Ketua KPK Angkat Bicara Soal Vonis Bebas Crazy Rich Samin Tan

Tim Redaksi, CNBC Indonesia

14 June 2022 11:56

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara perihal bebasnya Samin Tan, Crazy Rich yang pernah tersandung skandal korupsi suap untuk pengurusan izin usaha.

Melalui keterangan resmi, Selasa (14/6/2022), Firli menegaskan bahwa lembaganya telah melakukan sederet upaya maksimal dalam menangani kasus petinggi Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM),

"KPK telah berupaya melakukan langkah optimal dalam perkara ini sesuai koridor hukum berlaku," kata Firli.

Baca:

Cerita Suap Taipan Samin Tan Hingga Bebas dari Hukuman

Firli menegaskan upaya hukum atas vonis bebas Samin Tan di pengadilan tingkat pertama merupakan bukti kuat KPK telah serius dalam menangani dan memproses hukum yang bersangkutan.

Foto: Samin Tan/ Forbes

Jaksa selaku penuntut umum tak diperbolehkan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.33/PUU-XIV/2016. Putusan itu menegaskan PK menjadi hak terpidana dan hak warisnya.

Akan tetapi, dalam Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah disetujui dan disahkan menjadi UU Kejaksaan terbaru mengatur kewenangan jaksa dalam mengajukan PK.

Baca:

Kasasi Ditolak, Taipan Batu Bara RI Samin Tan Bebas

Sementara itu, Firli menyatakan KPK menghormati putusan hakim tingkat kasasi/MA yang memvonis bebas Samin Tan.

"Sesungguhnya hakim lah yang mengetahui perkara yang ditanganinya (Ius Curia Novit). KPK menghormati putusan hakim dan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf f UU Nomor 19 tahun 2019 [tentang KPK]," katanya.

Tiga Hakim Agung MA yang mengadili perkara Samin Tan terdiri dari Suharto, Ansori, dan Suhadi. Putusan dibacakan pada Kamis, 9 Juni 2022.

Sebelumnya, Samin Tan telah diproses oleh KPK karena dianggap terbukti memberikan suap sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulanin Saragih untuk membantu mengurus masalah izin anak usaha BLEM.