Internasional
Pro Demokrasi Menang, China Pecat Pejabat Hong Kong?
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
26 November 2019 12:22
Jakarta, CNBC Indonesia - China terus berupaya memperkuat kendalinya terhadap Hong Kong saat kota itu menyuarakan kebebasannya dalam demo berkepanjangan.
Menurut beberapa sumber kepada Reuters, pemerintah China telah mendirikan pusat komando krisis di sisi daratan perbatasan dan sedang mempertimbangkan untuk mengganti pejabat tinggi Hong Kong yang menjadi penghubung resminya dengan kota semi-otonom itu.
Biasanya, komunikasi antara China dan Hong Kong dilakukan melalui badan pemerintah China yang dinamakan Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat. Lembaga itu berlokasi di Hong Kong dan dijaga dengan pengamanan super ketat.
Lembaga itu dipimpin oleh seorang direktur bernama Wang Zhimin. "Wang adalah pejabat politik daratan paling senior yang ditempatkan di Hong Kong," kata sumber-sumber itu, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (26/11/2019).
Namun, posisi Wang kini berada di ujung tanduk. Menurut kabar, Wang akan diganti oleh pemerintah China karena ia dianggap telah gagal menangani krisis yang terjadi di Hong Kong.
Tidak hanya dari China, lembaga itu juga menuai kritik dari warga Hong Kong karena dianggap salah dalam menilai situasi di kota itu. "Kantor Penghubung telah bergaul dengan orang-orang kaya dan elit daratan di kota dan mengisolasi diri dari orang-orang. Ini perlu diubah," kata seorang pejabat China.
Langkah China ini kemungkinan diambil karena pada Minggu (24/11/2019) partai-partai pro-Beijing mengalami kekalahan dalam pemilihan umum (pemilu) distrik yang diadakan di Hong Kong. Pro demokrasi menang telak dari pro Beijing dengan total 333 suara dari total 425 kursi yang diperebutkan.
Demo anti-pemerintah China telah melanda Hong Kong sejak Juni lalu. Akibat dari demo, keadaan kota dan ekonomi Hong Kong menjadi kacau. Selain memakan korban, demo juga telah membuat banyak orang menghindari datang ke Hong Kong.
Demo yang diadakan tiap akhir pekan itu awalnya dipicu oleh rencana pemerintah Hong Kong menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi pelaku kriminal ke China. Namun, kini tuntutan pendemo telah berkembang ke berbagai hal, termasuk menerapkan hak pilih universal di Hong Kong. Hingga kini belum diketahui kapan demo akan berakhir.
Menurut beberapa sumber kepada Reuters, pemerintah China telah mendirikan pusat komando krisis di sisi daratan perbatasan dan sedang mempertimbangkan untuk mengganti pejabat tinggi Hong Kong yang menjadi penghubung resminya dengan kota semi-otonom itu.
Biasanya, komunikasi antara China dan Hong Kong dilakukan melalui badan pemerintah China yang dinamakan Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat. Lembaga itu berlokasi di Hong Kong dan dijaga dengan pengamanan super ketat.
Namun, posisi Wang kini berada di ujung tanduk. Menurut kabar, Wang akan diganti oleh pemerintah China karena ia dianggap telah gagal menangani krisis yang terjadi di Hong Kong.
Tidak hanya dari China, lembaga itu juga menuai kritik dari warga Hong Kong karena dianggap salah dalam menilai situasi di kota itu. "Kantor Penghubung telah bergaul dengan orang-orang kaya dan elit daratan di kota dan mengisolasi diri dari orang-orang. Ini perlu diubah," kata seorang pejabat China.
Langkah China ini kemungkinan diambil karena pada Minggu (24/11/2019) partai-partai pro-Beijing mengalami kekalahan dalam pemilihan umum (pemilu) distrik yang diadakan di Hong Kong. Pro demokrasi menang telak dari pro Beijing dengan total 333 suara dari total 425 kursi yang diperebutkan.
Demo anti-pemerintah China telah melanda Hong Kong sejak Juni lalu. Akibat dari demo, keadaan kota dan ekonomi Hong Kong menjadi kacau. Selain memakan korban, demo juga telah membuat banyak orang menghindari datang ke Hong Kong.
Demo yang diadakan tiap akhir pekan itu awalnya dipicu oleh rencana pemerintah Hong Kong menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi pelaku kriminal ke China. Namun, kini tuntutan pendemo telah berkembang ke berbagai hal, termasuk menerapkan hak pilih universal di Hong Kong. Hingga kini belum diketahui kapan demo akan berakhir.
Next Page
'Bebas' dari China
Pages
Most Popular