Kebut UU, Kepala Bappenas Tak Mau Ibu Kota Baru Digeser-Geser
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
20 November 2019 17:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan aspek legal pemindahan ibu kota. Rancangan regulasi yang disusun bakal memasukkan poin penamaan ibu kota baru.
"[Penamaan] ya masuk nanti kita lihat di pasalnya," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, di Komisi V DPR RI, Rabu (20/11/2019).
Ia bilang ada banyak aturan yang perlu direvisi terkait pemindahan ibu kota. Artinya, tidak cukup hanya mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Mungkin kami akan memakai Omnibus Law mekanismenya karena bukan hanya UU No 29 itu. Banyak UU yang terkait dengan pembentukan ibu kota negara yang harus sama-sama kita lihat," tandasnya.
Dikatakan bahwa aturan ini sekaligus memuat definisi ibu kota. Dengan begitu, bisa jadi ibu kota baru nantinya tidak berbentuk seperti Daerah Khusus Ibukota (DKI) seperti Jakarta saat ini.
"Kita mempersiapkan peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan ibukota negara supaya nanti kalau sudah ditetapkan jangan sampai ibu kota negara tidak digeser-geser lagi," urainya.
Dia bilang, substansi pemindahan adalah ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan. Namun, untuk pusat bisnis bisa tetap berlangsung di Jakarta. "Tetapi kalau misalkan pusat bisnis, pusat keuangan dunia itu bisa saja tetap di Jakarta," katanya.
"Ini undang-undang yang diperlukan untuk supaya ibu kota negara itu punya basis legal yang pasti," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Pilih Orang-Orang Beken di Ibu Kota Baru, Ini Alasan Jokowi
"[Penamaan] ya masuk nanti kita lihat di pasalnya," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, di Komisi V DPR RI, Rabu (20/11/2019).
Ia bilang ada banyak aturan yang perlu direvisi terkait pemindahan ibu kota. Artinya, tidak cukup hanya mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dikatakan bahwa aturan ini sekaligus memuat definisi ibu kota. Dengan begitu, bisa jadi ibu kota baru nantinya tidak berbentuk seperti Daerah Khusus Ibukota (DKI) seperti Jakarta saat ini.
"Kita mempersiapkan peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan ibukota negara supaya nanti kalau sudah ditetapkan jangan sampai ibu kota negara tidak digeser-geser lagi," urainya.
Dia bilang, substansi pemindahan adalah ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan. Namun, untuk pusat bisnis bisa tetap berlangsung di Jakarta. "Tetapi kalau misalkan pusat bisnis, pusat keuangan dunia itu bisa saja tetap di Jakarta," katanya.
"Ini undang-undang yang diperlukan untuk supaya ibu kota negara itu punya basis legal yang pasti," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Pilih Orang-Orang Beken di Ibu Kota Baru, Ini Alasan Jokowi
Most Popular