KPK Awasi Industri Batu Bara, Ini Kronologinya!

News - Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
30 July 2019 13:24
KPK Awasi Industri Batu Bara, Ini Kronologinya!
Jakarta, CNBC Indonesia- Dua bulan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau ketat industri batu bara dalam negeri. Setidaknya sudah dua kali surat dilayangkan oleh komisi anti rasuah ini ke para pemangku kepentingan yang terkait industri komoditas emas hitam Indonesia.

Pertama, KPK menyoroti soal perpanjangan kontrak tambang PT Tanito Harum dan revisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada April - Mei lalu, KPK memanggil para ahli dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi seputar mekanisme perpanjangan kontrak pertambangan batu bara. Dirjen Minerba Bambang Gatot disebut-sebut sudah dimintai keterangan dan datang ke KPK sebanyak dua kali terkait perkara ini. 




KPK menitikberatkan pada surat yang diteken oleh Dirjen Minerba, Bambang Gatot, pada 11 Januari 2019 dengan nomor SK 07.K/30/MEM/2019 yang berisi soal perpanjangan selama 20 tahun dan perubahan status PT Tanito Harum, yang semula Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Butuh setidaknya dua kali pertemuan, sampai akhirnya Bambang Gatot rela menyerahkan salinan surat perpanjangan itu kepada KPK. Dari situ, KPK terus mendalami soal perpanjangan izin salah satu tambang raksasa yang ada di negeri ini. 

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengakui soal kedatangan Bambang Gatot ke KPK dalam beberapa pekan terakhir. "Sebulan ini kami memang sedang mengkaji, tiga pekan terakhir Pak Gatot datang," ujarnya, Jumat (17/5/2019).



Namun, Pahala menjelaskan kedatangan Bambang Gatot untuk menjelaskan terkait rencana revisi ke-6 PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dirjen Minerba, kata Pahala, menjelaskan soal poin-poin yang akan direvisi di PP tersebut dan apa pertimbangannya. Pahala mengatakan KPK mengetahui bahwa terdapat beberapa kontrak generasi pertama PKP2B yang akan habis dalam beberapa tahun terakhir, "UU Minerba mengatur rezimnya ganti jadi izin, sementara generasi satu akan selesai sebagian dari sekarang. Jadi bagaimana antisipasinya."

Ia membantah ada pembahasan khusus terkait perpanjangan kontrak PT Tanito Harum, meskipun diakui soal perpanjangan kontrak tambang generasi satu ini sedang dipelajari oleh KPK. "Dampaknya seperti apa, ini masih diajak ngomong saja. Belum sampai detail ke sana."

Panggilan KPK ini berbuntut panjang, Kementerian ESDM akhirnya mencabut putusan mereka untuk perpanjangan kontrak Tanito Harum. Gara-gara ini, tambang raksasa lainnya juga harap-harap cemas, khawatir bernasib sama dengan Tanito Harum.

Industri Batu Bara RI Dipantau KPK, Ini Deretan PergerakannyaFoto: Infografis/Nasib 7 Tambang Batu Bara Raksasa/Edward Ricardo




Surat Terbaru KPK, Endus Praktik Transfer Pricing?
Kedua, KPK kembali melayangkan surat ke 4 kementerian sekaligus dan pemerintah daerah untuk buka-bukaan soal transaksi penjualan batu bara di Indonesia selama ini.

Kabarnya, pergerakan ini dilakukan untuk mencari tahu soal praktik transfer pricing di industri ini. Namun, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan ini hanya untuk menjalankan fungsi monitoring mereka untuk mengecek tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasar dokumen yang didapat oleh CNBC Indonesia, surat tersebut dikirim pada 17 Juli 2019 pekan lalu bernomor B/5989/LIT.05/10-15/07/2019 dengan lampiran dua berkas.


Industri Batu Bara RI Dipantau KPK, Ini Deretan PergerakannyaFoto: Surat KPK Batu Bara


Surat tersebut diteken oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Dalam suratnya tertulis KPK meminta informasi tersebut untuk menjalankan tugas monitoring sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pimpinan KPK telah melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur dalam rangka monitoring optimalisasi penerimaan negara sektor Minerba. Untuk itu kami membutuhkan sejumlah data terkait komoditas batu bara kurun waktu 2017 hingga Juni 2019," tulis isi surat tersebut.

Surat sebanyak 4 halaman tersebut ditujukan kepada 4 Kementerian yakni ESDM, Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan. Pembukaan data ditekankan untuk perusahaan tambang berstatus PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara.

Permintaan KPK cukup rinci, untuk surat yang dilayangkan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara ESDM ada 9 data yang diminta oleh komisi. Berikut daftarnya;

1. Data pemilik dan manajemen perusahaan terbaru setiap PKP2B
2. Data pemilik dan manajemen trader batu bara di dalam dan luar negeri, serta terafiliasi dan non afiliasi setiap PKP2B
3. Nama pembeli batu bara pengguna langsung dari PKP2B
4. Nama pembeli batu bara melalui trader (terafiliasi dan non terafiliasi) dari setiap PKP2B baik di dalam maupun luar negeri
5. Data harga kontrak dan harga final invoice dari penjualan batu bara langsung ke end user
6. Data harga kontrak dan final invoice dari penjualan batu bara via trader terafiliasi maupun tak terafiliasi
7. Jumlah produksi bulanan batu bara setiap PKP2B
8. Jumlah penjualan bulanan batu bara PKP2B
9. Data rekomendasi ekspor yang dikeluarkan untuk setiap IUP dan trader yang terafiliasi dengan PKP2B
10. Daftar nama perusahaan jasa penambangan pengangkutan darat dan laut
11. Daftar nama perusahaan jasa penambangan serta pengangkutan darat dan laut
12. Data pemenuhan kewajiban reklamasi dan pasca-tambang setiap PKP2B.

Direktur Penerimaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Jonson Pakpahan mengatakan permintaan KPK tersebut diteruskan kepada Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B). Menurutnya sampai saat ini skema penjualan dan penghitungan untuk penerimaan negara sudah cukup transparan.

"Kalau di ESDM, dalam menghitung royalti kita perlu mengetahui penjualan perusahaan per invoice per transaksi untuk membandingkan dengan HPA atau HPB, mana yang paling besar itu yang kita pakai untuk hitung royalti."

Adapun empat kementerian yang disurati dan diberi tembusan oleh KPK adalah; Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan. Termasuk juga Kepala Dinas ESDM di beberapa provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara.

(gus/wed)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading