Keringat Jokowi Bangun Infrastruktur Berujung Kritik Pedas
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
04 January 2019 08:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Memasuki tahun politik, pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengebut pembangunan infrastruktur yang belum selesai, salah satunya jalan tol. Menurut Jokowi, tol menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, mengingat tol merupakan konektivitas dari pusat ke daerah.
Hingga saat ini, sudah banyak pembangunan jalan tol yang selesai, misalnya saja Tol Trans Jawa. Namun, masih ada juga tol yang dalam tahap pembangunan, seperti Tol Jakarta - Cikampek II Selatan.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tak heran jika utang negara sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (3/1/2019).
"Kalau pemerintah sekarang tidak membangun, gampang saja bayar utang. Kalau mau bayar utang, ya sudah, [pemerintah] tidak usah membangun sesuatu demi masa depan anak kita [yang] semakin baik."
Sebagai informasi, total utang pemerintah pusat pada November 2018 tercatat sebesar Rp 4.395,9 triliun. Bahkan, angka ini naik Rp 467,3 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.
Namun, jerih lelah yang ditempuh Jokowi untuk membangun infrastruktur justru berujung kritik pedas.
Beberapa waktu lalu, calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa besarnya utang pemerintah berdampak pada masyarakat. Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, setiap balita yang baru lahir sudah menanggung beban sebesar Rp 13 juta karena utang pemerintah yang bejibun.
Namun pendapat Sandiaga, dengan tegas ditampik Moeldoko. Menurutya, pemerintah tidak mungkin berutang tanpa pertimbangan yang matang. Moeldoko menegaskan kalau pemerintah telah melakukan berbagai kalkulasi agar utang tidak memberikan beban, apalagi ke masyarakat.
"Sudah ada hitung-hitungannya. Jadi jangan terus kita kaya orang takut berutang," tegasnya.
(prm) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut
Hingga saat ini, sudah banyak pembangunan jalan tol yang selesai, misalnya saja Tol Trans Jawa. Namun, masih ada juga tol yang dalam tahap pembangunan, seperti Tol Jakarta - Cikampek II Selatan.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tak heran jika utang negara sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (3/1/2019).
Sebagai informasi, total utang pemerintah pusat pada November 2018 tercatat sebesar Rp 4.395,9 triliun. Bahkan, angka ini naik Rp 467,3 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.
Namun, jerih lelah yang ditempuh Jokowi untuk membangun infrastruktur justru berujung kritik pedas.
Beberapa waktu lalu, calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa besarnya utang pemerintah berdampak pada masyarakat. Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, setiap balita yang baru lahir sudah menanggung beban sebesar Rp 13 juta karena utang pemerintah yang bejibun.
Namun pendapat Sandiaga, dengan tegas ditampik Moeldoko. Menurutya, pemerintah tidak mungkin berutang tanpa pertimbangan yang matang. Moeldoko menegaskan kalau pemerintah telah melakukan berbagai kalkulasi agar utang tidak memberikan beban, apalagi ke masyarakat.
"Sudah ada hitung-hitungannya. Jadi jangan terus kita kaya orang takut berutang," tegasnya.
(prm) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut
Most Popular