Gercep! RUU KPK Inisiatif DPR 5 September, Disahkan Hari ini

News - Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia
17 September 2019 11:30
Gercep! RUU KPK Inisiatif DPR 5 September, Disahkan Hari ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa (17/9/2019), dijadwalkan akan mengesahkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bila dihitung sejak Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (5/9/2019), maka waktu yang dibutuhkan parlemen dan pemerintah membahas revisi beleid itu kurang dari dua pekan.

"Jadwal Paripuran DPR adalah penyampaian IHPS  semester I tahun sidang 2019 dan penyerahan LHP semeseter I-2019 oleh BPK. Pembicaraan tingkat II atas RUU no 30/2022 tentang korupsi dan pengesahan RUU Sumber Daya Alam," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Selasa (17/9/2019).

Sekadar kilas balik, pada pekan pertama September 2019, DPR RI memutuskan untuk membahas revisi UU KPK yang tertunda sejak 2017. Dalam rapat paripurna, Kamis (5/9/2019), sebanyak 10 fraksi di DPR RI menyetujui RUU KPK menjadi inisiatif DPR.



Tak berapa lama, DPR RI langsung mengirimkan surat sekaligus draf RUU KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak butuh waktu lama atau tepatnya pada Rabu (11/9/2019), Jokowi menerbitkan surat presiden untuk memulai pembahasan RUU KPK pada Rabu (11/9/2019). 

Kepala negara mengutus dua menteri untuk mewakili pemerintah menyampaikan sikap dan pandangan terkait substansi RUU. Mereka adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

Jokowi menyatakan pemerintah menyetujui beberapa poin dalam draf RUU KPK yang disusun oleh DPR RI. Poin-poin itu adalah soal pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan menyetujui perubahan status pegawai, termasuk penyelidik dan penyidik KPK, menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Semalam, Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyepakati poin-poin revisi UU KPK. Kedua belah pihak sepakat hasil revisi itu akan disahkan dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

"Apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas, Selasa (17/9/2019), seperti dilansir detik.com.

"Setuju," jawab anggota Baleg.

Meskipun disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna, ada sejumlah fraksi yang memberikan catatan terkait revisi UU KPK. Fraksi yang memberikan catatan, yakni PKS dan Gerindra.

"Kami Fraksi PKS sebagaimana telah disampaikan memilih untuk bukan mendapatkan izin tertulis dari dewas (dewan pengawas), tetapi KPK memberikan pemberitahuan tertulis agar kemudian tugasnya bisa berjalan lancar dengan pertimbangan bahwa dewas nanti akan melakukan evaluasi, monitoring dan audit terhadap penyadapan yang dilakukan," kata Anggota Baleg Fraksi PKS Ledia Hanifah Amaliah.


Pagi tadi, kesepakatan dengan pemerintah dibahas dalam rapat internal Baleg DPR RI. Setelah itu, DPR RI akan mengetok palu RUU KPK pada paripurna hari ini juga.

"Betul (akan disahkan dalam paripurna hari ini). Tempus fugit, time flies. Sudah semakin padat acara jelang akhir masa jabatan," kata anggota Baleg DPR, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

[Gambas:Video CNBC]

(miq/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading