Ada Isu Korupsi Rp 10 T di Asabri, Ini Tanggapan Istana

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
13 January 2020 15:03
Tanggapan disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Jakarta, CNBC Indonesia - Istana Kepresidenan menolak berkomentar perihal kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 10 triliun.

"Tolong ditanyakan langsung kepada pihak yang berwenang saja," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Seusai kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencuat, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan ada isu korupsi di Asabri. Pernyataan itu disampaikan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).


"Mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun itu," ujar Mahfud.

Hari ini, Mahfud kembali angkat bicara perihal kasus dugaan korupsi di Asabri. Menurut dia, kasus yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 10 triliun itu akan menjadi perhatian Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

"Memang secara proposional harus begitu. Nanti kita akan secepatnyalah," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020), seperti dilansir detik.com.

Secara pribadi, Ia mengaku prihatin lantaran kasus serupa pernah terjadi pada 1999. Saat Mahfud menjadi menhan pada 2001, kasus itu dibawa ke pengadilan.

"Sudah ada memakan korban. Sudah ada terpidananya juga swasta dan ABRI aktif. TNI aktif waktu itu," ujarnya.

Pihak yang dimaksud, yaitu mantan dirut Asabri Mayor Jenderal TNI (Purn) Subarda Midjaja. Subarda dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsider 6 bulan kurungan. Subarda juga dihukum membayar uang pengganti kurang lebih Rp 33 miliar.

Di kasus itu, Subarda tidak sendirian. Ia menggocek uang yang dibobol ke pengusaha Henry Leo. Akhirnya Henry dihukum 6 tahun penjara.



"Sekarang kalau terjadi lagi, sesudah negara mengeluarkan uang untuk prajurit dan tentara itu, terjadi lagi," ujar Mahfud.

Lebih lanjut, eks ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Iya, modus operasinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah. Yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua," kata Mahfud.

Prabowo pun mengaku sudah mendapatkan informasi terkait kasus dugaan korupsi di Asabri. Demikian disampaikan Staf Khusus Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Beliau sedang mempelajari dan menunggu laporan lengkap dari pihak Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan auditor," katanya.

Menurut Dahnil, Kemhan tidak ingin prajurit dan PNS TNI yang tersebar di tiap angkatan, mabes, dan Kemhan dirugikan. Sebab, setiap bulan gaji pokok mereka dipotong 4,75% sebagai iuran pensiun. Tidak hanya itu, sebanyak 3,25% dari gaji pokok mereka juga dipotong untuk tunjangan hari tua.

"Semuanya diserahkan kepada Asabri," ujar Dahnil.

Manajemen Asabri pun sudah menyampaikan rilis kepada media perihal situasi terkini. Mereka memastikan pemberitaan di media massa belakangan ini tidak sesuai dengan keadaan perseroan.

[Gambas:Video CNBC]



(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading