Foto: Demo Mahasiswa Bandung Menuju DPRD Jawa Barat (25/09/2019) (Rico Bagus/detikcom)
Foto: Demo Mahasiswa di Gedung DPR (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Foto: Demo Mahasiswa di Kawasan DPR (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Foto: Aksi Mujahid 212, Sabtu (28/9). (CNN Indonesia/Ramadhan Rizky Saputra).
Foto: Demo Mahasiswa di Gedung BPK (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
September Membara, Ini Rentetan Gelombang Aksi di RI
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
01 October 2019 06:16
Jakarta, CNBC Indonesia- September ini menjadi bulan yang penuh hiruk pikuk di negeri ini. Dari tengah bulan hingga kemarin, aksi demonstrasi besar-besaran tak berhenti terjadi di Indonesia.
Polemik dimulai ketika publik mencium adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya usulan Revisi UU KPK dan terpilihnya Firli Bahuri menjadi ketua KPK oleh DPR RI.
Berikut runutan kejadiannya:
13 September 2019
Komisi III DPR RI sepakat dengan bulat memilih Firli Bahuri menjadi ketua KPK.
Mengutip CNN Indonesia, suara untuk Firli mengalahkan nama-nama capim lainnya. Tercatat Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.
Riuh tepuk tangan anggota dewan menyambut penguman terpilihnya Firli tanpa melalui proses voting oleh 56 anggota Komisi III DPR.
Namun, nama Firli mendapat reaksi negatif di publik karena jejak rekamnya. Firli pun menjadi sosok yang dianggap kontroversial karena namanya terus lolos berbagai tahapan yang dilakukan Pansel KPK, meski mendapat banyak penolakan.Pun demikian ketika Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhirnya mengumumkan bahwa Firli terbukti melakukan pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan.
16 September 2019
Masih terpukul soal terpilihnya Firli, kabar lain mengejutkan pun datang. DPR tiba-tiba mengatakan telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Diketahui, perumusah revisi KUHP dilakukan di hotel Fairmont selama dua hari berturut-turut.
Setelah ditelusuri, terdapat beberapa pasal yang dinilai bisa menjadi polemik ke depannya dan terlalu masuk ke ranah privat.
17 September 2019
Meskipun terpilihnya Firli sudah memancing emosi publik, DPR dan pemerintah kembali memberikan kejutan dengan tiba-tiba mengesahkan Revisi Undang-Undang KPK. Undang-undang ini sebenarnya tak ada di program legislasi nasional, dan rampung hanya dalam hitungan pekan.
KPK menilai revisi ini bukan menguatkan justru berpotensi melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut ke depannya.
Barisan Aksi Demonstrasi Dimulai
19 September 2019
Setelah puluhan tahun, akhirnya mahasiswa kembali bergerak. Mereka menggelar aksi pertamanya pada 19 September 2019 di depan gedung DPR RI. Aksi ini diikuti oleh berbagai mahasiswa universitas di Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya Universitas Indonesia dan Universitas Trisaksi.
Aksi diikuti oleh ribuan mahasiswa, menuntut pembatalan revisi UU KPK dan penundaan RKUHP. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menjatuhkan mosi tidak percaya ke DPR RI.
Polemik dimulai ketika publik mencium adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya usulan Revisi UU KPK dan terpilihnya Firli Bahuri menjadi ketua KPK oleh DPR RI.
Berikut runutan kejadiannya:
Komisi III DPR RI sepakat dengan bulat memilih Firli Bahuri menjadi ketua KPK.
Mengutip CNN Indonesia, suara untuk Firli mengalahkan nama-nama capim lainnya. Tercatat Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.
Riuh tepuk tangan anggota dewan menyambut penguman terpilihnya Firli tanpa melalui proses voting oleh 56 anggota Komisi III DPR.
Namun, nama Firli mendapat reaksi negatif di publik karena jejak rekamnya. Firli pun menjadi sosok yang dianggap kontroversial karena namanya terus lolos berbagai tahapan yang dilakukan Pansel KPK, meski mendapat banyak penolakan.Pun demikian ketika Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhirnya mengumumkan bahwa Firli terbukti melakukan pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan.
 Foto: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan 5 Pimpinan KPK Terpilih periode 2019-2023 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
16 September 2019
Masih terpukul soal terpilihnya Firli, kabar lain mengejutkan pun datang. DPR tiba-tiba mengatakan telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Diketahui, perumusah revisi KUHP dilakukan di hotel Fairmont selama dua hari berturut-turut.
Setelah ditelusuri, terdapat beberapa pasal yang dinilai bisa menjadi polemik ke depannya dan terlalu masuk ke ranah privat.
17 September 2019
Meskipun terpilihnya Firli sudah memancing emosi publik, DPR dan pemerintah kembali memberikan kejutan dengan tiba-tiba mengesahkan Revisi Undang-Undang KPK. Undang-undang ini sebenarnya tak ada di program legislasi nasional, dan rampung hanya dalam hitungan pekan.
KPK menilai revisi ini bukan menguatkan justru berpotensi melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut ke depannya.
Barisan Aksi Demonstrasi Dimulai
19 September 2019
Setelah puluhan tahun, akhirnya mahasiswa kembali bergerak. Mereka menggelar aksi pertamanya pada 19 September 2019 di depan gedung DPR RI. Aksi ini diikuti oleh berbagai mahasiswa universitas di Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya Universitas Indonesia dan Universitas Trisaksi.
Aksi diikuti oleh ribuan mahasiswa, menuntut pembatalan revisi UU KPK dan penundaan RKUHP. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menjatuhkan mosi tidak percaya ke DPR RI.
Next Page
Gejayan Memanggil & Mujahid 212
Pages
Most Popular