Sayonara! Era Upah Murah Berakhir, RI Disalip Vietnam Cs

Suhendra, CNBC Indonesia
11 September 2019 14:41
Kadin mengakui era upah murah di Indonesia berakhir.
Foto: Ketua Vingroup Pham Nhat Vuong memandu Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc selama tur ke pabrik mobil Vinfast pada saat upacara pembukaannya di kota Hai Phong, Vietnam 14 Juni 2019. REUTERS / Kham
Jakarta, CNBC Indonesia - Era upah murah di Indonesia telah selesai. Di satu sisi menguntungkan para pekerja tapi di sisi lain berdampak pada minat investasi asing yang masuk Indonesia. Sialnya, saat era upah murah sudah berakhir, Indonesia dihadapkan dengan pembenahan iklim investasi yang kalah cepat dari negara-negara tetangga.

Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan pada 10 tahun lalu Indonesia memang punya daya tarik dan bisa bersaing dengan negara-negara di kawasan dalam menarik investasi. Saat itu, upah buruh di Indonesia relatif masih rendah. Sehingga bila ada masalah soal regulasi, investor masih melirik.

"Sekarang, bila kita tak bisa menawarkan lebih baik, maka investor lari ke negara lain," katanya.



Johnny mengakui pemerintah bukan tak berbenah, ada kemajuan dalam hal pelayanan investasi seperti Online Single Submission (OSS). Namun, sialnya negara-negara tetangga sudah bergerak lebih cepat dalam membenahi iklim investasi, termasuk soal pembenahan layanan izin dan fasilitas hingga insentif investasi.

"Negara lain jauh lebih baik," katanya.

Ia mengatakan kini para investor yang akan ke Indonesia, sudah tahu bahwa Indonesia masih punya persoalan kepastian hukum. Selain itu, ada persoalan produktivitas tenaga kerja.

Johnny mengilustrasikan misalnya gaji di Thailand 600 dan di Indonesia 500, tapi kemampuan hasil produksi pekerja di Thailand mencapai 3 barang sedangkan di Indonesia hanya 2 barang.



Johnny mengimbau agar dunia usaha dan pemerintah duduk bersama, untuk melakukan pembenahan soal biaya upah pekerja, juga soal beban pesangon bagi dunia usaha, hingga pembenahan soal biaya logistik seperti alur barang di pelabuhan hingga kemacetan di jalan.

"Pemerintah sudah tahu (masalahnya), bagaimana membenarkannya, tapi negara lain lebih cepat," katanya.

Di atas kertas, rata-rata upah di Indonesia sudah di atas negara-negara tetangga lainnya seperti Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Sehingga tak mengherankan, catatan Bank Dunia saat relokasi 33 pabrik China ke luar, tak satupun memilih Indonesia, tapi 23 pabrik memilih ke Vietnam, sebagian ke Thailand, Malaysia dan lainnya.


(hoi/hoi) Next Article Alert! Vietnam Terus Bayangi RI Soal Kue Investasi Asing

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular