Jokowi Klaim Sukses Pangkas Impor Jagung, Benarkah?
17 February 2019 21:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam debat calon presiden kedua di Jakarta, Minggu (17/2/2019), calon presiden (capres) nomor urut 01 sekaligus petahana, Joko Widodo, mengklaim pemerintahannya telah berhasil mengurangi impor jagung setidaknya 3,3 juta ton dalam tiga tahun terakhir.
"Kita ingin ketersediaan dan stok pangan serta stabilitas harga terus dijaga," ungkapnya.
"Terima kasih kepada petani jagung. Tahun 2014 kita mengimpor 3,5 juta ton jagung, di tahun 2018 kita hanya impor 180.000 ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton jagung," ujar Jokowi dalam penyampaian visi-misinya.
Lalu benarkah klaim tersebut?
Kementerian Pertanian mengklaim Indonesia surplus jagung sejak 2016 sekitar 2,1 juta ton, lalu naik menjadi 10,2 juta ton di 2017 dan terus naik menjadi 12,9 juta ton di 2018.
Sejak 2015 Kementerian Pertanian memang mengeluarkan kebijakan menyetop impor jagung.
Kendati demikian, Guru Besar Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa menilai langkah Kementan menghambat impor tidak tepat lantaran produksi jagung dalam negeri tidak cukup untuk pakan maupun pangan.
"50% sumber pakan ternak itu jagung. Sejak ada kebijakan pembatasan impor jagung mulai 2016, penggunaan jagung turun jadi 25%-30%," ujar Dwi kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
"GPMT (Gabungan Pengusaha Makanan Ternak) tidak bisa tergantung pada pasokan jagung dalam negeri. Untuk itu mereka substitusi dengan mengimpor gandum kualitas pakan ternak," tambahnya.
Sekadar gambaran, pada 2017, Kementan secara tidak resmi juga membatasi impor gandum untuk pakan ternak. Akhirnya perusahaan pakan terpaksa juga membeli gandum untuk pangan yang diimpor sebagai pakan ternak.
Menurut dia, hal itu tidak perlu terjadi apabila data komoditas jagung lebih akurat. Andreas mempertanyakan klaim surplus 12,9 juta ton pada 2018 yang disampaikan Kementerian Pertanian.
"Itu barangnya di mana? Itu yang menyebabkan bias kebijakan dan tidak terantisipasi. Harga jagung sudah naik sejak Juli 2018 dan harga pakan sudah naik tiga kali. Kementan bertahan dengan data abal-abal mereka," kata Dwi. (prm)
"Kita ingin ketersediaan dan stok pangan serta stabilitas harga terus dijaga," ungkapnya.
"Terima kasih kepada petani jagung. Tahun 2014 kita mengimpor 3,5 juta ton jagung, di tahun 2018 kita hanya impor 180.000 ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton jagung," ujar Jokowi dalam penyampaian visi-misinya.
Lalu benarkah klaim tersebut?
Kementerian Pertanian mengklaim Indonesia surplus jagung sejak 2016 sekitar 2,1 juta ton, lalu naik menjadi 10,2 juta ton di 2017 dan terus naik menjadi 12,9 juta ton di 2018.
Sejak 2015 Kementerian Pertanian memang mengeluarkan kebijakan menyetop impor jagung.
Kendati demikian, Guru Besar Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa menilai langkah Kementan menghambat impor tidak tepat lantaran produksi jagung dalam negeri tidak cukup untuk pakan maupun pangan.
 Foto: CNBC Indonesia/Exist In Exist |
"50% sumber pakan ternak itu jagung. Sejak ada kebijakan pembatasan impor jagung mulai 2016, penggunaan jagung turun jadi 25%-30%," ujar Dwi kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
"GPMT (Gabungan Pengusaha Makanan Ternak) tidak bisa tergantung pada pasokan jagung dalam negeri. Untuk itu mereka substitusi dengan mengimpor gandum kualitas pakan ternak," tambahnya.
Sekadar gambaran, pada 2017, Kementan secara tidak resmi juga membatasi impor gandum untuk pakan ternak. Akhirnya perusahaan pakan terpaksa juga membeli gandum untuk pangan yang diimpor sebagai pakan ternak.
Menurut dia, hal itu tidak perlu terjadi apabila data komoditas jagung lebih akurat. Andreas mempertanyakan klaim surplus 12,9 juta ton pada 2018 yang disampaikan Kementerian Pertanian.
"Itu barangnya di mana? Itu yang menyebabkan bias kebijakan dan tidak terantisipasi. Harga jagung sudah naik sejak Juli 2018 dan harga pakan sudah naik tiga kali. Kementan bertahan dengan data abal-abal mereka," kata Dwi. (prm)
