Kalau KPK Dilumpuhkan, Kinerja Ekonomi RI Bisa Terpuruk!
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
12 September 2019 16:30
Hal senada disampaikan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah. Menurut dia, pemberantasan korupsi krusial dalam perekonomian suatu negara.
"Pemberantasan korupsi itu sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Karena tidak ada satu negara yang bisa maju ekonominya kalau korupsinya sangat tinggi," ujar Firmanzah kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Ia lantas menjelaskan, dalam perekonomian ada indikator yang disebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR), suatu besaran yang menunjukkan tambahan investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Firmanzah menjelaskan ICOR Indonesia mencapai 6,1, lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Vietnam 4,31.
"Artinya apa? Artinya high cost economy itu masih terjadi. Penyebabnya macam-macam. Dari sisi fisik bisa infrastrukturnya belum lengkap, dari sisi regulasi masih banyak aturan yang tumpah tindih, tapi juga bisa dikontribusikan oleh aktivitas yang sifatnya koruptif, nepotisme, kolusi," kata Firmanzah.
"Sehingga production cost semakin mahal. Dan kalau production cost semakin mahal, harga barang tidak kompetitif. Dan kita bersaing di era perdagangan bebas," lanjutnya.
Lebih lanjut, Firmanzah menjelaskan, banyak penelitian yang dilakukan berbagai lembaga seperti Bank Dunia menunjukkan ketika indeks persepsi korupsi naik, maka produktivitas suatu negara akan turun. Indikator lain seperti tax collection, pendapatan pajak semakin berkurang. Kemudian dari sisi daya saing suatu negara juga tidak bisa naik dan sebagainya.
"Jadi agenda pemberantasan korupsi itu strategis. Itu kenapa dibentuk Saber Pungli yang masuk ke pelabuhan, dan sebagainya kan? Hal itu merupakan bagian dari ranah itu dan agenda reformasi salah satunya adalah kita ingin negara ini dikelola dengan good governance. Dan salah satu pengejawantahan adalah dibentuknya KPK," kata Firmanzah.
Terkait dinamika terkini yang mewarnai revisi UU KPK, Firmanzah mengatakan kalangan dunia usaha ingin ongkos produksi bisa ditekan. Regulasi harus transparan dan tidak berbelit-belit. Apalagi produk dalam negeri harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Thailand yang memiliki indeks persepsi korupsi lebih baik.
"Itu yang diharapkan dunia usaha sebenarnya. Aturannya jelas kepastiannya ada. Ongkos produksi bisa lebih murah ditekan karena gak ada lagi faktor-faktor pungutan liar, perizinan dibuat susah, setoran-setoran yang gak perlu," ujar Firmanzah.
(miq/tas)
"Pemberantasan korupsi itu sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Karena tidak ada satu negara yang bisa maju ekonominya kalau korupsinya sangat tinggi," ujar Firmanzah kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Ia lantas menjelaskan, dalam perekonomian ada indikator yang disebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR), suatu besaran yang menunjukkan tambahan investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Firmanzah menjelaskan ICOR Indonesia mencapai 6,1, lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Vietnam 4,31.
"Sehingga production cost semakin mahal. Dan kalau production cost semakin mahal, harga barang tidak kompetitif. Dan kita bersaing di era perdagangan bebas," lanjutnya.
Lebih lanjut, Firmanzah menjelaskan, banyak penelitian yang dilakukan berbagai lembaga seperti Bank Dunia menunjukkan ketika indeks persepsi korupsi naik, maka produktivitas suatu negara akan turun. Indikator lain seperti tax collection, pendapatan pajak semakin berkurang. Kemudian dari sisi daya saing suatu negara juga tidak bisa naik dan sebagainya.
"Jadi agenda pemberantasan korupsi itu strategis. Itu kenapa dibentuk Saber Pungli yang masuk ke pelabuhan, dan sebagainya kan? Hal itu merupakan bagian dari ranah itu dan agenda reformasi salah satunya adalah kita ingin negara ini dikelola dengan good governance. Dan salah satu pengejawantahan adalah dibentuknya KPK," kata Firmanzah.
Terkait dinamika terkini yang mewarnai revisi UU KPK, Firmanzah mengatakan kalangan dunia usaha ingin ongkos produksi bisa ditekan. Regulasi harus transparan dan tidak berbelit-belit. Apalagi produk dalam negeri harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Thailand yang memiliki indeks persepsi korupsi lebih baik.
"Itu yang diharapkan dunia usaha sebenarnya. Aturannya jelas kepastiannya ada. Ongkos produksi bisa lebih murah ditekan karena gak ada lagi faktor-faktor pungutan liar, perizinan dibuat susah, setoran-setoran yang gak perlu," ujar Firmanzah.
(miq/tas)
Pages
Most Popular