RI Terancam Krisis Petani: Orang Jadi Petani karena Terpaksa!
15 November 2019 20:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Regenerasi petani Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang, Indonesia diperkirakan akan mengalami krisis jumlah petani. Benarkah jadi petani suatu keterpaksaan?
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan petani di Indonesia berumur 47 tahun. Tren tersebut diikuti dengan penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus menurun jumlahnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pekerja di sektor pertanian turun dari 33% menjadi 29% dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Inilah yang menjadi ancaman regenerasi petani. Persoalan makin pelik karena faktor kesejahteraan petani masih belum terlihat baik. Mantan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan dari data kemiskinan, sebagian besar kemiskinan tersebar di pedesaan di mana pendapatan penduduk bergantung dari sektor pertanian.
Dia menjelaskan kontribusi pertanian terhadap GDP sekitar 12-13%, namun kontribusi terhadap kesempatan kerja masih sekitar 30%.
"Maka yang 'krisis' sebenarnya adalah kesejahteraan petani karena pendapatan yang hanya 13% itu dibagi di antara yang 30%," kata Bayu kepada CNBC Indonesia, Jumat (15/11/2019).
Menurutnya, masalah kesejahteraan inilah yang pada akhirnya membuat generasi muda tidak tertarik terhadap pertanian. Karena itu, regenerasi petani menjadi sangat lambat, atau hampir tidak ada.
"Hal ini juga yang menyebabkan sekitar setengah petani beralasan menjadi petani karena terpaksa, tidak ada pekerjaan lain," kata Bayu.
BPS mencatat, pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja pada pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 34,58 juta orang, turun 1,12 juta atau 1,46% dibandingkan Agustus 2018.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan kenapa orang malas jadi petani, salah satunya persoalan margin di sektor pertanian membuat orang menjadi tidak tertarik berbisnis di sektor ini.
"Anda suka atau tidak tertarik untuk datang, kalau tidak memberi margin orang kan akan tinggalkan. Itu dalam langkah yang cepat akan coba saya lakukan," katanya di DPR, Selasa (6/11/2019). (hoi/hoi)
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan petani di Indonesia berumur 47 tahun. Tren tersebut diikuti dengan penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus menurun jumlahnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pekerja di sektor pertanian turun dari 33% menjadi 29% dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Inilah yang menjadi ancaman regenerasi petani. Persoalan makin pelik karena faktor kesejahteraan petani masih belum terlihat baik. Mantan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan dari data kemiskinan, sebagian besar kemiskinan tersebar di pedesaan di mana pendapatan penduduk bergantung dari sektor pertanian.
Dia menjelaskan kontribusi pertanian terhadap GDP sekitar 12-13%, namun kontribusi terhadap kesempatan kerja masih sekitar 30%.
"Maka yang 'krisis' sebenarnya adalah kesejahteraan petani karena pendapatan yang hanya 13% itu dibagi di antara yang 30%," kata Bayu kepada CNBC Indonesia, Jumat (15/11/2019).
Menurutnya, masalah kesejahteraan inilah yang pada akhirnya membuat generasi muda tidak tertarik terhadap pertanian. Karena itu, regenerasi petani menjadi sangat lambat, atau hampir tidak ada.
"Hal ini juga yang menyebabkan sekitar setengah petani beralasan menjadi petani karena terpaksa, tidak ada pekerjaan lain," kata Bayu.
BPS mencatat, pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja pada pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 34,58 juta orang, turun 1,12 juta atau 1,46% dibandingkan Agustus 2018.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan kenapa orang malas jadi petani, salah satunya persoalan margin di sektor pertanian membuat orang menjadi tidak tertarik berbisnis di sektor ini.
"Anda suka atau tidak tertarik untuk datang, kalau tidak memberi margin orang kan akan tinggalkan. Itu dalam langkah yang cepat akan coba saya lakukan," katanya di DPR, Selasa (6/11/2019). (hoi/hoi)
