Internasional
Pendemo Minta Tolong AS, Hong Kong: Jangan Ikut Campur!
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
09 September 2019 15:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Hong Kong memperingatkan pada legislatif asing untuk tidak ikut campur dalam demonstrasi di pusat keuangan itu. Hal ini dilakukan pasca-aksi pengunjuk rasa yang mendatangi Konsulat AS di Hong Kong guna meminta bantuan Presiden Trump atas apa yang terjadi di kota itu, akhir pekan lalu.
"Sebagai respon kepada para pendemo yang melakukan pawai di Konsulat AS Hong Kong kemarin, yang memohon pengesahan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong oleh anggota Kongres AS, juru bicara pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR) menyatakan penyesalannya atas reintroduksi UU," tegas pernyataan resmi pemerintah Hong Kong sebagaimana dilansir Channel news Asia, Senin (9/9/2019).
"(Pemerintah Hong Kong) menegaskan kembali bahwa badan legislatif asing tidak boleh ikut campur dalam segala bentuk urusan internal HKSAR,".
Pemerintah juga mengutuk tindakan pengunjuk rasa yang mereka sebut sebagai tindakan radikal. Akibat demonstrasi beberapa stasiun MTR harus ditutup pada hari Minggu dengan alasan untuk melindungi keselamatan penumpang, anggota staf MTR dan fasilitas umum.
Sementara itu, surat kabar China Daily memberitakan bahwa pemerintah China secara tegas akan "memusnahkan" segala bentuk upaya pemisahan diri Hong Kong dari negara tirai bambu itu.
Surat kabar itu juga mengatakan pemerintah China mulai merasa pasukan asing turut andil dalam aksi demonstrasi di Hong Kong belakangan ini. Padahal awalnya demonstrasi dipicu oleh rencana pemerintah Hong Kong menerapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang memungkinkan pelaku kriminal dikirim dan diadili di China.
"Hong Kong adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China, dan itu adalah dasarnya dan tidak boleh ada orang yang menentangnya, tidak demonstran, tidak juga pasukan asing yang memainkan permainan kotor mereka," kata China Daily dalam tajuknya, mengutip Reuters.
"Demonstrasi di Hong Kong bukan tentang hak atau demokrasi. Mereka adalah hasil dari campur tangan asing. Jangan sampai pengekangan pemerintah pusat disalahartikan sebagai kelemahan, biar diperjelas, pemisahan diri dalam bentuk apa pun akan dihancurkan," tambah media itu.
Pernyataan ini dikeluarkan sehari setelah para pendemo berunjuk rasa di kantor konsulat Amerika Serikat (AS) untuk meminta bantuan untuk membawa demokrasi ke kota yang masih jadi bagian China itu.
Surat kabar China Daily bahkan mengatakan unjuk rasa hari Minggu kemarin adalah bukti bahwa pasukan asing berada di balik demo berkepanjangan yang sudah dimulai sejak Juni lalu. Surat kabar itu juga mengatakan para pendemo harus berhenti menguji kesabaran pemerintah pusat.
Pernyataan ini diungkapkan karena pemerintah China telah menuruti kemauan pendemo, yaitu untuk menarik penuh RUU Ekstradisi. Penarikan itu diumumkan Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, pekan lalu. Namun, demo masih saja berlangsung, dan bahkan berubah menjadi demo anti pemerintah.
Secara terpisah, kantor berita negara Xinhua mengatakan bahwa aturan hukum perlu diwujudkan dan bahwa Hong Kong dapat membayar penalti yang lebih besar dan lebih berat jika situasi saat ini berlanjut.
(sef/sef) Next Article Demo Belum Reda, China Copot Pejabat Penting di Hong Kong
"Sebagai respon kepada para pendemo yang melakukan pawai di Konsulat AS Hong Kong kemarin, yang memohon pengesahan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong oleh anggota Kongres AS, juru bicara pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR) menyatakan penyesalannya atas reintroduksi UU," tegas pernyataan resmi pemerintah Hong Kong sebagaimana dilansir Channel news Asia, Senin (9/9/2019).
"(Pemerintah Hong Kong) menegaskan kembali bahwa badan legislatif asing tidak boleh ikut campur dalam segala bentuk urusan internal HKSAR,".
 Foto: Protes Pro-Demokrasi Hong Kong Meminta Pertolongan Pemerintahan AS (REUTERS/Anushree Fadnavis) |
Pemerintah juga mengutuk tindakan pengunjuk rasa yang mereka sebut sebagai tindakan radikal. Akibat demonstrasi beberapa stasiun MTR harus ditutup pada hari Minggu dengan alasan untuk melindungi keselamatan penumpang, anggota staf MTR dan fasilitas umum.
Sementara itu, surat kabar China Daily memberitakan bahwa pemerintah China secara tegas akan "memusnahkan" segala bentuk upaya pemisahan diri Hong Kong dari negara tirai bambu itu.
Surat kabar itu juga mengatakan pemerintah China mulai merasa pasukan asing turut andil dalam aksi demonstrasi di Hong Kong belakangan ini. Padahal awalnya demonstrasi dipicu oleh rencana pemerintah Hong Kong menerapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang memungkinkan pelaku kriminal dikirim dan diadili di China.
"Hong Kong adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China, dan itu adalah dasarnya dan tidak boleh ada orang yang menentangnya, tidak demonstran, tidak juga pasukan asing yang memainkan permainan kotor mereka," kata China Daily dalam tajuknya, mengutip Reuters.
"Demonstrasi di Hong Kong bukan tentang hak atau demokrasi. Mereka adalah hasil dari campur tangan asing. Jangan sampai pengekangan pemerintah pusat disalahartikan sebagai kelemahan, biar diperjelas, pemisahan diri dalam bentuk apa pun akan dihancurkan," tambah media itu.
Pernyataan ini dikeluarkan sehari setelah para pendemo berunjuk rasa di kantor konsulat Amerika Serikat (AS) untuk meminta bantuan untuk membawa demokrasi ke kota yang masih jadi bagian China itu.
Surat kabar China Daily bahkan mengatakan unjuk rasa hari Minggu kemarin adalah bukti bahwa pasukan asing berada di balik demo berkepanjangan yang sudah dimulai sejak Juni lalu. Surat kabar itu juga mengatakan para pendemo harus berhenti menguji kesabaran pemerintah pusat.
Pernyataan ini diungkapkan karena pemerintah China telah menuruti kemauan pendemo, yaitu untuk menarik penuh RUU Ekstradisi. Penarikan itu diumumkan Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, pekan lalu. Namun, demo masih saja berlangsung, dan bahkan berubah menjadi demo anti pemerintah.
Secara terpisah, kantor berita negara Xinhua mengatakan bahwa aturan hukum perlu diwujudkan dan bahwa Hong Kong dapat membayar penalti yang lebih besar dan lebih berat jika situasi saat ini berlanjut.
(sef/sef) Next Article Demo Belum Reda, China Copot Pejabat Penting di Hong Kong
Most Popular