Jokowi Ingin Kebut Mobil Listrik, Tapi Mustahil Tanpa Impor
Samuel Pablo & Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
22 January 2019 13:39
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemakaian kendaraan listrik, seperti mobil listrik, kini sudah begitu masif di negara-negara maju di Eropa. Selain karena ramah lingkungan, faktor gaya hidup pun tidak terlepas.
Presiden Joko Widodo juga punya cita-cita serupa. Ia ingin agar kendaraan listrik bisa melaju dengan jumlah masif di jalanan, paling tidak jalanan ibukota. Alasannya, pemakaian kendaraan listrik, dinilai mampu menekan impor BBM yang kian membengkak, sekaligus ramah lingkungan, dan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Untuk itu, Pemerintah kini tengah mengebut program penggunaan kendaraan listrik di masyarakat Indonesia.
Namun, mungkinkan hal itu terwujud?
Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menjelaskan industri otomotif di dalam negeri perlu waktu bagi tes produk dan tes pasar untuk menumbuhkan permintaan akan kendaraan listrik di masyarakat.
Permintaan hanya akan tumbuh apabila model mobil listrik yang diimpor memiliki harga yang bersaing dengan mobil konvensional.
Hal ini dilakukan sambil menunggu industri otomotif nasional dari hulu (industri baterai), antara (industri komponen), hingga hilir siap bergeser memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah massal.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur pendukung dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU/ charging station) tentu juga membutuhkan waktu.
"Iya, setelah diputuskan mengenai insentif fiskalnya, maka para APM [agen pemegang merk] akan mulai mengimpor kendaraan hybrid, plug-in hybrid dan EV [full battery electric vehicle] untuk tes produk dan tes pasar. Tentunya infrastruktur dan charging station juga harus disiapkan," ujar Jongkie kepada CNBC Indonesia, Senin (21/1/2019).
Pengamat energi Fabby Tumiwa mengatakan dalam hal pengembangan kendaraan listrik, perlu peta jalan dan kebijakan yang progresif untuk menciptakan pasar mobil listrik yang efisien dan terjangkau oleh masyarakat.
"Saat ini kebijakan dan target untuk penggunaan kendaraan listrik sesungguhnya kurang progressif. Saya kira dalam jangka pendek, pemerintah bisa mendorong battery electric vehicle (BEV)," ujar Fabby kepada CNBC Indonesia, saat dihubungi Selasa (22/1/2019).
Ia mengakui, memang saat ini kendaraan listrik ongkosnya masih mahal, sebab harga battery Lithium masih tinggi. Fabby mencontohkan, di beberapa negara harga mobil listrik berkisar US$ 25 - 45 ribu (Rp 355-639 juta) dan sekitar separuhnya adalah biaya battery.
Sehingga, tambah Fabby, perlu ada kebijakan dan insentif dari pemerintah untuk membuat biaya produksi battery lebih murah dan diberikan insentif-insentif tambahan bagi calon konsumen untuk membeli mobil listrik.
Fabby memberi contoh, ia menyebut misalnya mobil Nissan Leaf yang harga on the road-nya berkisar di U$ 30-40 ribu. Jika kita mengimpor Nissan Leaf dan diberikan bea impor 0%, maka harga EV bisa lebih rendah dari 800 juta. Apalagi, dengan harga sekarang, di atas 500 juta, segmen pasar EV untuk kendaraan pribadi hanya untuk menengah keatas.
"Makanya perlu produksi di dalam negeri sehingga bisa memproduksi dengan harga US$ 20-25 ribu (Rp 280-355 juta)," kata Fabby.
Yang terpenting, menurutnya adalah untuk membuka pasar kendaraan listrik terlebih dulu. Hal itu bisa dimulai dengan motor listrik (two wheeler) dan bus listrik untuk mempersiapkan industri dan supply chain EV di domestik.
Dalam jangka pendek, imbuh Fabby, Indonesia memang tak memungkiri harus impor dulu dari produsen-produsen mobil dari China, Korea, Eropa, dan AS, sambil didorong untuk memproduksi EV di Indonesia.
"Saya tdk terlalu kuatir soal infrastruktur pengisian listrik. Yang penting adalah ada kendaraan listriknya ada atau tidak, yang akan pakai stasiun pengisian tersebut," imbuhnya. "Namun, untuk kendaraan listrik ini, paling tidak 5 tahun kita bisa melihat hasilnya," pungkas Fabby.
(gus/gus) Next Article Jokowi: Indonesia Harus Segera Masuk Industri Mobil Listrik
Presiden Joko Widodo juga punya cita-cita serupa. Ia ingin agar kendaraan listrik bisa melaju dengan jumlah masif di jalanan, paling tidak jalanan ibukota. Alasannya, pemakaian kendaraan listrik, dinilai mampu menekan impor BBM yang kian membengkak, sekaligus ramah lingkungan, dan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Namun, mungkinkan hal itu terwujud?
Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menjelaskan industri otomotif di dalam negeri perlu waktu bagi tes produk dan tes pasar untuk menumbuhkan permintaan akan kendaraan listrik di masyarakat.
Permintaan hanya akan tumbuh apabila model mobil listrik yang diimpor memiliki harga yang bersaing dengan mobil konvensional.
Hal ini dilakukan sambil menunggu industri otomotif nasional dari hulu (industri baterai), antara (industri komponen), hingga hilir siap bergeser memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah massal.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur pendukung dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU/ charging station) tentu juga membutuhkan waktu.
"Iya, setelah diputuskan mengenai insentif fiskalnya, maka para APM [agen pemegang merk] akan mulai mengimpor kendaraan hybrid, plug-in hybrid dan EV [full battery electric vehicle] untuk tes produk dan tes pasar. Tentunya infrastruktur dan charging station juga harus disiapkan," ujar Jongkie kepada CNBC Indonesia, Senin (21/1/2019).
Pengamat energi Fabby Tumiwa mengatakan dalam hal pengembangan kendaraan listrik, perlu peta jalan dan kebijakan yang progresif untuk menciptakan pasar mobil listrik yang efisien dan terjangkau oleh masyarakat.
"Saat ini kebijakan dan target untuk penggunaan kendaraan listrik sesungguhnya kurang progressif. Saya kira dalam jangka pendek, pemerintah bisa mendorong battery electric vehicle (BEV)," ujar Fabby kepada CNBC Indonesia, saat dihubungi Selasa (22/1/2019).
Ia mengakui, memang saat ini kendaraan listrik ongkosnya masih mahal, sebab harga battery Lithium masih tinggi. Fabby mencontohkan, di beberapa negara harga mobil listrik berkisar US$ 25 - 45 ribu (Rp 355-639 juta) dan sekitar separuhnya adalah biaya battery.
Sehingga, tambah Fabby, perlu ada kebijakan dan insentif dari pemerintah untuk membuat biaya produksi battery lebih murah dan diberikan insentif-insentif tambahan bagi calon konsumen untuk membeli mobil listrik.
Fabby memberi contoh, ia menyebut misalnya mobil Nissan Leaf yang harga on the road-nya berkisar di U$ 30-40 ribu. Jika kita mengimpor Nissan Leaf dan diberikan bea impor 0%, maka harga EV bisa lebih rendah dari 800 juta. Apalagi, dengan harga sekarang, di atas 500 juta, segmen pasar EV untuk kendaraan pribadi hanya untuk menengah keatas.
"Makanya perlu produksi di dalam negeri sehingga bisa memproduksi dengan harga US$ 20-25 ribu (Rp 280-355 juta)," kata Fabby.
Yang terpenting, menurutnya adalah untuk membuka pasar kendaraan listrik terlebih dulu. Hal itu bisa dimulai dengan motor listrik (two wheeler) dan bus listrik untuk mempersiapkan industri dan supply chain EV di domestik.
Dalam jangka pendek, imbuh Fabby, Indonesia memang tak memungkiri harus impor dulu dari produsen-produsen mobil dari China, Korea, Eropa, dan AS, sambil didorong untuk memproduksi EV di Indonesia.
"Saya tdk terlalu kuatir soal infrastruktur pengisian listrik. Yang penting adalah ada kendaraan listriknya ada atau tidak, yang akan pakai stasiun pengisian tersebut," imbuhnya. "Namun, untuk kendaraan listrik ini, paling tidak 5 tahun kita bisa melihat hasilnya," pungkas Fabby.
(gus/gus) Next Article Jokowi: Indonesia Harus Segera Masuk Industri Mobil Listrik
Most Popular