Soal Korupsi Hingga Ekonomi, Ini PR Jokowi di Periode II

Poin utama yang membuat revisi UU KPK menjadi kontroversial adalah dampak penerapan UU tersebut dapat melemahkan peran KPK. Setidaknya ada 15 pasal yang dinilai mengkerdilkan lembaga independen tersebut. Berikut adalah rinciannya.

Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sumber : detiknews, CNBC Indonesia Analysis

Sebenarnya masalah korupsi ini adalah masalah yang dibenci oleh investor. Menurut survei  World Economic Forum (WEF), faktor paling krusial yang bikin investor malas menggelontorkan duitnya ke Indonesia adalah korupsi.

Faktor Paling Problematis di Indonesia dari Sudut Pandang Investor dan Pebisnis Sumber : World Economic Forum

Korupsi memang bikin investor gerah. Biaya yang ditimbulkan oleh adanya korupsi bikin bisnis jadi tidak efisien. Kalau tidak efisien ya bertentangan dengan prinsip dan filosofi bisnis.

Menurut Transparency Internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di angka 38 pada 2018 membuat Indonesia nangkring di posisi 89. Memang ada perbaikan sejak 2015 dari sisi skor. Namun Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Korea Selatan, India dan China.



Kalau kita lihat Singapura dan Hong Kong, mereka punya budaya memberantas korupsi yang bagus. Mereka juga punya lembaga independen yang berfungsi untuk melawan dan memberangus korupsi. Singapura punya Anti Corruption Agency (ACA) sedangkan Hong Kong punya Independent Comission Against Corruption atau disingkat ICAC.

Ada studi menarik yang dilakukan oleh salah satu universitas di Hong Kong yang menyebutkan bahwa setiap anggaran ICAC naik 10%, maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar HK$ 18 juta.

Peningkatan Anggaran Lembaga Anti Korupsi di Hong Kong Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak Foto: Hidayat Setiaji

Beralih ke ekonomi, Jokowi pernah berjanji membawa ekonomi Indonesia tumbuh sampai 7%. Namun kenyataannya mentok di angka rata-rata 5% selama lima tahun terakhir.

Berbagai terobosan kebijakan seperti berjilid-jilid paket kebijakan ekonomi ternyata belum mampu merangsang pertumbuhan ekonomi mencapai target angka 7% hingga akhir masa kepemimpinannya.

Selain itu aliran modal masuk dari investor asing juga belum mampu jadi motor penggerak ekonomi bangsa jika dilihat dari serapan tenaga kerja yang semakin menurun dari tahun ke tahun karena pergeseran preferensi investor untuk menggelontorkan modalnya ke sektor tersier yang lebih padat modal ketimbang padat karya.

Jumlah serapan tenaga kerja total maupun serapan tenaga kerja pada proyek PMA terus berkurang sejak 2016. Pada tahun 2016 serapan tenaga kerja pada proyek PMA mencapai 950 ribu orang atau sekitar 68% dari total serapan tenaga kerja.

Jumlah tersebut turun pada tahun 2017 menjadi 770 ribu orang atau sekitar 65% dari total serapan tenaga kerja total. Pada 2018, serapan tenaga kerja pada proyek PMA kembali turun menjadi 490 ribu atau hanya 51% dari total serapan tenaga kerja. Itu yang bikin dampak ke sektor riil jadi kurang nendang.


(BERLANJUT KE HALAMAN 3)


Poin lain yang sering dikritisi adalah tentang utang. Utang negara terus tumbuh sejak Jokowi menjabat. Sejak 2014, utang pemerintah RI tercatat mencapai Rp 2.608,8 triliun atau setara dengan 24,7% PDB Indonesia waktu itu.

Pada 2018 jumlah utang pemerintah bertambah hampir dua kali lipat menjadi Rp. 4.418,3 triliun atau setara dengan 29,98% PDB Indonesia. Pemerintah memproyeksikan utang pada 2019 akan mencapai Rp. 4.570,2 triliun atau 29,5% PDB Indonesia. Memang masih dalam batas aman jika berdasarkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara yang memberikan patokan maksimal 60% PDB.

Posisi Utang Pemerintah Republik Indonesia Sumber : Laporan 5 Tahun Maju Bersama

Sementara utang BUMN Indonesia terutama utang luar negerinya tumbuh secara fantastis. Tak tanggung-tanggung dalam setahun tumbuh 40%. Jauh melampaui pertumbuhan utang luar negeri swasta secara umum yang tumbuh 9,3%.

Bank Indonesia mencatatkan Utang Luar Negeri Swasta Indonesia per akhir Agustus mencapai Rp. 2.794,15 triliun. Sekitar 25,9% dari utang swasta tersebut adalah milik BUMN.



Tingginya pertumbuhan utang luar negeri BUMN Indonesia tersebut membuat BUMN terutama BUMN karya jadi sorotan lembaga pemeringkat global Fitch dan Moody’s.

Laporan lembaga pemeringkat Fitch Ratings menyatakan, dua BUMN karya yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan mengalami kesulitan dalam menurunkan beban utang.



Fitch mencatat leverage Wijaya Karya pada semester I-2019 adalah 5,6 kali, naik dibandingkan periode yang sama pada 2018 yaitu 4 kali. Sementara leverage Waskita Karya dalam waktu yang sama naik jadi 8,8 kali dari 7,2 kali.

Sementara itu, lembaga lain yaitu Moody’s menyoroti utang luar negeri BUMN Indonesia mengkhawatirkan karena rasio utang terhadap modal (DER)/leverage yang terlampau tinggi, rasio likuiditas (Current Rasio) dan rasio kemampuan bayar (ICR) yang rendah serta pertumbuhan utang dibanding ukuran ekonomi (PDB) yang lebih tinggi.

Ini yang menyebabkan adanya risiko kontijensi atau risiko ketidakpastian. Utang BUMN yang terlalu besar juga menimbulkan risiko yang juga tak dapat diremehkan karena dapat berdampak terhadap kondisi fiskal.


(BERLANJUT KE HALAMAN 4)


Apa lagi yang sering dibicarakan orang di kedai kopi, kantor, hingga rumah soal pemerintahan Pak Jokowi selain utang dan masalah korupsi? Infrastruktur.

Di era pemerintahan Jokowi, kebijakan anggaran produktif diterapkan. Artinya belanja pemerintah untuk subsidi dialihkan ke belanja produktif yaitu pembangunan infrastruktur. Selama periode 2014-2019, pos anggaran infrastruktur di APBN terus bertambah.



Pemerintah melalui lembaga bernama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menetapkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hingga 2019 setidaknya ada 89 proyek yang rampung yang meliputi pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, kereta MRT hingga pembangkit listrik.

Naiknya anggaran APBN untuk infrastruktur ternyata berdampak positif juga. Menurut Global Competitiveness Report yang dirilis pada 2019, daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dari 66,8 tahun lalu menjadi 67,7.

Pembangunan infrastruktur fisik terutama jalan raya telah membuat indeks daya saing Indonesia untuk aspek konektivitas jalan serta kualitas jalan mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

Pada 2018 indeks daya saing untuk kualitas jalan berada di angka 48,1 dan naik menjadi 52,6 pada 2019. Di sisi lain, indeks daya saing konektivitas jalan juga melonjak drastis dari 34,6 pada 2018 menjadi 59,8 pada 2019.



Walau berhasil mencatatkan perbaikan, bersyukur boleh tapi jangan puas dulu karena daya saing Indonesia secara umum pada 2019 turun 5 peringkat jadi ranking 50 gara-gara masalah adopsi teknologi dan informasi yang menurun performanya juga karena aspek kesehatan masyarakat dan tenaga kerja. Belum lagi masalah tentang regulasi yang tumpang tindih serta birokrasi yang berbelit-belit yang juga perlu direformasi.


TIM RISET CNBC INDONESIA