Internasional

Sebabkan Penutupan Pemerintah AS, Trump Diseret ke Pengadilan

News - Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
02 January 2019 14:05
Sebabkan Penutupan Pemerintah AS, Trump Diseret ke Pengadilan
Jakarta, CNBC Indonesia - Serikat pekerja federal mengajukan gugatan, Senin (31/12/2018), terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Mereka menuduh penutupan sebagian pemerintah (government shutdown) merupakan tindakan yang secara ilegal memaksa lebih dari 400.000 karyawan federal untuk bekerja tanpa upah.

Penutupan pemerintahan parsial itu telah dimulai sejak 22 Desember 2018 lalu.

Sejak itu, melansir Washington Post, banyak agen federal untuk sementara waktu menghentikan dan menunda pembayaran kompensasi pegawai tanpa adanya batas waktu yang pasti. Namun, pegawai yang dianggap "penting" atau "dikecualikan" tetap bekerja. Tuntutan itu meminta agar para penggugat dan semua yang bernasib sama, dibayarkan upah terutangnya.

"Keterlaluan sekali pemerintah mengharapkan mereka bekerja tanpa mengetahui kapan akan mendapatkan gaji berikutnya," kata kepala pengacara Heidi Burakiewicz dalam sebuah wawancara dengan The Washington Post, dilansir hari Rabu.


Penutupan pemerintah terjadi karena permintaan Trump agar dana sebesar US$5 miliar untuk tembok perbatasan AS-Meksiko dicairkan ditolak oleh Senat. Hingga hari ini permintaannya belum juga dipenuhi.

Firma hukum yang berbasis di Washington, Burakiewicz, Kalijarvi, Chuzi, Newman & Fitch, dan Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, serikat pekerja federal terbesar, memprakarsai pengaduan tersebut ketika penutupan memasuki minggu kedua. Ini adalah tindakan hukum pertama yang menargetkan efek penutupan.

Sebabkan Penutupan Pemerintah AS, Trump Diseret ke PengadilanFoto: Sebuah tanda menyatakan Arsip Nasional ditutup karena penutupan sebagian pemerintah federal di Washington, AS, 22 Desember 2018. REUTERS / Joshua Roberts

Menurut dokumen pengadilan, pegawai pemerintah yang "penting" adalah mereka yang "melakukan pekerjaan darurat yang melibatkan keselamatan jiwa manusia atau perlindungan properti." Burakiewicz mengatakan peran pegawai "penting" itu seringnya berbahaya, namun diperlukan untuk berdemokrasi dengan baik.

"Semua pekerjaan yang kami anggap sebagai 'responden pertama' cenderung dianggap penting," katanya. Contoh pekerja semacam itu adalah agen Patroli Perbatasan, petugas penegak hukum, dan petugas pemadam kebakaran federal, tambahnya.

Dua penggugat yang ditunjuk, Justin Tarovisky dan Grayson Sharp, adalah petugas koreksi di Biro Penjara federal. Keduanya juga dianggap "penting."

"Mereka melakukan pekerjaan berbahaya, mereka kekurangan tenaga, dan sekarang, mereka tidak tahu kapan mereka akan dibayar," katanya, seraya menambahkan bahwa karyawan "penting" akan terus mengeluarkan biaya demi bisa bekerja, seperti biaya bensin dan perawatan anak. Tanpa mengetahui berapa lama penutupan akan berlangsung, banyak pekerja mungkin terpaksa membuat pilihan yang menantang.


Sebabkan Penutupan Pemerintah AS, Trump Diseret ke PengadilanFoto: Presiden AS Donald Trump berbicara dengan wartawan setelah berbincang video call dengan anggota layanan militer AS di Oval Office pada pagi Natal di Washington, 25 Desember 2018. REUTERS / James Lawler Duggan / File Foto

Firma hukum Burakiewicz menggugat pemerintah saat menjalankan penutupan 16 hari pada 2013 akibat masalah pendanaan untuk hukum layanan kesehatan Presiden Barack Obama, dengan alasan bahwa kegagalan membayar pekerja federal pada hari gajian yang dijadwalkan secara teratur melanggar Undang-Undang Standar Adil dan Perburuhan.

Pengadilan telah setuju dan berpendapat bahwa karyawan perlu tahu kapan mereka akan menerima gaji mereka, dan memerintahkan pemerintah untuk membayar dua kali lipat jumlah utang mereka. Masih ada 25.000 karyawan yang menunggu untuk menerima ganti rugi tersebut.

Karyawan federal dibayar dua mingguan. Karena waktu penutupan akhir Desember, maka hanya karyawan dengan upah lembur yang tidak dibayar, seperti Tarovisky dan Sharp, yang saat ini dapat mengajukan gugatan. Siklus pembayaran berikutnya berakhir pada tengah malam 5 Januari, di mana jadwal pembayaran selanjutnya tidak berselang lama. Jika penutupan pemerintah masih berlangsung, dan tidak ada karyawan "penting" yang menerima gaji, maka semua karyawan bisa mengajukan tuntutan hukum.

Dari 2,1 juta pekerja federal di seluruh negeri, The Post melaporkan, sekitar 800.000 diperkirakan akan terkena dampak penutupan. Pegawai yang cuti tersebar di berbagai departemen seperti Departemen perdagangan, Departemen Transportasi, dan Departemen Pengembangan Perumahan dan Perkotaan, serta Dinas Kehutanan, Dinas Taman Nasional dan IRS.



Karena mereka tidak menjalankan tugas pemerintah, karyawan tersebut tidak memiliki kerugian finansial sebagai akibatnya.

Sejak 22 Desember, Trump terus berkukuh meminta pendanaan untuk tembok perbatasan dan membiarkan penutupan pemerintah, bahkan mengklaim bahwa banyak pekerja federal mendukungnya untuk tidak menyerah.

Tony Reardon, presiden Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional, yang mewakili 150.000 anggota di 33 lembaga dan departemen federal, menyebut penutupan itu sebagai "parodi."

Dalam sebuah survei terhadap 1.500 anggota serikat pekerja, The Post sebelumnya melaporkan bahwa sekitar 85% dari mereka mengatakan akan berhemat atau berencana berhemat untuk pengeluaran musim liburan karena pendapatannya belum pasti kapan akan dibayarkan.



"Karyawan Federal seharusnya tidak perlu dirugikan secara pribadi atas semua disfungsi ini," kata Reardon.

Seperti Reardon, Burakiewicz mengatakan tenaga kerja federal tidak boleh digunakan sebagai pion.

"Ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang siapa yang dirugikan oleh penutupan ini," katanya. "Pekerja federal sangat ingin penutupan berakhir. Fakta gugatan yang baru kami ajukan ini adalah kami didukung oleh serikat pekerja federal terbesar." (prm)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading