Jakarta Jadi 'New York', Ibu Kota Baru Jadi 'Washington DC'
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
18 September 2019 11:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Rencananya, ibu kota akan pindah ke provinsi Kalimantan Timur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis seperti New York. Sementara ibu kota baru di Kaltim akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan seperti Washington DC.
"Yang dikatakan presiden, ibu kota baru tak boleh ganggu APBN. APBN terbatas itu tak boleh diganggu untuk bangun ibu kota baru yang visinya jangka panjang," kata Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Ballroom Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Rabu (18/9/2019).
Pada acara tersebut Bambang mengatakan, lahan untuk ibu kota baru ini sudah dikuasai oleh negara. Sehingga tidak akan ada spekulasi harga tanah yang membuat biaya pemindahan makin mahal.
"Tanah sudah dikuasai negara. Pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan) punya power (kekuatan) untuk freeze (mengunci) harga," ungkap Bambang.
Lewat pemindahan ibu kota ini, pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan seperti di Jakarta. Harga tanah di lokasi ibu kota baru akan dibuat terkontrol, sehingga bisa dijangkau masyarakat.
"Jakarta tak liveable, harga tanah mahal dikuasai developer (pengembang). Menjadi tak ada yang bisa kontrol, sehingga sulit kelas menengah untuk bisa di pusat kota. Tak ingin ulangi ini di ibu kota baru," papar Bambang.
(wed/miq) Next Article Ibu Kota Pindah, BI & OJK Cs Tetap Berkantor di Jakarta
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis seperti New York. Sementara ibu kota baru di Kaltim akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan seperti Washington DC.
"Yang dikatakan presiden, ibu kota baru tak boleh ganggu APBN. APBN terbatas itu tak boleh diganggu untuk bangun ibu kota baru yang visinya jangka panjang," kata Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Ballroom Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Rabu (18/9/2019).
Pada acara tersebut Bambang mengatakan, lahan untuk ibu kota baru ini sudah dikuasai oleh negara. Sehingga tidak akan ada spekulasi harga tanah yang membuat biaya pemindahan makin mahal.
"Tanah sudah dikuasai negara. Pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan) punya power (kekuatan) untuk freeze (mengunci) harga," ungkap Bambang.
Lewat pemindahan ibu kota ini, pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan seperti di Jakarta. Harga tanah di lokasi ibu kota baru akan dibuat terkontrol, sehingga bisa dijangkau masyarakat.
"Jakarta tak liveable, harga tanah mahal dikuasai developer (pengembang). Menjadi tak ada yang bisa kontrol, sehingga sulit kelas menengah untuk bisa di pusat kota. Tak ingin ulangi ini di ibu kota baru," papar Bambang.
(wed/miq) Next Article Ibu Kota Pindah, BI & OJK Cs Tetap Berkantor di Jakarta
Most Popular