Tegang! Orang Korea Tak Mau Pakai Uniqlo, Kenapa?
CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
27 July 2019 06:51
Duta Besar Jepang Junichi Ihara mengatakan bahwa perubahan dalam prosedur perdagangan adalah hak prerogatif Jepang, tidak ada yang aneh atau salah dari keputusan tersebut. Kemudian ketiga bahan tersebut dipilih karena adanya laporan yang mengatakan penggunaan untuk kepentingan militer, dilansir Japan Today.
Hal ini juga secara tidak langsung mencerminkan kegagalan Korsel untuk mempertahankan dialog dagang yang saling menguntungkan, seperti diwartakan Japan Today.
Lebih lanjut, keluhan Korea Selatan sejatinya tidak terkait dengan masalah perdagangan atau pertahanan, tapi terkait keunggulan dalam hubungan diplomatik dan sejarah di masa lalu yang belum selesai.
"Ini sama sekali bukan urusan perdagangan, itu sama sekali bukan urusan keamanan, itu murni direncanakan secara strategis untuk mendapatkan keunggulan dalam barisan diplomatik, maksud saya masalah perburuhan paksa," ujar Kim Seung-Ho, Deputi Kementerian Perdagangan Korea Selatan, dikutip Japan Today.
Sebagai informasi, awal mula kisruh kedua negara adalah terkait keputusan pengadilan Korsel tahun lalu yang meminta perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi kepada warga Negeri Sakura yang dipekerjakan paksa oleh saat masa penjajagan Jepang dari tahun 1910-1945.
Sedangkan, pihak Negeri Sakura menganggap masalah tersebut telah diselesaikan dengan perjanjian (treaty) yang ditandatangani kedua negara di tahun 1965. Belum lagi, Jepang juga sudah memberikan bantuan ekonomi skala besar yang berkontribusi mendongkrak perekonomian Negeri Gingseng, dilansir CNBC International.
Akan tetapi, Seoul menganggap treaty itu tidak mencakup isu-isu sensitif seperti wanita Korsel yang dipaksa menjadi budak seksual oleh tentara kekaisaran Jepang, dan meminta pemerintah Jepang untuk meminta maaf kepada rakyat Korsel.
Untuk diketahui, pada 1995 Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama telah meminta maaf kepada negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Lalu tahun 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe juga melakukan tindakan yang sama, dilansir South China Morning Post.
Namun Korsel tidak menerima permintaan maaf tersebut, karena tidak ditujukan langsung untuk negaranya.
Apabila ketegangan politik antara kedua negara tidak menemui titik temu, analis memperkirakan bahwa akan kekacauan pada pasokan material semikonduktor yang merupakan bahan baku penting untuk membuat komputer, ponsel, dan display layer.
Negeri Gingseng adalah rumah bagi perusahaan raksasa semikonduktor seperti Samsung Electronics dan SK Hynix, yang memasok 61% komponen yang digunakan dalam memproduksi chip memori global, tulis IHS Markit, seperti dilansir CNBC International.
Lebih lanjut melansir situs UNComtrade Database, komoditas semikonduktor yang digunakan untuk keperluan produksi alat elektronik masuk dalam kode HS 8486 dan 8541. Di tahun 2018, total ekspor produk HS 8486 tercatat sebesar US$ 79,48 miliar, dimana sekitar 12% dieskpor Jepang, dan sekitar 8% diekspor dari Korsel.
Lalu total ekspor produk HS 8541 tercatat senilai US$ 74,57 miliar, yang sekitar 31% dikirimkan dari Jepang dan 11% diekspor dari Korsel.
Alhasil bisa dikatakan kedua negara tersebut merupakan pelaku utama yang memasok material semikonduktor ke pasar global.
Jika barrier untuk mengekspor 3 bahan kimia ke Korsel tidak dicabut Jepang maka produksi dari penjualan semikonduktor asal Negeri Ginseng akan terganggu, dan hal ini akan mengakibatkan pada penurunan drastis akan pasokan memori chip dunia yang berujung pada peningkatan harga, ujar Biswas dari HIS Markit, dilansir CNBC International.
"Produk akhir, termasuk server, ponsel, komputer PC, dan berbagai produk konsumen akan sangat terpengaruh," tambah Biswas.
Lebih lanjut, berdasarkan data UNComtrade, pada tahun lalu total impor Indonesia sebesar US$ 188,71 miliar, dimana impor produk dari Korsel dan Jepang dengan kode HS 8541 dan 8486 hanya mencapai US$ 139,42 juta atau setara 0,07%. Jadi, Indonesia sejatinya tidak terlalu banyak memesan bahan semikonduktor.
Meskipun demikian, besar kemungkinan Indonesia dapat terkena dampak dari sisi lain, yaitu investasi dan transaksi perdagangan internasional.
Hubungan Ekonomi Jepang & Korsel Memanas
[Gambas:Video CNBC] (hps/hps)
Hal ini juga secara tidak langsung mencerminkan kegagalan Korsel untuk mempertahankan dialog dagang yang saling menguntungkan, seperti diwartakan Japan Today.
Lebih lanjut, keluhan Korea Selatan sejatinya tidak terkait dengan masalah perdagangan atau pertahanan, tapi terkait keunggulan dalam hubungan diplomatik dan sejarah di masa lalu yang belum selesai.
Sebagai informasi, awal mula kisruh kedua negara adalah terkait keputusan pengadilan Korsel tahun lalu yang meminta perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi kepada warga Negeri Sakura yang dipekerjakan paksa oleh saat masa penjajagan Jepang dari tahun 1910-1945.
Sedangkan, pihak Negeri Sakura menganggap masalah tersebut telah diselesaikan dengan perjanjian (treaty) yang ditandatangani kedua negara di tahun 1965. Belum lagi, Jepang juga sudah memberikan bantuan ekonomi skala besar yang berkontribusi mendongkrak perekonomian Negeri Gingseng, dilansir CNBC International.
Akan tetapi, Seoul menganggap treaty itu tidak mencakup isu-isu sensitif seperti wanita Korsel yang dipaksa menjadi budak seksual oleh tentara kekaisaran Jepang, dan meminta pemerintah Jepang untuk meminta maaf kepada rakyat Korsel.
Untuk diketahui, pada 1995 Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama telah meminta maaf kepada negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Lalu tahun 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe juga melakukan tindakan yang sama, dilansir South China Morning Post.
Namun Korsel tidak menerima permintaan maaf tersebut, karena tidak ditujukan langsung untuk negaranya.
Apabila ketegangan politik antara kedua negara tidak menemui titik temu, analis memperkirakan bahwa akan kekacauan pada pasokan material semikonduktor yang merupakan bahan baku penting untuk membuat komputer, ponsel, dan display layer.
Negeri Gingseng adalah rumah bagi perusahaan raksasa semikonduktor seperti Samsung Electronics dan SK Hynix, yang memasok 61% komponen yang digunakan dalam memproduksi chip memori global, tulis IHS Markit, seperti dilansir CNBC International.
Lebih lanjut melansir situs UNComtrade Database, komoditas semikonduktor yang digunakan untuk keperluan produksi alat elektronik masuk dalam kode HS 8486 dan 8541. Di tahun 2018, total ekspor produk HS 8486 tercatat sebesar US$ 79,48 miliar, dimana sekitar 12% dieskpor Jepang, dan sekitar 8% diekspor dari Korsel.
Lalu total ekspor produk HS 8541 tercatat senilai US$ 74,57 miliar, yang sekitar 31% dikirimkan dari Jepang dan 11% diekspor dari Korsel.
Alhasil bisa dikatakan kedua negara tersebut merupakan pelaku utama yang memasok material semikonduktor ke pasar global.
Jika barrier untuk mengekspor 3 bahan kimia ke Korsel tidak dicabut Jepang maka produksi dari penjualan semikonduktor asal Negeri Ginseng akan terganggu, dan hal ini akan mengakibatkan pada penurunan drastis akan pasokan memori chip dunia yang berujung pada peningkatan harga, ujar Biswas dari HIS Markit, dilansir CNBC International.
"Produk akhir, termasuk server, ponsel, komputer PC, dan berbagai produk konsumen akan sangat terpengaruh," tambah Biswas.
Lebih lanjut, berdasarkan data UNComtrade, pada tahun lalu total impor Indonesia sebesar US$ 188,71 miliar, dimana impor produk dari Korsel dan Jepang dengan kode HS 8541 dan 8486 hanya mencapai US$ 139,42 juta atau setara 0,07%. Jadi, Indonesia sejatinya tidak terlalu banyak memesan bahan semikonduktor.
Meskipun demikian, besar kemungkinan Indonesia dapat terkena dampak dari sisi lain, yaitu investasi dan transaksi perdagangan internasional.
Hubungan Ekonomi Jepang & Korsel Memanas
[Gambas:Video CNBC] (hps/hps)
Pages
Most Popular