Setelah Anies Depak Aetra-Palyja, Tarif Air akan Turun?

News - Ratu Rina & Samuel Pablo, CNBC Indonesia
11 February 2019 17:13
Setelah Anies Depak Aetra-Palyja, Tarif Air akan Turun?
Jakarta, CNBC Indonesia - Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons kemungkinan penurunan tarif air. Hal itu disampaikan selepas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pengambilalihan pengelolaan air ibu kota dari pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum Tatak Ujiyati mengatakan, pengambilalihan ini tentu akan berkaitan dengan tarif air yang dibayarkan konsumen. Namun, semua masih menunggu tuntaskan proses pengambilalihan yang ditargetkan Maret mendatang.

"Itu terkait performa pengelolaan PAM Jaya nantinya. Tapi harapan kami harga akan turun dan cakupan layanan air bersih diperluas hingga 2023," kata Tatak kepada wartawan di Kompleks Balai Kota Jakarta, Senin (11/2/2019).




Selama ini tarif air minum tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester 1, Tahun 2007.

Tarif air terdiri dari lima group dengan berbagai macam kode tarif, disesuaikan dengan deskripsi pelanggan. Misalnya 1C untuk rumah ibadah dengan tarif Rp 1.050 debit 0-10 meter kubik, 11-20 meter kubik, dan 20 meter kubik.



Terlepas dari masalah tarif, Tatak menjelaskan pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pemerintah dapat berinvestasi dalam pelayanan air bersih melalui PD PAM Jaya.

Ia mengungkapkan selama ini Pemprov DKI Jakarta sebenarnya ingin berinvestasi memperluas pipa, memperlebar jaringan hingga menambah sumber air baku. Kendati demikian, upaya tersebut selalu terbentur hak eksklusifitas yang dimiliki kedua mitra swasta dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di tahun 1997. Adanya hak tersebut menyebabkan Pemprov DKI kehilangan kontrol kewenangan atas pengelolaan air bersih.

"Sudah dua kali kita mengajukan penanaman modal daerah (PMD) dan kemudian dipertanyakan DPRD karena kewenangannya tidak dimiliki pemprov, sehingga akhirnya ditolak. Pada intinya, PAM Jaya harus minta izin ke swasta untuk investasi. Kalau pengelolaannya kita pindahkan ke PAM Jaya, mereka sudah tidak punya alasan menolak," ujar Tatak.



Tatak menegaskan, Tim Tata Kelola Air telah berkomunikasi dan melibatkan kedua mitra swasta tersebut dalam proses pengambilalihan ini, bahkan melalui pencocokan data sejak masa studi.

"Sampai saat ini belum ditentukan mekanisme pengambilalihan yang mana, bisa sebagian pengelolaan atau pembelian saham. Kita belum tahu nilainya, perlu due dilligence untuk itu. Yang jelas harus lebih kecil daripada kerugian kalau kita diamkan hingga kontrak PKS berakhir di 2023," jelasnya.

Hasil kajian Tim Tata Kelola Air menunjukkan adanya jaminan keuntungan untuk pihak swasta yang dipastikan jumlahnya terlepas dari tercapainya target kinerja, dengan nominal mencapai Rp 6,7 Triliun di 2023.

"Mau tidak mau kita harus ambil alih segera, nggak bisa didiamkan," imbuhnya.

Simak video terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta seputar pengelolaan air di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading