Utang Ribuan Triliun Jokowi & Serangan Prabowo - Sandi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
04 January 2019 13:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Total utang pemerintah per November 2018 mencapai Rp 4.395,9 triliun. Angka tersebut melonjak cukup drastis dibandingkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada 2014 lalu, outstanding utang pemerintah mencapai Rp 2.608,7 triliun. Satu tahun kemudian, utang membengkak hingga Rp 3.165,1 triliun. Tercatat selama Presiden Jokowi menjabat, total penambahan utang sampai akhir November mencapai 1.787,2 triliun.
Melonjaknya utang pemerintah pun dijadikan sebagai topik utama yang digunakan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk mengkritisi kinerja pemerintahan sang incumbent.
Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi dianggap hanya bergantung pada utang. Kilah utang untuk pembangunan infrastruktur, dianggap bisa saja diakali dengan menggunakan skema public private partnership (PPP) sehingga kas keuangan negara tidak terbebani.
Utang yang melonjak bukan hanya dari sisi utang pemerintah, melainkan juga utang perusahaan pelat merah. Bahkan, Prabowo - Sandiaga tak ragu menyebut masalah utang telah membebani rakyat, lantaran bayi yang baru saja lahir sudah terbebani utang pemerintah sebesar Rp 13 juta.
Berikut berbagaikritikanpedasPrabowo -Sandiaga terkait permasalahan utangdipemerintahanJokowisepertidikutipCNBC Indonesia, Jumat (4/1/2018).
"Yakinkan rakyat bahwa jika ada kepemimpinan dan kemauan politik yang berpihak kepada rakyat kecil, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya," kata Prabowo.
Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi, membuat outstanding utang pemerintah meningkat tajam. Utang pemerintah pusat pada November 2018 tercatat sebesar Rp 4.395,9 triliun.
Kompatriot Prabowo, Sandiaga Salahuddin Uno pun ikut berkomentar mengenai utang pemerintah yang semakin tinggi. Bahkan, mantan Wakil Gubernur DKI ini secara terang-terangan menyebut pemerintah kerap menghambur-hamburkan uang.
“Kita harus berhemat. Setop menghamburkan uang untuk acara-acara seremonial. Genjot produksi nasional. Infrastruktur tidak perlu lagi menggunakan APBN, tapi pembangunan menggunakan PPP, sehingga tidak membebani anggaran negara,” jelasnya.
Bahkan, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Suhendra Ratu tak ragu menyebut bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi tidak berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Proyek tol Trans Jawa misalnya, dianggap tidak berdampak pada pembukaan lapangan kerja di sekitarnya. Bahkan, proyek tersebut diklaim malah membuat sejumlah pelaku usaha di wilayah tersebut gulung tikar.
NEXT
(dob/dob) Next Article Cerita Prabowo yang juga Berambisi Geber Transportasi Listrik
Pada 2014 lalu, outstanding utang pemerintah mencapai Rp 2.608,7 triliun. Satu tahun kemudian, utang membengkak hingga Rp 3.165,1 triliun. Tercatat selama Presiden Jokowi menjabat, total penambahan utang sampai akhir November mencapai 1.787,2 triliun.
Melonjaknya utang pemerintah pun dijadikan sebagai topik utama yang digunakan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk mengkritisi kinerja pemerintahan sang incumbent.
Utang yang melonjak bukan hanya dari sisi utang pemerintah, melainkan juga utang perusahaan pelat merah. Bahkan, Prabowo - Sandiaga tak ragu menyebut masalah utang telah membebani rakyat, lantaran bayi yang baru saja lahir sudah terbebani utang pemerintah sebesar Rp 13 juta.
Berikut berbagaikritikanpedasPrabowo -Sandiaga terkait permasalahan utangdipemerintahanJokowisepertidikutipCNBC Indonesia, Jumat (4/1/2018).
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap kali menyindir utang pemerintah yang terus merangkak naik, terutama di era kepemimpinan Jokowi. Mulai dari cuitan di Twitter pribadi-nya, hingga di forum resmi.
"Negara yang bisa memiliki pembangunan infrastruktur demi menunjang ekonomi di desa-desa tanpa bergantung oleh utang luar negeri. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hasil produksi kita akan meningkat," kata Prabowo dalam cuitannya.
"Negara yang bisa memiliki pembangunan infrastruktur demi menunjang ekonomi di desa-desa tanpa bergantung oleh utang luar negeri. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hasil produksi kita akan meningkat," kata Prabowo dalam cuitannya.
"Yakinkan rakyat bahwa jika ada kepemimpinan dan kemauan politik yang berpihak kepada rakyat kecil, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya," kata Prabowo.
Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi, membuat outstanding utang pemerintah meningkat tajam. Utang pemerintah pusat pada November 2018 tercatat sebesar Rp 4.395,9 triliun.
Kompatriot Prabowo, Sandiaga Salahuddin Uno pun ikut berkomentar mengenai utang pemerintah yang semakin tinggi. Bahkan, mantan Wakil Gubernur DKI ini secara terang-terangan menyebut pemerintah kerap menghambur-hamburkan uang.
“Kita harus berhemat. Setop menghamburkan uang untuk acara-acara seremonial. Genjot produksi nasional. Infrastruktur tidak perlu lagi menggunakan APBN, tapi pembangunan menggunakan PPP, sehingga tidak membebani anggaran negara,” jelasnya.
Bahkan, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Suhendra Ratu tak ragu menyebut bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi tidak berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Proyek tol Trans Jawa misalnya, dianggap tidak berdampak pada pembukaan lapangan kerja di sekitarnya. Bahkan, proyek tersebut diklaim malah membuat sejumlah pelaku usaha di wilayah tersebut gulung tikar.
NEXT
Tak hanya utang pemerintah, utang perusahaan pelat merah yang menembus ribuan triliun pun menjadi sorotan Prabowo - Sandiaga. Kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Negara saat ini, dianggap sudah sangat memprihatinkan.
PT Pertamina misalnya, harus menanggung kerugian karena kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal itu terlihat dari pendapatan perusahaan migas itu yang terkontraksi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Ini karena bebannya pemerintah yang harus menggendong subsidi diserahkan pada korporasi. […] Karyawan, direksi, dan manajemen dirugikan untuk menggendong beban,” kata Anggota Tim Pemenangan Prabowo - Sandiaga, Sudirman Said.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) di era Jokowi itu bahkan terang-terangan menyebut bahwa melonjaknya utang BUMN dikarenakan beban yang dipikul dari gencarnya pembangunan infrastruktur.
"Sangat tidak fair kalau target-target politik tadi dibebankan pada korporasi yang hidupnya harus terus menerus. BUMN itu punya negara. […] Negara ini akan hidup selamanya kok bukan 5 tahun. Kenapa mesti buru-buru segala sesuatunya kepengen sekarang,” jelasnya.
Sebagai informasi, utang perusahaan pelat merah di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun pada September 2018. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 3.311 triliun disumbangkan dari BUMN sektor keuangan, di mana komponen terbesarnya adalah DPK bank yang mencapai 74% dari total utang.
PT Pertamina misalnya, harus menanggung kerugian karena kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal itu terlihat dari pendapatan perusahaan migas itu yang terkontraksi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Ini karena bebannya pemerintah yang harus menggendong subsidi diserahkan pada korporasi. […] Karyawan, direksi, dan manajemen dirugikan untuk menggendong beban,” kata Anggota Tim Pemenangan Prabowo - Sandiaga, Sudirman Said.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) di era Jokowi itu bahkan terang-terangan menyebut bahwa melonjaknya utang BUMN dikarenakan beban yang dipikul dari gencarnya pembangunan infrastruktur.
"Sangat tidak fair kalau target-target politik tadi dibebankan pada korporasi yang hidupnya harus terus menerus. BUMN itu punya negara. […] Negara ini akan hidup selamanya kok bukan 5 tahun. Kenapa mesti buru-buru segala sesuatunya kepengen sekarang,” jelasnya.
Sebagai informasi, utang perusahaan pelat merah di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun pada September 2018. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 3.311 triliun disumbangkan dari BUMN sektor keuangan, di mana komponen terbesarnya adalah DPK bank yang mencapai 74% dari total utang.
Baru-baru ini, Sandiaga kembali berbicara mengenai utang pemerintah. Saat melakukan kampanye di Pantai Mutiara, Sulawesi Selatan, Sandiaga menyebut bahwa seorang bayi yang baru lahir sudah menanggung utang pemerintah sebesar Rp 13 juta.
Bahkan melalui sebuah video yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, pernyataannya itu pernah diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Ini yang ngomong ibu Sri Mulyani sendiri,” jelas Sandiaga singkat, dalam rekaman video tersebut.
Meski demikian, pasangannya Prabowo Subianto justru menyampaikan hal berbeda, Menurut dia, setiap bayi yang baru lahir itu sudah menanggung utang sekitar US$ 600 atau setara dengan Rp 9 juta.
“Kita semua punya utang. Bahkan, anakmu baru lahir punya utang. Utangnya kurang lebih US$ 600. Utang kami itu US$ 600. US$ 600 itu sekitar Rp 9 juta. Anakmu baru lahir, utang sudah Rp 9 juta,” tegasnya.
Bahkan melalui sebuah video yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, pernyataannya itu pernah diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Ini yang ngomong ibu Sri Mulyani sendiri,” jelas Sandiaga singkat, dalam rekaman video tersebut.
Meski demikian, pasangannya Prabowo Subianto justru menyampaikan hal berbeda, Menurut dia, setiap bayi yang baru lahir itu sudah menanggung utang sekitar US$ 600 atau setara dengan Rp 9 juta.
“Kita semua punya utang. Bahkan, anakmu baru lahir punya utang. Utangnya kurang lebih US$ 600. Utang kami itu US$ 600. US$ 600 itu sekitar Rp 9 juta. Anakmu baru lahir, utang sudah Rp 9 juta,” tegasnya.
(dob/dob) Next Article Cerita Prabowo yang juga Berambisi Geber Transportasi Listrik
Most Popular