Siap-siap! PNS sampai Milenial Bisa Cicil Rumah Subsidi
22 February 2019 07:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam waktu dekat, aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI-Polri dapat mengakses Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah bakal mengganti batas maksimal gaji penerima fasilitas yang sebelumnya Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) telah mengumpulkan sejumlah menteri kabinet kerja untuk membahas hal ini, Kamis (21/2/2019). Hadir di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Bagaimana ASN itu mendapat perumahan dengan subsidi pemerintah, karena kita tahu banyak ASN yang belum mempunyai rumah yang wajar, dan TNI-Polri," ungkap JK di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.
Dia menjelaskan pemerintah dalam hal ini tidak menyediakan perumahan. Akan tetapi, para ASN dapat mengajukan diri sebagai penerima FLPP kepada pengembang yang membangun perumahan.
"ASN yang ingin punya rumah boleh beli di pengembang tapi pemerintah menjamin subsidi pembiayaannya. Rumusannya masih dibuat," bebernya.
Dalam rumusan yang disusun, tidak ada perubahan signifikan mengenai uang muka, bunga, dan lama waktu kredit. Hanya ada perubahan pada batasan gaji penerima fasilitas agar ASN dan TNI-Polri juga dapat mengakses subsidi.
Menteri Basuki menambahkan, perubahan batasan gaji ini juga mengakomodir masyarakat umum, utamanya generasi milenial, untuk mengakses rumah subsidi.
"Sehingga ASN yang golongan tiga bisa masuk di situ, TNI-Polri juga masuk ke situ. Golongan tiga kan gajinya Rp 8 juta. Batasannya nanti akan diatur lagi, tapi pakai skema itu [FLPP] supaya undang-undangnya, tidak mengubah aturannya," urainya.
"Itu juga sesuai dari aspirasi para pengembang. Untuk umum Rp 8 juta juga bisa masuk semua. Lagi didiskusikan tetapi ini sudah diputuskan. Termasuk tadi, milenial swasta yang umur 30 puluhan pendapatannya segitu kita perbolehkan," lanjutnya.
Saksikan video mengenai akses rumah murah berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm)
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) telah mengumpulkan sejumlah menteri kabinet kerja untuk membahas hal ini, Kamis (21/2/2019). Hadir di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Bagaimana ASN itu mendapat perumahan dengan subsidi pemerintah, karena kita tahu banyak ASN yang belum mempunyai rumah yang wajar, dan TNI-Polri," ungkap JK di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.
Dia menjelaskan pemerintah dalam hal ini tidak menyediakan perumahan. Akan tetapi, para ASN dapat mengajukan diri sebagai penerima FLPP kepada pengembang yang membangun perumahan.
 Ilustrasi rumah subsidi (Foto: Muhammad Luthfi Rahman) |
"ASN yang ingin punya rumah boleh beli di pengembang tapi pemerintah menjamin subsidi pembiayaannya. Rumusannya masih dibuat," bebernya.
Dalam rumusan yang disusun, tidak ada perubahan signifikan mengenai uang muka, bunga, dan lama waktu kredit. Hanya ada perubahan pada batasan gaji penerima fasilitas agar ASN dan TNI-Polri juga dapat mengakses subsidi.
Menteri Basuki menambahkan, perubahan batasan gaji ini juga mengakomodir masyarakat umum, utamanya generasi milenial, untuk mengakses rumah subsidi.
"Sehingga ASN yang golongan tiga bisa masuk di situ, TNI-Polri juga masuk ke situ. Golongan tiga kan gajinya Rp 8 juta. Batasannya nanti akan diatur lagi, tapi pakai skema itu [FLPP] supaya undang-undangnya, tidak mengubah aturannya," urainya.
"Itu juga sesuai dari aspirasi para pengembang. Untuk umum Rp 8 juta juga bisa masuk semua. Lagi didiskusikan tetapi ini sudah diputuskan. Termasuk tadi, milenial swasta yang umur 30 puluhan pendapatannya segitu kita perbolehkan," lanjutnya.
Saksikan video mengenai akses rumah murah berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm)
