Pengakuan JK Pernah Rasakan Ruwetnya Perizinan di RI
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
17 October 2019 18:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui perizinan untuk berinvestasi di Indonesia masih ruwet, bahkan sering tidak sinkron antara kebijakan di pemerintah pusat dan daerah.
Meski beberapa waktu lalu, pemerintah sudah meluncurkan Online Single Submission (OSS), nyatanya kendala investasi belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Kondisi ini, kata JK, disebabkan adanya Otonomi Daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan mengembangkan daerah sendiri, tidak lagi terpusat. Ada sisi negatifnya soal perizinan yang rumit.
Kondisi ini, berbeda situasinya dengan era kepemimpinan Presiden Soeharto di mana keputusan menteri akan dilaksanakan dari pusat hingga ke tingkat kecamatan. Atur
"Ada kebijakan Peraturan Daerah (Perda) yang sering tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat," tuturnya, dalam Dialog 100 Ekonom di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Kesulitan perizinan juga pernah dialaminya sendiri. JK yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) pernah mengajukan izin mendirikan industri kantong darah kepada Kementerian Kesehatan, namun butuh waktu 4 tahun untuk mengantongi izin tersebut.
JK mengatakan harus ada kesamaan pola pikir antara pemerintah pusat dan daerah mengenai kebijakan investasi. Dia pun berharap, inisiasi OSS ke depan akan menjembatani kendala perizinan yang ruwet tersebut.
"OSS memang ada tetapi baru dikembangkan, efektivitasnya kita akan lihat ke depan," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kesal Disalip Malaysia, Jokowi Pangkas Habis Syarat Perizinan
Meski beberapa waktu lalu, pemerintah sudah meluncurkan Online Single Submission (OSS), nyatanya kendala investasi belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Kondisi ini, kata JK, disebabkan adanya Otonomi Daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan mengembangkan daerah sendiri, tidak lagi terpusat. Ada sisi negatifnya soal perizinan yang rumit.
Kondisi ini, berbeda situasinya dengan era kepemimpinan Presiden Soeharto di mana keputusan menteri akan dilaksanakan dari pusat hingga ke tingkat kecamatan. Atur
"Ada kebijakan Peraturan Daerah (Perda) yang sering tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat," tuturnya, dalam Dialog 100 Ekonom di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Kesulitan perizinan juga pernah dialaminya sendiri. JK yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) pernah mengajukan izin mendirikan industri kantong darah kepada Kementerian Kesehatan, namun butuh waktu 4 tahun untuk mengantongi izin tersebut.
JK mengatakan harus ada kesamaan pola pikir antara pemerintah pusat dan daerah mengenai kebijakan investasi. Dia pun berharap, inisiasi OSS ke depan akan menjembatani kendala perizinan yang ruwet tersebut.
"OSS memang ada tetapi baru dikembangkan, efektivitasnya kita akan lihat ke depan," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kesal Disalip Malaysia, Jokowi Pangkas Habis Syarat Perizinan
Most Popular