Banyak Bos BUMN Diciduk KPK, Menkeu: Ini Pengkhianatan!

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
04 October 2019 11:14
Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh jajaran direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan integritas.
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Properti 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh jajaran direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam mengelola BUMN yang notabene bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.

Dengan demikian, katanya, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan itu diharapkan bisa dicegah dan bukan menjadi sesuatu yang repetitif atau berulang dan menimbulkan persepsi seolah-olah semua institusi sama.

"Ini kan merupakan reputasi yang berat, buat mereka jujur, yang komitmen, itu [penyalahgunaan] merupakan sesuatu pengkhianatan kan. Jadi mereka [pejabat yang baik] merasa apa yang mereka lakukan dengan baik mudah sekali hancur reputasinya hanya karena banyak kejadian di antara BUMN, sehingga semua orang menganggap semuanya buruk," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Banyak Bos BUMN Diciduk KPK, Menkeu: Ini Pengkhianatan!Foto: foto/Sri mulyani bermain volly/ Lidya Julita S


Sri Mulyani juga menegaskan berkali-kali bahwa apa yang terjadi dengan beberapa kasus soal penyalahgunaan wewenang dan jabatan termasuk di BUMN itu adalah pengkhianatan.


"Itu adalah sesuatu yang saya sebut selama ini, Kemenkeu pun kalau ada kejadian seperti itu saya nganggep itu suatu pengkhianatan. Karena kita juga melihat banyak profesional-profesional yang bener-bener komitmen, mereka yang ingin melakukan hal yang baik. Mereka juga ingin melakukan sesuai dengan apa yang mereka anggap menjunjung profesionalitas dan kejujuran," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Dia mengatakan para profesional yang bekerja dengan baik tentu merasa sangat kecewa dengan beberapa kejadian penangkapan pejabat oleh aparat hukum, termasuk penangkapan oleh KPK.

"Dan mayoritas mereka ini yang pasti sangat kecewa dan tersakiti dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu. Oleh karena itu, internal control memang harus disiapkan, corporate governance yang berdasarkan azas-azas transparansi akuntabilitas, check and balance itu seharusnya betul-betul ditingkatkan dan saya rasa mestinya kita belajarlah dari situasi," jelasnya.


"Masyarakat kan betul-betul kalau masalah korupsi itu mereka bersatu, mereka against [melawan] corruption, jadi kita semua juga mesti meningkatkan [upaya melawan korupsi]."

Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi beberapa kasus belakangan di mana banyak terjadi penangkapan direksi BUMN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sepekan, lembaga antirasuah tersebut meringkus dua direktur utama BUMN, yang berada di bawah naungan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sebelumnya KPK meringkus Direktur Utama BUMN bidang perikanan, yakni Perusahaan Umum (Perum) Perindo. Kasusnya terkait suap kuota impor ikan jenis tertentu. Tak berapa lama, KPK melanjutkan dugaan perkara korupsi yang dilakukan antar-BUMN, yakni PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti).



(tas) Next Article Wahai Direksi BUMN, Ini Wejangan Sri Mulyani Biar Tak Korupsi

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular