Incar Generasi Berkualitas, RI Naikkan Anggaran Pendidikan
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
19 August 2019 18:00
Jakarta, CNBC Indonesia- Peningkatan anggaran pendidikan diharapkan bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 72,51 dari target 2019 di 71,98.
Untuk itu, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, atau sebesar Rp 505,8 triliun. Alokasi ini naik 29,6% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan 2015 sekitar Rp 390,3 triliun.
Pasalnya, selama ini daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih menjadi tantangan besar karena rendahnya produktivitas, pendidikan dan keterampilan.
Harus ada peningkatan kualitas SDM agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Dengan begitu bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
"Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2020, Jumat (16/08/2019).
Jokowi menyatakan kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Peningkatan terutama untuk kemampuan literasi, matematika, dan sains. Dengan begitu, dasar ini bisa menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Adapun anggaran pendidikan tersebut akan difokuskan untuk mendukung inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan skill SDM, melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan oleh Kementerian PUPR, dan meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui pendidikan vokasi.
"Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global," kata Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendidikan akan diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan.
Selain itu, peningkatan kualitas dan keterampilan SDM juga akan dilakukan dengan pendidikan vokasi, seperti penguasaan skill, enterpreneurship yang sesuai dengan kebutuhan industri sesuai dengan kebutuhan industri.
"Pemerintah juga mendukung pendanaan terkait pendidikan melalui investasi pemerintah, seperti Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Penelitan dan Pengembangan untuk mendukung inovasi, Dana Abadi Universitas, dan Dana Abadi Kebudayaan," kata Sri Mulyani.
Nantinya dana senilai RP 505,8 triliun ini akan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian dan lembaga, transfer Ke daerah dan Dana Desa, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan.
Dana pendidikan ini disalurkan melalui pemerintah pusat senilai Rp 169,9 triliun, dengan rincian Rp 35,7 triliun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rp 41,5 melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Rp 55 triliun melalui Kementerian Agama, dan Rp 10 triliun melalui cadangan kartu prakerja. Sebelumnya pada 2019 tidak ada anggaran untuk cadangan kartu prakerja.
Dana pendidikan terbesar disalurkan melalui transfer ke daerah senilai Rp 306,9 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Khusus (DAU) senilai Rp 166,6 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp 18,8 triliun, dan DAK non fisik senilai Rp 117,5 triliun. Selain itu adapula melalui pembiayaan atau dana abadi senilai Rp 29 triliun.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan terus berupaya mempertajam penggunaan anggaran pendidikan agar lebih optimal. Selain itu, harus adasinkronisasi dalam pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran.
"Perlu mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan dapat lebih dirasakan dampaknya," ujar Muhadjir dilansir dari detik.com belum lama ini.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Jokowi Siapkan Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T di 2020
Untuk itu, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, atau sebesar Rp 505,8 triliun. Alokasi ini naik 29,6% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan 2015 sekitar Rp 390,3 triliun.
Pasalnya, selama ini daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih menjadi tantangan besar karena rendahnya produktivitas, pendidikan dan keterampilan.
"Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2020, Jumat (16/08/2019).
Jokowi menyatakan kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Peningkatan terutama untuk kemampuan literasi, matematika, dan sains. Dengan begitu, dasar ini bisa menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Adapun anggaran pendidikan tersebut akan difokuskan untuk mendukung inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan skill SDM, melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan oleh Kementerian PUPR, dan meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui pendidikan vokasi.
"Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global," kata Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendidikan akan diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan.
Selain itu, peningkatan kualitas dan keterampilan SDM juga akan dilakukan dengan pendidikan vokasi, seperti penguasaan skill, enterpreneurship yang sesuai dengan kebutuhan industri sesuai dengan kebutuhan industri.
"Pemerintah juga mendukung pendanaan terkait pendidikan melalui investasi pemerintah, seperti Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Penelitan dan Pengembangan untuk mendukung inovasi, Dana Abadi Universitas, dan Dana Abadi Kebudayaan," kata Sri Mulyani.
Nantinya dana senilai RP 505,8 triliun ini akan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian dan lembaga, transfer Ke daerah dan Dana Desa, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan.
Dana pendidikan ini disalurkan melalui pemerintah pusat senilai Rp 169,9 triliun, dengan rincian Rp 35,7 triliun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rp 41,5 melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Rp 55 triliun melalui Kementerian Agama, dan Rp 10 triliun melalui cadangan kartu prakerja. Sebelumnya pada 2019 tidak ada anggaran untuk cadangan kartu prakerja.
Dana pendidikan terbesar disalurkan melalui transfer ke daerah senilai Rp 306,9 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Khusus (DAU) senilai Rp 166,6 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp 18,8 triliun, dan DAK non fisik senilai Rp 117,5 triliun. Selain itu adapula melalui pembiayaan atau dana abadi senilai Rp 29 triliun.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan terus berupaya mempertajam penggunaan anggaran pendidikan agar lebih optimal. Selain itu, harus adasinkronisasi dalam pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran.
"Perlu mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan dapat lebih dirasakan dampaknya," ujar Muhadjir dilansir dari detik.com belum lama ini.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Jokowi Siapkan Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T di 2020
Most Popular