Sri Mulyani Buka Pintu untuk Kaji Pajak Avtur

News - Iswari Anggit, CNBC Indonesia
12 February 2019 - 15:38
Sri Mulyani Buka Pintu untuk Kaji Pajak Avtur
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisyaratkan pihaknya terbuka untuk mengkaji ulang pajak yang dikenakan terhadap avtur menyusul tingginya harga tiket pesawat yang berdampak tidak hanya kepada penumpang tapi juga industri hotel dan pariwisata.

Ia mengatakan akan menunggu hasil pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan PT Pertamina (Persero). Namun, jika memang pajaklah yang membuat harga avtur tinggi, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji ulang pajak avtur.



"Saya menyampaikan sama seperti Garuda pernah menyampaikan, kalau itu sifatnya adalah level playing field, kita bersedia untuk meng-compare dengan negara lain," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/2/2019).


"Kita selalu dibandingkan dengan Singapura, Kuala Lumpur. Kalau treatment PPN itu adalah sama, kita akan berlakukan sama. Jadi, kita lihat supaya kita enggak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lainnya," tandasnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan akan memanggil PT Pertamina (Persero) guna membahas penjualan avtur yang disebutnya dimonopoli oleh perusahaan migas pelat merah itu.

Sri Mulyani Buka Pintu untuk Kaji Pajak AvturFoto: Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan sambutan pada seminar budaya digital (CNBC Indonesia/Iswari Anggit)

Hal itu ia sampaikan setelah Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut harga tiket pesawat yang mahal sebagai penyebab turunnya tingkat hunian hotel.

"Kenapa naik sedemikian tingginya? Karena kenaikan harga avtur," ujarnya dalam Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 PHRI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019). Turut hadir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.


Ia mengatakan tingginya harga avtur tidak lain karena pajak yang dikenakan juga tinggi. Bahkan, pihaknya meminta agar pemerintah membuka kesempatan bagi para pelaku pasar lain untuk menjual avtur dan mengkaji kembali pajak bahan bakar pesawat itu.

"Kita sampaikan tadi, pertama kita mengharapkan pemerintah untuk membuka dominasi Pertamina. Pertamina tidak boleh memonopoli penjualan avtur, harus ada perusahaan lain yang menjual avtur," ujar Hariyadi.

"Dan kita berharap bahwa untuk avtur ini juga harus dikondisikan sama dengan internasional, kalo di internasional tidak dikenakan PPN," katanya.

"Seharusnya jangan. Karena kalau dikenakan PPN, maskapai penerbangannya berat, akhirnya balik lagi masalah mereka tidak bisa menutup operasional, mereka mulai aneh-aneh idenya, bikin bagasi berbayar dan sebagainya," sambungnya.


Saksikan video mengenai mahalnya harga avtur karena monopoli Pertamina berikut ini.

[Gambas:Video CNBC]


(prm)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading