Maskapai Mengeluh, Ini Tanggapan Luhut & JK
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
15 January 2019 08:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, angkat bicara terkait dengan keluhan maskapai dan konsumen jasa penerbangan.
Menurut Luhut, pemerintah sebagai regulator sudah bertindak di jalur yang benar.
"Mengenai harga tiket, kalau pemerintah banyak kungfunya enggak bisa juga anda [maskapai] tidak bisa nurut, kita bicara kepentingan publik. Pemerintah kan regulator, ada harga atas-bawah kita kontrol di situ," urainya di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Sebagai regulator, katanya, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merugikan. "Kalau enggak diatur, bubar semua, semua harus nurut, Pemerintah tidak akan membuat regulasi yang membangkrutkan perusahaan," tegasnya.
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga memperhatikan situasi terkini bisnis penerbangan. Menurut JK, biang kerok dari tingginya harga tiket adalah apresiasi dolar Amerika Serikat terhadap nulai tukar rupiah.
"Mestinya begini, tarif itu memang dinikmati konsumen. Tapi kita juga mengetahui mereka [maskapai] itu membayar dengan dolar beli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar tapi tarifnya rupiah," kata JK dalam Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Mau tidak mau, kata JK, harus ada penyesuaian-penyesuaian karena tingginya dolar AS. Hal ini juga mencegah adanya kebangkrutan yang diwaspadai terjadi di maskapai penerbangan.
"Maka mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap karena kalau tidak bisa saja kita nikmati hari ini begitu banyak pesawat terbang tapi kita tahu juga berapa banyak usaha yang bangkrut dan berhenti," ungkapnya.
"Kalau nanti yang berhenti, mau bagaimana tarif bisa lebih tinggi lagi kalau ada monopoli. Kita harus hati-hati juga dengan mempertimbangkan dua unsur itu, unsur konsumen, dan unsur perusahaan," tutup JK.
Sebelumnya, segenap maskapai menuntut agar pemerintah turun tangan untuk menurunkan harga avtur. Selama ini, avtur menjadi cost tertinggi dalam skema pembiayaan bisnis penerbangan, berkisar antara 35-50%.
(tas) Next Article Bukti Kejamnya VOC Zaman Now: Hancurkan Bisnis Penerbangan
Menurut Luhut, pemerintah sebagai regulator sudah bertindak di jalur yang benar.
"Mengenai harga tiket, kalau pemerintah banyak kungfunya enggak bisa juga anda [maskapai] tidak bisa nurut, kita bicara kepentingan publik. Pemerintah kan regulator, ada harga atas-bawah kita kontrol di situ," urainya di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Sebagai regulator, katanya, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merugikan. "Kalau enggak diatur, bubar semua, semua harus nurut, Pemerintah tidak akan membuat regulasi yang membangkrutkan perusahaan," tegasnya.
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga memperhatikan situasi terkini bisnis penerbangan. Menurut JK, biang kerok dari tingginya harga tiket adalah apresiasi dolar Amerika Serikat terhadap nulai tukar rupiah.
Mau tidak mau, kata JK, harus ada penyesuaian-penyesuaian karena tingginya dolar AS. Hal ini juga mencegah adanya kebangkrutan yang diwaspadai terjadi di maskapai penerbangan.
"Maka mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap karena kalau tidak bisa saja kita nikmati hari ini begitu banyak pesawat terbang tapi kita tahu juga berapa banyak usaha yang bangkrut dan berhenti," ungkapnya.
"Kalau nanti yang berhenti, mau bagaimana tarif bisa lebih tinggi lagi kalau ada monopoli. Kita harus hati-hati juga dengan mempertimbangkan dua unsur itu, unsur konsumen, dan unsur perusahaan," tutup JK.
Sebelumnya, segenap maskapai menuntut agar pemerintah turun tangan untuk menurunkan harga avtur. Selama ini, avtur menjadi cost tertinggi dalam skema pembiayaan bisnis penerbangan, berkisar antara 35-50%.
(tas) Next Article Bukti Kejamnya VOC Zaman Now: Hancurkan Bisnis Penerbangan
Most Popular