Banyak Direksi BUMN Ketangkap, Menkeu: Itu Uang Rakyat!
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
04 October 2019 10:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh jajaran direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam mengelola BUMN yang notabene bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.
"Ya kita di semua lini ya pengelolaan keuangan negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, sikap integritas itu merupakan suatu elemen yang luar biasa penting," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/10/2019).
"Karena kita mengelola suatu aset dan keuangan negara yang sangat besar. Jadi dengan bertambahnya volume APBN dan meningkatnya jumlah aktivitas BUMN, kita berharap bahwa seluruh profesional-profesional yang mengelolanya makin meningkatkan integritasnya, bukannya makin tergoda ya terhadap apa yang mereka lihat sebagai suatu aset atau kekayaan atau kekuasaan," tegas Menkeu.
"Itu [kekayaan negara di BUMN] bukan uang kita, itu uang rakyat," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi beberapa kasus belakangan di mana banyak terjadi penangkapan direksi BUMN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sepekan, lembaga antirasuah tersebut meringkus dua direktur utama BUMN, yang berada di bawah naungan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sebelumnya KPK meringkus Direktur Utama BUMN bidang perikanan, yakni Perusahaan Umum (Perum) Perindo. Kasusnya terkait suap kuota impor ikan jenis tertentu. Tak berapa lama, KPK melanjutkan dugaan perkara korupsi yang dilakukan antar-BUMN, yakni PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti).
Sri Mulyani menegaskan beberapa langkah bisa dilakukan. "Saya rasa upaya yang dilakukan baik itu oleh korporasi atau BUMN di bidang pemerintah kita perlu untuk terus memperkuat, pertama, internal control mereka, karena seperti yang saya lihat di Kemenkeu, setiap kali ada suatu kejadian itu pertanyaan pertama kenapa di dalam sistemnya tidak bisa dideteksi."
Sebab itu dia menegaskan kontrol tersebut perlu diperkuat termasuk dalam pengelolaan BUMN, dalam hal ini dewan direksi dan komisarisnya.
"Karena berharap itu sesuatu yang perlu diperkuat [kontrol]. Peranan dari kita masing-masing kepatuhan internalnya, bahkan sampai irjennya. Di korporasi pasti ada itu, apakah itu dalam board-nya, dewan komisionernya, mereka harus makin memperkuat tata kelolanya.
(tas) Next Article Banyak Bos BUMN Diciduk KPK, Menkeu: Ini Pengkhianatan!
"Ya kita di semua lini ya pengelolaan keuangan negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, sikap integritas itu merupakan suatu elemen yang luar biasa penting," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/10/2019).
"Karena kita mengelola suatu aset dan keuangan negara yang sangat besar. Jadi dengan bertambahnya volume APBN dan meningkatnya jumlah aktivitas BUMN, kita berharap bahwa seluruh profesional-profesional yang mengelolanya makin meningkatkan integritasnya, bukannya makin tergoda ya terhadap apa yang mereka lihat sebagai suatu aset atau kekayaan atau kekuasaan," tegas Menkeu.
"Itu [kekayaan negara di BUMN] bukan uang kita, itu uang rakyat," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi beberapa kasus belakangan di mana banyak terjadi penangkapan direksi BUMN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sepekan, lembaga antirasuah tersebut meringkus dua direktur utama BUMN, yang berada di bawah naungan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sebelumnya KPK meringkus Direktur Utama BUMN bidang perikanan, yakni Perusahaan Umum (Perum) Perindo. Kasusnya terkait suap kuota impor ikan jenis tertentu. Tak berapa lama, KPK melanjutkan dugaan perkara korupsi yang dilakukan antar-BUMN, yakni PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti).
Sri Mulyani menegaskan beberapa langkah bisa dilakukan. "Saya rasa upaya yang dilakukan baik itu oleh korporasi atau BUMN di bidang pemerintah kita perlu untuk terus memperkuat, pertama, internal control mereka, karena seperti yang saya lihat di Kemenkeu, setiap kali ada suatu kejadian itu pertanyaan pertama kenapa di dalam sistemnya tidak bisa dideteksi."
Sebab itu dia menegaskan kontrol tersebut perlu diperkuat termasuk dalam pengelolaan BUMN, dalam hal ini dewan direksi dan komisarisnya.
"Karena berharap itu sesuatu yang perlu diperkuat [kontrol]. Peranan dari kita masing-masing kepatuhan internalnya, bahkan sampai irjennya. Di korporasi pasti ada itu, apakah itu dalam board-nya, dewan komisionernya, mereka harus makin memperkuat tata kelolanya.
(tas) Next Article Banyak Bos BUMN Diciduk KPK, Menkeu: Ini Pengkhianatan!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular