
PBB Mau Bangkrut, Karyawannya Terancam Tak Digaji
Wahyu Daniel, CNBC Indonesia
09 October 2019 10:45

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar buruk melanda Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kini didera krisis keuangan. PBB dikabarkan mengalami defisit hingga US$ 320 juta Rp 3,2 triliun dan terancam kehabisan uang di akhir Oktober ini.
Ancaman kebangkrutan PBB ini terjadi karena sejumlah negara anggotanya belum membayar iuran. Ada 81 negara berutang hingga US$ 810 juta pada PBB.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, kemarin mengingatkan bahwa saat ini PBB mengalami krisis keuangan terparah dalam 10 tahun terakhir.
Kondisi ini membuat PBB terancam tidak bisa membayar gaji pegawai dan tagihan-tagihannya ke para vendor.
"PBB saat ini berisiko kekosongan likuiditas di akhir bulan, dan bisa tidak melakukan pembayaran (gaji) ke staf dan vendor," ujar Guterres, dilansir dari AFP, Rabu (9/10/2019).
Dalam sebuah surat yang ditujukan untuk 37.000 karyawannya, Guterres menulis, pihaknya akan segera melakukan langkah penghematan. "Ini demi memastikan gaji dan hak karyawan dibayarkan," tulisnya.
Untuk menekan biaya, Guterres bahkan menunda konferensi, sejumlah pertemuan dan layanan. Perjalanan staf juga dibatasi hanya pada kegiatan penting dan mengambil langkah-langkah untuk menghemat energi.
Anggaran operasi PBB untuk 2018-2019 mendekati US$ 5,4 miliar. Amerika Serikat menjadi negara dengan kontributor terbesar lantaran berkontribusi 22 persen.
(wed/miq) Next Article PBB Terancam Bangkrut, Gara-gara Keuangan Tekor Rp 3,2 T
Ancaman kebangkrutan PBB ini terjadi karena sejumlah negara anggotanya belum membayar iuran. Ada 81 negara berutang hingga US$ 810 juta pada PBB.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, kemarin mengingatkan bahwa saat ini PBB mengalami krisis keuangan terparah dalam 10 tahun terakhir.
"PBB saat ini berisiko kekosongan likuiditas di akhir bulan, dan bisa tidak melakukan pembayaran (gaji) ke staf dan vendor," ujar Guterres, dilansir dari AFP, Rabu (9/10/2019).
Dalam sebuah surat yang ditujukan untuk 37.000 karyawannya, Guterres menulis, pihaknya akan segera melakukan langkah penghematan. "Ini demi memastikan gaji dan hak karyawan dibayarkan," tulisnya.
Untuk menekan biaya, Guterres bahkan menunda konferensi, sejumlah pertemuan dan layanan. Perjalanan staf juga dibatasi hanya pada kegiatan penting dan mengambil langkah-langkah untuk menghemat energi.
Anggaran operasi PBB untuk 2018-2019 mendekati US$ 5,4 miliar. Amerika Serikat menjadi negara dengan kontributor terbesar lantaran berkontribusi 22 persen.
(wed/miq) Next Article PBB Terancam Bangkrut, Gara-gara Keuangan Tekor Rp 3,2 T
Most Popular