Duh, Ini Curhat Bos Medco Soal Susahnya Investasi Migas di RI
10 October 2019 20:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Pendiri Medco Grup Arifin Panigoro mengatakan iklim investasi migas saat ini memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya para pejabat yang berwenang di sektor ini kurang bisa memberikan kepastian dan insentif yang menarik.
Ia menyebut bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pelit soal memberikan insentif fiskal bagi pengusaha minyak dan gas. Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai kurang tegas kebijakannya.
Dirinya curhat soal investasi migas yang selama ini lebih banyak dikuasai asing. Menurutnya sekian puluh tahun kegiatan perminyakan banyak, namun di puncak manajemen hampir semuanya asing. Ia juga mengatakan kebijakan fiskal yang kurang fleksibel membuat investor kurang tertarik menggarap bisnis Migas di Indonesia.
Ia juga mengkritisi soal skema gross split yang digembar-gemborkan pemerintah. "Ya menurut saya, saya kira sistem itu harus dievaluasi, keadaan dunia juga berubah. Kalau diem aja orang nggak akan tertarik, juga untuk bagaimana bisa naikkan produksi," kata Arifin dalam acara sarasehan migas nasional, di Kantor SKK Migas, Kamis (10/10/2019).
Lebih lanjut dirinya mengatakan ide perubahan skema pengelolaan migas untuk memudahkan, tapi realisasi di lapangan nyatanya sangat unik. Karena pelaksanaan di lapangan tidak semuanya bisa diperlakukan secara sama.
"Idenya (gross split) itu kan simplifikasi, tetapi realisasinya di lapangan itu kan unik nggak bisa disamakan," imbuhnya.
Soal skema gross split ini memang digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan dampak positif sejak pemerintah menerapkan skema gross split pada sektor hulu minyak dan gas (migas).
rcandra menjelaskan, skema gross split merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi sektor migas.
"Kalau kita tidak berani merubah diri, memperbaiki, ini akan mempercepat terjadinya kevakuman oil and gas. Dana kita APBN cuma US$ 5 juta, apa yang bisa kita harapkan? Production naik?," ujar Arcandra dalam Seminar Energi 2019, beberapa waktu lalu.
(gus/gus)
Ia menyebut bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pelit soal memberikan insentif fiskal bagi pengusaha minyak dan gas. Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai kurang tegas kebijakannya.
Dirinya curhat soal investasi migas yang selama ini lebih banyak dikuasai asing. Menurutnya sekian puluh tahun kegiatan perminyakan banyak, namun di puncak manajemen hampir semuanya asing. Ia juga mengatakan kebijakan fiskal yang kurang fleksibel membuat investor kurang tertarik menggarap bisnis Migas di Indonesia.
Ia juga mengkritisi soal skema gross split yang digembar-gemborkan pemerintah. "Ya menurut saya, saya kira sistem itu harus dievaluasi, keadaan dunia juga berubah. Kalau diem aja orang nggak akan tertarik, juga untuk bagaimana bisa naikkan produksi," kata Arifin dalam acara sarasehan migas nasional, di Kantor SKK Migas, Kamis (10/10/2019).
Lebih lanjut dirinya mengatakan ide perubahan skema pengelolaan migas untuk memudahkan, tapi realisasi di lapangan nyatanya sangat unik. Karena pelaksanaan di lapangan tidak semuanya bisa diperlakukan secara sama.
"Idenya (gross split) itu kan simplifikasi, tetapi realisasinya di lapangan itu kan unik nggak bisa disamakan," imbuhnya.
Soal skema gross split ini memang digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan dampak positif sejak pemerintah menerapkan skema gross split pada sektor hulu minyak dan gas (migas).
rcandra menjelaskan, skema gross split merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi sektor migas.
"Kalau kita tidak berani merubah diri, memperbaiki, ini akan mempercepat terjadinya kevakuman oil and gas. Dana kita APBN cuma US$ 5 juta, apa yang bisa kita harapkan? Production naik?," ujar Arcandra dalam Seminar Energi 2019, beberapa waktu lalu.
