Sri Mulyani: Anggaran Bayar Gaji PNS Itu Memang Besar
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 November 2019 18:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membuka kemungkinan untuk menata ulang sistem pendapatan yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Tjahjo mengatakan fokus utama pemerintah saat ini memang melakukan reformasi besar-besaran secara keseluruhan. Namun, terbuka kemungkinan untuk menata ulang sistem penggajian PNS.
Bahkan, Tjahjo mengaku akan mendiskusikan hal ini secara serius dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya. Lantas, apa kata bendahara negara menyikapi rencana menata ulang sistem gaji PNS?
"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Sri Mulyani mengakui bahwa standar kemampuan anggaran setiap daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia berbeda-beda. Harus diakui, bahwa alokasi anggaran untuk penggajian memang cukup besar.
"Seperti yang saya sampaikan APBD di seluruh Indonesia ya, nggak cuma satu daerah ya. Ini porsi bayar gajinya itu udah cukup besar. Artinya yang biaya untuk anggaran yang dipakai untuk pembangunan menjadi terkurangkan," katanya.
"ini menjadi sesuatu yg menjadi persoalan seluruh Indonesia. Saya nggak bicara tentang satu daerah saja. Rata-rata untuk belanjanya itu sudah dianggap cukup besar, jadi itu perlu untuk dikendalikan," tegas Sri Mulyani
Sri Mulyani pun bicara mengenai kemungkinan penataan sistem penggajian bagi ASN yang lebih fair di seluruh daerah. Namun, menurutnya hal tersebut tetap tidak bisa dilakukan karena ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan.
"Kan sistem penggajian yang baik kan tergantung dari tugas, tanggung jawab, tantangan, skill yang dibutuhkan, dan tentu juga dari sisi yang disebut opportunity cost nya," kata Sri Mulyani
"Dan pejabat publik juga memiliki apa yang disebut rambu-rambu mengenai apa-apa yang dianggap sebagai kepantasan juga. Jadi itu semuanya menjadi perhatian," jelasnya.
Sebagai informasi, gaji PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyinggung soal pendapatan yang fantastis.
Ternyata, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir mengamini gaji pegawai yang baru diangkat menjadi PNS Golongan III A tembus hingga Rp20 juta. Hal ini terungkap dari wawancara CNN Indonesia dengan Chaidir.
CNN Indonesia mewawancarai seorang CPNS DKI Jakarta. Mirna, bukan nama sebenarnya, ialah seorang CPNS DKI Jakarta yang bertugas di salah satu dinas Pemprov DKI Jakarta. Sebagai seorang CPNS, Mirna menerima gaji yang relatif tidak terlalu besar.
"Karena kami belum 100 persen (PNS) cuma dapat Rp 4,8 juta untuk TKD (tunjangan kinerja daerah) tambah gapok (gaji pokok) Rp 2,1 juta. Jadi sekitar Rp 7 juta kurang beberapa puluh ribu gitu," kata Mirna, Rabu (20/11).
Mirna mengungkapkan meski sebagai CPNS mereka mendapat tugas penuh layaknya pegawai 100 persen. Mirna yang bekerja sebagai staf sub bagian Perencanaan mengatakan tak jarang lembur demi menyelesaikan tugas di kantor.
"Kalau kayak aku benar memang kadang kerja sampai subuh lembur buat mengerjakan anggaran. Dinamika di Jakarta juga cepat sekali jadi harus siap kalau ada perubahan," katanya.
Sementara itu, menurut Mirna, ada pegawai yang gajinya lebih tinggi dari dirinya. Biasanya mereka ditempatkan dengan beban kerja yang lebih kompleks seperti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga di tempat yang paling teknis.
"Karena ada mereka yang memang harus berhadapan dengan kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya mereka harus siap sedia. Atau di tempat kerja yang minim SDM jadi membutuhkan load kerja yang tinggi," jelas Mirna.
Dengan penjelasan di atas, menurut Mirna, wajar jika PNS DKI mendapatkan gaji hingga dua digit. Hal ini diikuti dengan tekanan kerja yang tinggi dan kinerja mereka yang selalu menjadi barometer.
"Dengan tekanan kerja di dalam yang tinggi saya pikir mungkin sesuai. Kelihatannya memang gede, tapi memang sebanding dengan apa yang kita kerjakan di sini," ujarnya.
(dru) Next Article Bangga! Sri Mulyani Bawa Pulang Penghargaan Internasional
Berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Tjahjo mengatakan fokus utama pemerintah saat ini memang melakukan reformasi besar-besaran secara keseluruhan. Namun, terbuka kemungkinan untuk menata ulang sistem penggajian PNS.
Bahkan, Tjahjo mengaku akan mendiskusikan hal ini secara serius dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya. Lantas, apa kata bendahara negara menyikapi rencana menata ulang sistem gaji PNS?
 Foto: Konferensi pers APBN KiTa (CNBC Indonesia/Lidya Julita S) |
Sri Mulyani mengakui bahwa standar kemampuan anggaran setiap daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia berbeda-beda. Harus diakui, bahwa alokasi anggaran untuk penggajian memang cukup besar.
"Seperti yang saya sampaikan APBD di seluruh Indonesia ya, nggak cuma satu daerah ya. Ini porsi bayar gajinya itu udah cukup besar. Artinya yang biaya untuk anggaran yang dipakai untuk pembangunan menjadi terkurangkan," katanya.
"ini menjadi sesuatu yg menjadi persoalan seluruh Indonesia. Saya nggak bicara tentang satu daerah saja. Rata-rata untuk belanjanya itu sudah dianggap cukup besar, jadi itu perlu untuk dikendalikan," tegas Sri Mulyani
Sri Mulyani pun bicara mengenai kemungkinan penataan sistem penggajian bagi ASN yang lebih fair di seluruh daerah. Namun, menurutnya hal tersebut tetap tidak bisa dilakukan karena ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan.
"Kan sistem penggajian yang baik kan tergantung dari tugas, tanggung jawab, tantangan, skill yang dibutuhkan, dan tentu juga dari sisi yang disebut opportunity cost nya," kata Sri Mulyani
"Dan pejabat publik juga memiliki apa yang disebut rambu-rambu mengenai apa-apa yang dianggap sebagai kepantasan juga. Jadi itu semuanya menjadi perhatian," jelasnya.
Sebagai informasi, gaji PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyinggung soal pendapatan yang fantastis.
Ternyata, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir mengamini gaji pegawai yang baru diangkat menjadi PNS Golongan III A tembus hingga Rp20 juta. Hal ini terungkap dari wawancara CNN Indonesia dengan Chaidir.
CNN Indonesia mewawancarai seorang CPNS DKI Jakarta. Mirna, bukan nama sebenarnya, ialah seorang CPNS DKI Jakarta yang bertugas di salah satu dinas Pemprov DKI Jakarta. Sebagai seorang CPNS, Mirna menerima gaji yang relatif tidak terlalu besar.
"Karena kami belum 100 persen (PNS) cuma dapat Rp 4,8 juta untuk TKD (tunjangan kinerja daerah) tambah gapok (gaji pokok) Rp 2,1 juta. Jadi sekitar Rp 7 juta kurang beberapa puluh ribu gitu," kata Mirna, Rabu (20/11).
Mirna mengungkapkan meski sebagai CPNS mereka mendapat tugas penuh layaknya pegawai 100 persen. Mirna yang bekerja sebagai staf sub bagian Perencanaan mengatakan tak jarang lembur demi menyelesaikan tugas di kantor.
"Kalau kayak aku benar memang kadang kerja sampai subuh lembur buat mengerjakan anggaran. Dinamika di Jakarta juga cepat sekali jadi harus siap kalau ada perubahan," katanya.
Sementara itu, menurut Mirna, ada pegawai yang gajinya lebih tinggi dari dirinya. Biasanya mereka ditempatkan dengan beban kerja yang lebih kompleks seperti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga di tempat yang paling teknis.
"Karena ada mereka yang memang harus berhadapan dengan kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya mereka harus siap sedia. Atau di tempat kerja yang minim SDM jadi membutuhkan load kerja yang tinggi," jelas Mirna.
Dengan penjelasan di atas, menurut Mirna, wajar jika PNS DKI mendapatkan gaji hingga dua digit. Hal ini diikuti dengan tekanan kerja yang tinggi dan kinerja mereka yang selalu menjadi barometer.
"Dengan tekanan kerja di dalam yang tinggi saya pikir mungkin sesuai. Kelihatannya memang gede, tapi memang sebanding dengan apa yang kita kerjakan di sini," ujarnya.
(dru) Next Article Bangga! Sri Mulyani Bawa Pulang Penghargaan Internasional
Most Popular