Mendag Ngaku Malu Berat Disentil Jokowi Soal Izin yang Ribet
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
17 October 2019 19:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa banyak aturan yang membuat eksportir dipersulit oleh aturan yang sebenarnya tak diperlukan. Ia mengaku sampai harus malu disindir Presiden Jokowi.
"Kita mengikat diri kita. Banyak peraturan-peraturan yang buat kita nggak bisa ekspor. Itu kalimat keluar bukan dari saya, dari bapak presiden," ungkap Enggar di sela-sela Trade Expo Indonesia (TEI), BSD, Kamis (17/10/2019).
Sederet poin regulasi yang tercantum dalam sejumlah Peraturan Menteri Perdagangan akan dicabut. Dia menyebut, ada 18 aturan yang akan direvisi, beberapa di antaranya mengenai berbagai syarat ekspor yang tak diperlukan.
"Salah satu kesulitan adalah karena kita. Ya itu yang kemudian disampaikan bapak presiden. Bagaimana, mau teriak tapi kita sendiri yang membuat aturan batasan itu. Ya itu, dengan persyaratan ekspor agak panjang, ke kiri ke kanan, habis waktu saja di dalam negeri," katanya.
Sebagai contoh, dia bilang, Presiden Joko Widodo berkali kali menyoroti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Eksportir selama ini diwajibkan memenuhi syarat SVLK. Padahal menurutnya, negara tujuan ekspor tidak mempersyaratkan hal tersebut.
"Ajaib kan. [Nanti] hulunya saja yang kena tapi hilirnya enggak usah," tuturnya.
Kemudian mengenai Rules of Origin (ROO) atau surat keterangan asal barang ekspor. Selama ini mewajibkan eksportir melalui tahapan pengurusan ROO tersebut.
Ia mencontohkan, untuk barang modal seharusnya negara penerima barang ekspor tak begitu membutuhkan ROO. Sebab, untuk diolah menjadi barang jadi, komponennya bisa berasal dari berbagai negara.
"Contoh buku saja, bagaimana menentukan ROO-nya. Kalau itu kita syaratkan juga, negara penerima tidak mensyaratkan, kan ya. Itulah hal banyak sekali," katanya.
"Bapak presiden sudah sampai pada posisi, kalau tidak maka beliau yang akan cabut. Nah saya malu dari pada bapak presiden yang cabut mending saya cabut-cabutin saja sendiri. Tapi saya laporkan dulu. Ini Pak ini Pak, iya cabut. Saya minta Pak Setkab masukkan notulen rapat sebagai dasar, langsung saya terapkan," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Mendag Ungkap Ada Lonjakan Barang Impor, Ada Apa Ini?
"Kita mengikat diri kita. Banyak peraturan-peraturan yang buat kita nggak bisa ekspor. Itu kalimat keluar bukan dari saya, dari bapak presiden," ungkap Enggar di sela-sela Trade Expo Indonesia (TEI), BSD, Kamis (17/10/2019).
Sederet poin regulasi yang tercantum dalam sejumlah Peraturan Menteri Perdagangan akan dicabut. Dia menyebut, ada 18 aturan yang akan direvisi, beberapa di antaranya mengenai berbagai syarat ekspor yang tak diperlukan.
"Salah satu kesulitan adalah karena kita. Ya itu yang kemudian disampaikan bapak presiden. Bagaimana, mau teriak tapi kita sendiri yang membuat aturan batasan itu. Ya itu, dengan persyaratan ekspor agak panjang, ke kiri ke kanan, habis waktu saja di dalam negeri," katanya.
Sebagai contoh, dia bilang, Presiden Joko Widodo berkali kali menyoroti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Eksportir selama ini diwajibkan memenuhi syarat SVLK. Padahal menurutnya, negara tujuan ekspor tidak mempersyaratkan hal tersebut.
"Ajaib kan. [Nanti] hulunya saja yang kena tapi hilirnya enggak usah," tuturnya.
Kemudian mengenai Rules of Origin (ROO) atau surat keterangan asal barang ekspor. Selama ini mewajibkan eksportir melalui tahapan pengurusan ROO tersebut.
Ia mencontohkan, untuk barang modal seharusnya negara penerima barang ekspor tak begitu membutuhkan ROO. Sebab, untuk diolah menjadi barang jadi, komponennya bisa berasal dari berbagai negara.
"Contoh buku saja, bagaimana menentukan ROO-nya. Kalau itu kita syaratkan juga, negara penerima tidak mensyaratkan, kan ya. Itulah hal banyak sekali," katanya.
"Bapak presiden sudah sampai pada posisi, kalau tidak maka beliau yang akan cabut. Nah saya malu dari pada bapak presiden yang cabut mending saya cabut-cabutin saja sendiri. Tapi saya laporkan dulu. Ini Pak ini Pak, iya cabut. Saya minta Pak Setkab masukkan notulen rapat sebagai dasar, langsung saya terapkan," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Mendag Ungkap Ada Lonjakan Barang Impor, Ada Apa Ini?
Most Popular