Catat! Mobil Listrik Wajib Komponen Lokal Minimal 35%
Redaksi, CNBC Indonesia
08 August 2019 14:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan listrik berbasis baterai sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (5/8) Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, pada Rabu (7/8) sempat mengatakan pada Perpres itu diatur soal ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Pemerintah mengatur batas minimal TKDN sebesar 35%. Namun, ketentuan itu tak langsung berlaku bagi pengembang atau produsen mobil listrik di dalam negeri. Pihak produsen diberikan kesempatan mengimpor langsung dalam bentuk unit utuh mobil listrik dalam 3 tahun, sebagai strategi tes pasar di Indonesia. Artinya ketentuan TKDN minimal berlaku pada 2023.
"Untuk tahap awal akan diberikan kesempatan untuk melakukan impor dalam bentuk CBU [complete build up], tetapi dalam periode tertentu. Karena dalam 3 tahun sudah diminta untuk local content 35%," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (8/8)
Sementara itu, Presiden Jokowi menginginkan harga mobil listrik dapat terjangkau oleh konsumen. Menurut Jokowi, tak ada artinya jika kendaraan berbasis listrik diproduksi besar-besaran, tapi tak menarik minat konsumen.
"Membuatnya bisa, yang beli ada? Karena 40% harganya lebih mahal dari mobil biasa. Mau beli?" kata Jokowi.
Jokowi tak menampik bahwa harga kendaraan berbasis listrik relatif lebih mahal. Namun, melalui berbagai insentif yang diberikan pemerintah, diharapkan dapat menekan harga kendaraan listrik. Selain Perpres kendaraan listrik, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
"Kita harapkan nanti bahan-bahan baterai yang di Indonesia bisa ditekan lebih murah. Syukur bisa sama dan baru kita akan melihat mobil listrik berseliweran di kota-kota Indonesia," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Sri Mulyani Teken Perpres Mobil Listrik, Hanya Tunggu Jokowi
Pemerintah mengatur batas minimal TKDN sebesar 35%. Namun, ketentuan itu tak langsung berlaku bagi pengembang atau produsen mobil listrik di dalam negeri. Pihak produsen diberikan kesempatan mengimpor langsung dalam bentuk unit utuh mobil listrik dalam 3 tahun, sebagai strategi tes pasar di Indonesia. Artinya ketentuan TKDN minimal berlaku pada 2023.
"Untuk tahap awal akan diberikan kesempatan untuk melakukan impor dalam bentuk CBU [complete build up], tetapi dalam periode tertentu. Karena dalam 3 tahun sudah diminta untuk local content 35%," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (8/8)
Sementara itu, Presiden Jokowi menginginkan harga mobil listrik dapat terjangkau oleh konsumen. Menurut Jokowi, tak ada artinya jika kendaraan berbasis listrik diproduksi besar-besaran, tapi tak menarik minat konsumen.
"Membuatnya bisa, yang beli ada? Karena 40% harganya lebih mahal dari mobil biasa. Mau beli?" kata Jokowi.
Jokowi tak menampik bahwa harga kendaraan berbasis listrik relatif lebih mahal. Namun, melalui berbagai insentif yang diberikan pemerintah, diharapkan dapat menekan harga kendaraan listrik. Selain Perpres kendaraan listrik, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
"Kita harapkan nanti bahan-bahan baterai yang di Indonesia bisa ditekan lebih murah. Syukur bisa sama dan baru kita akan melihat mobil listrik berseliweran di kota-kota Indonesia," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Sri Mulyani Teken Perpres Mobil Listrik, Hanya Tunggu Jokowi
Most Popular