'Demi 250.000 PNS Baru, Beban Negara pun Numpuk'

Dalam pokok-pokok kebijakan fiskal 2020 terlihat perkembangan belanja pegawai dalam kurun waktu 2014-2019 terus mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp 243,7 triliun atau sekitar 2,41% dari PDB pada 2014 meningkat menjadi R p381,3 triliun atau 2,36% PDB pada 2019.

Alokasi belanja pegawai pada 2019 tersebut terdiri dari belanja pegawai yang dialokasikan melalui belanja K/L Rp 256,8 triliun dan melalui belanja non-K/L Rp 124,8 triliun. Alokasi belanja pegawai non-K/L tersebut untuk pembayaran kontribusi sosial seperti pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran iuran Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Foto: Grafik Perkembangan Belanja Pegawai (Ist Kemenkeu)

Dari segi pertumbuhan, pada rentang waktu tersebut Belanja Pegawai tumbuh dengan rata-rata 9,5% per tahun.

Lebih tingginya rata-rata belanja pegawai tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan belanja pegawai pada 2015 yang tumbuh sebesar 15,4%, akibat adanya beberapa kebijakan yang dilakukan seperti kenaikan gaji pokok rata-rata 6%, kenaikan pensiun pokok rata-rata 4%, serta uang makan dan lauk pauk naik Rp 5 ribu.

"Tren belanja pegawai yang terus meningkat mencerminkan komitmen pemerintah yang terus memperhatikan kesejahteraan pensiunan aparatur negara," tulis Kemenkeu.

NEXT >> Siap-siap 2020 Makin Bengkak Pada tahun ini, RAPBN 2020 masih disusun. Namun sudah mulai terlihat. Nampaknya beban negara makin bengkak karena PNS tersebut.

Meskipun besaran belanja pegawai di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan peer countries. Berdasarkan data GFS IMF dan WGI World Bank (2016), besaran belanja pegawai di Indonesia masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Selain itu, besaran belanja pegawai juga berkorelasi positif terhadap kontrol korupsi yang lebih baik. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerintah mendorong birokrasi efektif dan efisien. Selain itu, untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan pada 2020 sebesar 5,3-5,6%, maka konsumsi pemerintah perlu dijaga antara lain dengan mendorong belanja pegawai pada 2020 agar tetap memberi kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi seiring dengan adanya upaya efiensi belanja barang.

Foto: Grafik Perkembangan Belanja Pegawai (Ist Kemenkeu)

Dalam rangka mendorong efektivitas reformasi birokrasi serta mendukung terjaganya konsumsi pemerintah maka kebijakan belanja pegawai pada 2020 akan difokuskan antara lain pada inovasi kebijakan pengelolaan aparatur negara. Demikian narasi Kemenkeu pada 2020 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Hal itu dilakukan untuk mendorong produktivitas dan integritas antar lain dengan beberapa K/L untuk dilakukan review tunjangan kinerja yang dibarengi reward dan punishment yang obyektif.

"Selain itu, pemberian THR sebesar 1 kali penghasilan (meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja) dan Gaji ke-13."