Sri Mulyani Sebut Ide Start Up Bisa Datang dari Nota Keuangan
Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
18 August 2019 17:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara di hadapan ribuan milenial yang hadir dalam acara Ignite The Nation Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Satu Indonesia dengan tema "Sumber Daya Digital Millenial Unggul, 1000 Inovasi Digital - Indonesia Maju" di Istora, Senayan, Minggu (18/8/2019).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan, ide untuk membuat start up di bidang teknologi finansial (financial technology/fintech) dapat diperoleh setelah membaca Nota Keuangan.
"Memang tidak kayak Twitter yang 140 karakter, harus lebih tekun," ujarnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, bakal ada banyak ide yang dapat diperoleh dari Nota Keuangan yang telah disampaikan Presiden Jokowi ke parlemen, Jumat (16/8/2019). Salah satunya dari sektor pendidikan.
"Kalau lihat sepintas, (pemerintah) akan berikan Rp 505,8 triliun anggaran pendidikan. Padahal (pada tahun) 2014 itu Rp 250 triliun. Itu kenaikan yang luar biasa," ujarnya.
Aplikasi yang dibuat bisa berkaitan dengan akuntabilitas anggaran. Apakah benar-benar mencapai target, baik dari sisi sekolah maupun siswa.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun depan, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun.
"Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal," ujar Jokowi.
Ia mengatakan, kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.
"Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi," kata Jokowi.
Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Jokowi menyebut pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
"Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," ujar Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Fakta Menarik di Balik 'Tsunami' PHK yang Hantam Startup RI
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan, ide untuk membuat start up di bidang teknologi finansial (financial technology/fintech) dapat diperoleh setelah membaca Nota Keuangan.
"Memang tidak kayak Twitter yang 140 karakter, harus lebih tekun," ujarnya.
"Kalau lihat sepintas, (pemerintah) akan berikan Rp 505,8 triliun anggaran pendidikan. Padahal (pada tahun) 2014 itu Rp 250 triliun. Itu kenaikan yang luar biasa," ujarnya.
Aplikasi yang dibuat bisa berkaitan dengan akuntabilitas anggaran. Apakah benar-benar mencapai target, baik dari sisi sekolah maupun siswa.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun depan, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun.
"Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal," ujar Jokowi.
Ia mengatakan, kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.
"Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi," kata Jokowi.
Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Jokowi menyebut pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
"Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," ujar Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Fakta Menarik di Balik 'Tsunami' PHK yang Hantam Startup RI
Most Popular