Kartu Sakti Jokowi Ini Buat Siswa Miskin Bisa Lanjut Kuliah
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
19 August 2019 18:20
Jakarta, CNBC Indonesia- Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memutus rantai kemiskinan, pemerintah fokus memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan.
Untuk mendukung hal tersebut pemerintah akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada 2020. Kartu ini mendanai 818 ribu lulusan SMA yang tidak mampu, untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Total anggaran KIP Kuliah 2020 mencapai Rp 7,5 triliun, naik 53% dari program bidik misi 2019 sebesar Rp 4,9 triliun.
KIP Kuliah diharapkan bisa melengkapi yang sudah ada sebelumnya, yakni program Bidik Misi. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 72,51 dari target 2019 di 71,98.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah, setelah lulus dapat langsung bekerja. Untuk itu jurusan yang diutamakan seperti vokasi, politeknik.
Meningkatkan kualitas SDM saat ini menjadi program prioritas pemerintah, sebagai upaya mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi. Apalagi dengan industri 4.0 yang lekat dengan digitalisasi, SDM Indonesia harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri.
"Dengan SDM yang berkualitas dan unggul maka visi dan misi Indonesia menjadi negara maju pun bisa terwujud. SDM unggul, tantangan supaya Indonesia maju," kata Sri Mulyani belum lama ini.
Pada 2020 sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818 ribu yang mencakup lanjutan Bidik Misi untuk 398 ribu mahasiswa, dan penerimaan mahasiswa baru 420 ribu mahasiswa.
Adapun kriteria penerima KIP kuliah antara lain, lulusan penerima KIP, diterima di PTN/ PTS/ Prodi terakreditasi A/ B, dari keluarga tidak mampu dan penerima PKH.
Setiap mahasiswa akan mendapat bantuan pendidikan yang terdiri dari biaya hidup senilai Rp 4,2 juta per mahasiswa untuk setiap semester. Selain itu biaya pendidikan senilai Rp 2,4juta per mahasiswa untuk setiap semester.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara yang direncanakan Rp 2.528,8 triliun. Dengan begitu total anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, meningkat 29,6% dibandingkan realisasi 2015 yang senilai Rp 390,3 triliun.
"Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2020, Jumat (16/06/2019).
Selain itu, menurut Jokowi pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM yang akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru. Perbaikan mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan terus berupaya mempertajam penggunaan anggaran pendidikan agar lebih optimal. Selain itu, harus adasinkronisasi dalam pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran.
"Perlu mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan dapat lebih dirasakan dampaknya," ujar Muhadjir dilansir dari detik.com belum lama ini.
(dob/dob) Next Article Bahas Dana Pendidikan, Sri Mulyani Malah Di-nyinyirin Nadiem
Untuk mendukung hal tersebut pemerintah akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada 2020. Kartu ini mendanai 818 ribu lulusan SMA yang tidak mampu, untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Total anggaran KIP Kuliah 2020 mencapai Rp 7,5 triliun, naik 53% dari program bidik misi 2019 sebesar Rp 4,9 triliun.
KIP Kuliah diharapkan bisa melengkapi yang sudah ada sebelumnya, yakni program Bidik Misi. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 72,51 dari target 2019 di 71,98.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah, setelah lulus dapat langsung bekerja. Untuk itu jurusan yang diutamakan seperti vokasi, politeknik.
Meningkatkan kualitas SDM saat ini menjadi program prioritas pemerintah, sebagai upaya mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi. Apalagi dengan industri 4.0 yang lekat dengan digitalisasi, SDM Indonesia harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri.
"Dengan SDM yang berkualitas dan unggul maka visi dan misi Indonesia menjadi negara maju pun bisa terwujud. SDM unggul, tantangan supaya Indonesia maju," kata Sri Mulyani belum lama ini.
Pada 2020 sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818 ribu yang mencakup lanjutan Bidik Misi untuk 398 ribu mahasiswa, dan penerimaan mahasiswa baru 420 ribu mahasiswa.
Adapun kriteria penerima KIP kuliah antara lain, lulusan penerima KIP, diterima di PTN/ PTS/ Prodi terakreditasi A/ B, dari keluarga tidak mampu dan penerima PKH.
Setiap mahasiswa akan mendapat bantuan pendidikan yang terdiri dari biaya hidup senilai Rp 4,2 juta per mahasiswa untuk setiap semester. Selain itu biaya pendidikan senilai Rp 2,4juta per mahasiswa untuk setiap semester.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara yang direncanakan Rp 2.528,8 triliun. Dengan begitu total anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, meningkat 29,6% dibandingkan realisasi 2015 yang senilai Rp 390,3 triliun.
"Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2020, Jumat (16/06/2019).
Selain itu, menurut Jokowi pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM yang akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru. Perbaikan mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan terus berupaya mempertajam penggunaan anggaran pendidikan agar lebih optimal. Selain itu, harus adasinkronisasi dalam pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran.
"Perlu mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan dapat lebih dirasakan dampaknya," ujar Muhadjir dilansir dari detik.com belum lama ini.
(dob/dob) Next Article Bahas Dana Pendidikan, Sri Mulyani Malah Di-nyinyirin Nadiem
Most Popular