Bambang Brodjonegoro Jadi Bos IKN? Ini Jawaban Bappenas

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
13 April 2021 17:25
Menteri Riset dan Teknologi ( Menristek) Bambang Brodjonegoro (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Foto: Menteri Riset dan Teknologi ( Menristek) Bambang Brodjonegoro (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bambang Brodjonegoro diprediksi sejumlah kalangan akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, setelah adanya wacana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Adanya ramalan mengenai siapa di balik Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara membuat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas buka suara.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menegaskan Kepala Badan Otorita IKN ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang menetapkan Kepala Otorita IKN itu Bapak Presiden (Jokowi), bukan Bappenas. Kita gak tau siapa calonnya," ujar Rudy kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/4/2021).

Saat ditanyakan lebih lanjut apakah ada usulan nama yang disodorkan Bappenas kepada Jokowi, Rudy tidak menjawab.

Sebagai informasi, Dalam draf RUU Pemindahan IKN yang diterima oleh CNBC Indonesia dijelaskan bahwa untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN di Kalimantan Timur, Presiden membentuk Badan Otorita IKN.

Sementara itu, pengelolaan Kawasan IKN akan dilakukan oleh Badan Pengelola.

Mengenai pembentukan susunan, tugas, dan wewenang Badan Otorita dan Badan Pengelola IKN diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Adapun Badan Otorita dijelaskan pada Pasal 35 berkedudukan setingkat Kementerian. Kemudian seluruh fungsi, tugas, dan wewenang Badan Otorita dialihkan ke Pemerintah Provinsi IKN dan Badan Pengelola.

Adapun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam satu kesempatan pernah menjelaskan, alasan ibu kota negara di Kalimantan Timur dibentuk melalui Badan Otorita.

"Kenapa Badan Otorita karena menyangkut kewenangan atas lahan dan supaya pembangunan tersentral dengan baik secara administrasi. Terutama dalam hal kewenangan atas lahan makala itu dibuat satu kerja sama atau KPBU dengan pihak ketiga. Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan ke Badan Otorita," jelas Suharso.

Sebagai gambaran, rencana Jokowi mengubah nomenklatur memang sudah terendus sejak 2019 lalu. Kepala negara bahkan sudah sempat membicarakan hal ini dalam rapat kabinet bersama para menteri.

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju lantas berhembus kencang setelah parlemen menyetujui rencana perubahan nomenklatur. Reshuffle, memang menjadi sebuah keniscayaan.

"Kita tunggu saja," kata Politikus Senior Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno.

Saat meresmikan Science Techno Park Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Bambang sempat mengaku bahwa kegiatannya akhir pekan lalu itu mungkin saja kunjungan kerja terakhirnya sebagai menteri.

"Hari ini mungkin kunjungan saya terakhir ke daerah sebagai Menristek," kata Bambang. "Karena sesuai dengan hasil sidang paripurna DPR. Kemenristek akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi artinya tidak ada lagi Kemenristek dan tak ada lagi kunjungan daerah ke Menristek ke manapun," jelasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju seiring perubahan nomenklatur kementerian.

Menurut dia, Jokowi telah menyiapkan posisi tersendiri kepada Menristek/Kepala BRIN saat ini, yaitu Bambang Brodjonegoro.

"Kelihatannya Bambang Brodjonegoro akan digeser jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Karena dulu kan dia yang buat perencanaan Ibu Kota Negara ketika dia jadi Menteri PPN/Kepala Bappenas," kata Ujang kepada CNBC Indonesia, Senin (12/4/2021).

Pages

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular