Ramai Tagar #BoikotBPJS, Istana: Tidak ada yang Ditinggalkan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
05 November 2019 15:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga dua kali lipat terhitung 1 Januari 2020 mendatang memicu pemboikotan di publik.
Bahkan kemarin, netizen di Twitter sempat meramaikan tagar #BoikotBPJS sebagai bentuk penolakan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap sebagai sebuah paksaan.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman pun angkat bicara. Masyarakat diminta tidak hanya melihat kenaikan iuran tersebut, melainkan dari sisi bantuan subsidi yang selama ini diberikan pemerintah kepada peserta tidak mampu.
"Pemerintah jelas, tegas bahwa sepanjang 2019 pemerintah sudah mensubsidi hampir Rp 90 triliun lebih untuk keperluan 98 juta orang lebih dengan nilai yang hampir Rp 40 triliun lebih," kata Fadjroel saat berbincang dengan media, Selasa (5/11/2019).
"Dan itu dipakai oleh masyarakat, jadi kalaupun terjadi kenaikan di sini, hanya pada cluster 1 dan 2, kemudian yang ketiga, kan sedikit. Tapi apabila tidak mampu, akan terus memakai subsidi dari pemerintah," jelasnya.
Fadjroel menegaskan pemerintah pun sudah menyiapkan alokasi subsidi bagi peserta yang tidak mampu pada tahun depan yang bersumber dari pos yang diberikan Kementerian Keuangan.
"2020 kita juga menyiapkan subsidi yang juga hampir sama besarnya dengan subsidi tahun 2019," katanya.
Fadjroel menegaskan pemerintah akan selalu berusaha hadir dengan tetap menyediakan subsidi untuk memberikan keringanan pada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu.
"KIta tegaskan pemerintah terhadap mereka yang tidak mampu akan terus menyediakan subsidi seperti itu. Apabila yang sanggup kita tetap mereka bisa meneruskan," katanya.
"Jadi kepada mereka yang masih bermasalah dengan ini, kalau misalnya mereka tidak sanggup, menyarankan kepada mereka kalau mereka bisa memanfaatkan subsidi yang disediakan pemerintah. Tidak ada seorangpun ditinggalkan dalam urusan kesehatan,"
(miq/miq) Next Article Beri Sinyal Masuk Istana, Ini Penjelasan Fadjroel Rachman
Bahkan kemarin, netizen di Twitter sempat meramaikan tagar #BoikotBPJS sebagai bentuk penolakan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap sebagai sebuah paksaan.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman pun angkat bicara. Masyarakat diminta tidak hanya melihat kenaikan iuran tersebut, melainkan dari sisi bantuan subsidi yang selama ini diberikan pemerintah kepada peserta tidak mampu.
"Dan itu dipakai oleh masyarakat, jadi kalaupun terjadi kenaikan di sini, hanya pada cluster 1 dan 2, kemudian yang ketiga, kan sedikit. Tapi apabila tidak mampu, akan terus memakai subsidi dari pemerintah," jelasnya.
Fadjroel menegaskan pemerintah pun sudah menyiapkan alokasi subsidi bagi peserta yang tidak mampu pada tahun depan yang bersumber dari pos yang diberikan Kementerian Keuangan.
"2020 kita juga menyiapkan subsidi yang juga hampir sama besarnya dengan subsidi tahun 2019," katanya.
Fadjroel menegaskan pemerintah akan selalu berusaha hadir dengan tetap menyediakan subsidi untuk memberikan keringanan pada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu.
"KIta tegaskan pemerintah terhadap mereka yang tidak mampu akan terus menyediakan subsidi seperti itu. Apabila yang sanggup kita tetap mereka bisa meneruskan," katanya.
"Jadi kepada mereka yang masih bermasalah dengan ini, kalau misalnya mereka tidak sanggup, menyarankan kepada mereka kalau mereka bisa memanfaatkan subsidi yang disediakan pemerintah. Tidak ada seorangpun ditinggalkan dalam urusan kesehatan,"
(miq/miq) Next Article Beri Sinyal Masuk Istana, Ini Penjelasan Fadjroel Rachman
Most Popular