Internasional
Kayak BPJS, PBB Juga Mau Bangkrut Karena Banyak Tunggakan
Wangi Sinintya Mangkuto, CNBC Indonesia
10 October 2019 07:38
Semua anggota PBB diharuskan melakukan pembayaran tahunan untuk membantu mendanai anggaran rutin blok tersebut. Jumlah yang dibayarkan masing-masing anggota ditentukan dengan formula rumit yang memperhitungkan faktor pendapatan dan populasi nasional bruto.
PBB mengatakan, kekurangan uang tunai semakin banyak terjadi di awal tahun, memaksanya untuk masuk ke dalam rekening dan dana lain. Anggaran reguler tidak lagi didorong oleh perencanaan program, tetapi oleh ketersediaan keuangan, kata Guterres.
"Pengelola telah diperintahkan untuk menyesuaikan pengeluaran mereka dan pengeluaran non-pos karena kendala likuiditas," kata Guterres.
"Ini merusak pengiriman mandat dan bertentangan dengan upaya kami untuk kurang fokus pada input dan lebih pada hasil."
Negara-negara penyumbang terbesar pada anggaran rutin PBB 2019 adalah China US $ 497,3 juta (Rp 7 triliun), Jepang US $ 354,8 juta (Rp 5 triliun), Jerman US $ 252,3 juta (Rp 3 triliun), Inggris US $ 189,2 juta (Rp 2 triliun) dan Prancis US$ 183, 0,4 juta (Rp 2 triliun). (sef/sef)
PBB mengatakan, kekurangan uang tunai semakin banyak terjadi di awal tahun, memaksanya untuk masuk ke dalam rekening dan dana lain. Anggaran reguler tidak lagi didorong oleh perencanaan program, tetapi oleh ketersediaan keuangan, kata Guterres.
"Pengelola telah diperintahkan untuk menyesuaikan pengeluaran mereka dan pengeluaran non-pos karena kendala likuiditas," kata Guterres.
Negara-negara penyumbang terbesar pada anggaran rutin PBB 2019 adalah China US $ 497,3 juta (Rp 7 triliun), Jepang US $ 354,8 juta (Rp 5 triliun), Jerman US $ 252,3 juta (Rp 3 triliun), Inggris US $ 189,2 juta (Rp 2 triliun) dan Prancis US$ 183, 0,4 juta (Rp 2 triliun). (sef/sef)
Pages
Most Popular