Gubernur Anies, Naikkan NJOP 17% & Kini Tak Gratiskan PBB

News - Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
23 April 2019 12:30
Gubernur Anies, Naikkan NJOP 17% & Kini Tak Gratiskan PBB
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rusunawa dan Rusumami.

Anies mengeluarkan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Nomor 38 Tahun 2019. Aturan ini merevisi aturan yang ditetapkan Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam aturan yang berlaku 1 Januari 2016 sebelumnya, Ahok menggratiskan PBB [Pajak Bumi dan Bangunan] rumah yang dimiliki orang pribadi dengan batasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Rp 1 miliar.


Termasuk Rusunami yang dimiliki orang pribadi yang digunakan untuk rumah tinggal dan rusunawa yang telah dilakukan pemecahan menjadi unit-unit rumah susun dengan batasan NJOP yang sama yakni mencapai Rp 1 miliar.




"Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud diberikan sebesar 100% dari PBB-P2 yang seharusnya terutang," demikian aturan yang ditetapkan Ahok.

Nah, kali ini Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Nomor 38 Tahun 2019. Di mana memasukkan klausul baru.

Pertama, dalam Pasal 2A disispkan, PBB yang gratis tadi tak berlaku jika ada perubahan objek pajak yang mengalami perubahan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak badan.

Dengan kata lain maka adanya peralihan seperti contohnya penjualan rumah dan bangunan maka pembeli baru wajib membayar PBB.




Kemudian, Gubernur Anies juga menyisipkan klausul pembebasan PBB yang notabene gratis itu hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

"Wajib pajak orang pribadi yang telah diberikan pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2018 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diberikan pembebasan PBB-P2."

Dengan kata lain maka pada 2020 seluruh masyarakat yang punya rumah dan bangunan serta wajib pajak badan yang NJOP-nya mencapai Rp 1 miliar bisa dibebankan PBB lagi.

Padahal tahun 2018 lalu, Anies juga sudah memutuskan untuk menaikkan NJOP PBB.




Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta 24/2018 yang diteken Anies Baswedan pada Maret 2018 lalu dan berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2018.

Dengan kenaikan ini, maka bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) di ibu kota menjadi semakin mahal 17-20%. Pemerintah provinsi DKI Jakarta pun memiliki alasan tersendiri mengenai hal ini.

Sandiaga Salahuddin Uno yang ketika itu menjabat sebagai Wagub DKI mengemukakan kenaikan NJOP pada tahun ini secara rata-rata sebesar 19,4%. Namun, ada beberapa objek PBB yang kenaikan NJOP-nya di atas rata-rata.

Hal tersebut, sambung dia, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan fisik lingkungan lahan dari tanah kampung menjadi perumahan atau perubahan dari tanah kosong menjadi kawasan perdagangan.




"Kemudian penyesuaian akibat perbedaan antara harga pasar dengan NJOP yang ditetapkan tahun sebelumnya cukup jauh, sehingga perlu disesuaikan," kata Sandiaga. "Jadi tidak hanya meminimalisir kehilangan potensi PBB perdesaan dan perkotaan, tetapi juga BPHTB [Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan]," sambungnya.

Dua langkah Anies ini memicu pro dan kontra. Satrio (56) yang merupakan warga Rawasari, Cempaka Putih mengatakan dirinya tak dibebani pembayaran PBB selama dua tahun belakangan.

Alhasil, menurutnya jika benar terjadi PBB dibebankan maka akan menyusahkan. "Lho masa jadinya bayar. Kan sebelumnya enggak bayar. Duh ini kalau benar repot, bukan apa-apa walaupun bayar setahun sekali tetap saja bayar," tuturnya.

Gubernur Anies, Naikkan NJOP 17% & Kini Tak Gratiskan PBBFoto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto


(miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading