Wacana Sejak Era Jokowi, Aetra-Palyja Didepak Era Anies
12 February 2019 09:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya benar-benar mematangkan rencana mengambil alih pengelolaan air bersih ibu kota dari pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta (AETRA) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tujuan dari pengambilalihan ini adalah untuk memperluas cakupan akses air bersih bagi masyarakat sekaligus mengoreksi kebijakan yang dibuat pada masa Orde Baru, tepatnya pada 1997.
Selama ini, menurut dia, kinerja mitra swasta tidak mencapai target dalam melayani masyarakat.
"Di tahun 1997 kita delegasikan ini kepada mitra swasta dan hari ini kenyataannya tidak mencapai target. Kalau targetnya tercapai lain soal. Makanya sekarang pendelegasian itu kita ambil alih kembali," kata Anies dalam konferensi pers di kantornya, Senin (11/2/2019).
Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan, cakupan layanan air bersih yang digarap kedua perusahaan swasta tersebut di awal kerja sama sebesar 44,5%. Adapun dalam waktu 20 tahun, realisasi di tahun 2017 baru mencapai 59,4%, masih jauh dari target akhir kontrak di tahun 2023 sebesar 82%.
"Artinya dalam waktu 20 tahun, cakupan layanan hanya meningkat 14,9%. Sementara waktu untuk menambah cakupan lebih dari 20% hanya tersisa 3 tahun," ujar Anies dalam konferensi pers di kantornya.
Untuk mengambil alih peran kedua perusahaan tersebut sebagai produsen sekaligus operator air bersih di DKI, Anies menugaskan PD PAM Jaya untuk mempersiapkan segala proses pengambilalihan secara perdata, dimulai dari menyusun Head of Agreement (HoA).
"Dalam waktu satu bulan saya harap Head of Agreement tuntas ... pokoknya pertengahan Maret harus selesai. Saya tugaskan PD PAM Jaya," katanya.
Apabila ditarik ke belakang, isu swastanisasi air bersih di DKI dan rencana pengambilalihan oleh Pemprov ini sebenarnya sudah mengemuka sejak 6 tahun lalu, tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, Jokowi mengungkapkan bahwa proses pengambilalihan sedang dirancang sembari menghitung biaya yang diperlukan, karena akan berdampak kepada APBD DKI. Pemprov juga masih menunggu proses persidangan yang dilalui salah satu mitra, yakni Palyja.
Kini, PD PAM Jaya bersama Tim Tata Kelola Air Minum sedang mempersiapkan due dilligence besaran biaya yang diperlukan untuk mengambil alih pengoperasian layanan dari kedua mitra swasta tersebut, termasuk mempertimbangkan opsi pembelian saham.
Direktur Utama PD PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, memastikan bahwa pembiayaan tidak harus hanya bersumber pada APBD, tetapi bisa juga mencari alternatif lain dari pihak swasta (B2B) maupun perbankan.
"Secara finansial, pembiayaan bisa dari swasta, tidak harus APBD. Kita pastikan kita bankable," ujarnya.
Penjelasan Gubernur Anies Baswedan Soal Pengambilalihan Pengolahan Air[Gambas:Video CNBC] (hps)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tujuan dari pengambilalihan ini adalah untuk memperluas cakupan akses air bersih bagi masyarakat sekaligus mengoreksi kebijakan yang dibuat pada masa Orde Baru, tepatnya pada 1997.
Selama ini, menurut dia, kinerja mitra swasta tidak mencapai target dalam melayani masyarakat.
"Di tahun 1997 kita delegasikan ini kepada mitra swasta dan hari ini kenyataannya tidak mencapai target. Kalau targetnya tercapai lain soal. Makanya sekarang pendelegasian itu kita ambil alih kembali," kata Anies dalam konferensi pers di kantornya, Senin (11/2/2019).
Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan, cakupan layanan air bersih yang digarap kedua perusahaan swasta tersebut di awal kerja sama sebesar 44,5%. Adapun dalam waktu 20 tahun, realisasi di tahun 2017 baru mencapai 59,4%, masih jauh dari target akhir kontrak di tahun 2023 sebesar 82%.
"Artinya dalam waktu 20 tahun, cakupan layanan hanya meningkat 14,9%. Sementara waktu untuk menambah cakupan lebih dari 20% hanya tersisa 3 tahun," ujar Anies dalam konferensi pers di kantornya.
Untuk mengambil alih peran kedua perusahaan tersebut sebagai produsen sekaligus operator air bersih di DKI, Anies menugaskan PD PAM Jaya untuk mempersiapkan segala proses pengambilalihan secara perdata, dimulai dari menyusun Head of Agreement (HoA).
"Dalam waktu satu bulan saya harap Head of Agreement tuntas ... pokoknya pertengahan Maret harus selesai. Saya tugaskan PD PAM Jaya," katanya.
Apabila ditarik ke belakang, isu swastanisasi air bersih di DKI dan rencana pengambilalihan oleh Pemprov ini sebenarnya sudah mengemuka sejak 6 tahun lalu, tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, Jokowi mengungkapkan bahwa proses pengambilalihan sedang dirancang sembari menghitung biaya yang diperlukan, karena akan berdampak kepada APBD DKI. Pemprov juga masih menunggu proses persidangan yang dilalui salah satu mitra, yakni Palyja.
Kini, PD PAM Jaya bersama Tim Tata Kelola Air Minum sedang mempersiapkan due dilligence besaran biaya yang diperlukan untuk mengambil alih pengoperasian layanan dari kedua mitra swasta tersebut, termasuk mempertimbangkan opsi pembelian saham.
Direktur Utama PD PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, memastikan bahwa pembiayaan tidak harus hanya bersumber pada APBD, tetapi bisa juga mencari alternatif lain dari pihak swasta (B2B) maupun perbankan.
"Secara finansial, pembiayaan bisa dari swasta, tidak harus APBD. Kita pastikan kita bankable," ujarnya.
Penjelasan Gubernur Anies Baswedan Soal Pengambilalihan Pengolahan Air
