Internasional
Pemerintahan Tutup, AS Bisa Rugi Rp 347,3 T
Bernhart Farras, CNBC Indonesia
31 December 2018 16:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) atau government shutdown memasuki hari ke-10, Senin (31/12/2018). Penutupan sebagian layanan pemerintah federal ini diperkirakan berlanjut hingga 3 Januari mendatang saat Partai Demokrat resmi mengambil alih posisi mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Selama shutdown berlangsung, beberapa lembaga federal AS akan mengalami penundaan pembayaran gaji dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Melansir New York Times, 420.000 pegawai negeri AS tidak akan digaji hingga anggaran turun dan 380.000 pegawai negeri diliburkan hingga pembahasan anggaran disetujui.
Para pegawai federal pun mulai kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, mulai dari membayar uang sewa tempat tinggal hingga membeli kado Natal karena shutdown terjadi saat musim liburan Natal dan tahun baru.
Fox News melaporkan bahwa penutupan pemerintah selama 16 hari pada tahun 2013 menyebabkan kerugian hingga US$24 miliar (Rp 347,3 triliun) dari aktivitas ekonomi yang hilang, menurut analisis dari lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P).
"Biaya penggajian dari gaji karyawan saja yaitu produktivitas pekerja yang hilang adalah US$2 miliar," Kantor Manajemen dan Anggaran AS melaporkan pada 2013.
Penutupan pemerintahan saat itu terjadi di masa kepemimpinan Presiden Barack Obama ketika anggota Partai Republik Ted Cruz dan kubu konservatif DPR berkeras menunda pelaksanaan Obamacare, sebuah upaya yang ditolak Obama ketika itu. DPR mengeluarkan banyak versi aturan, Senat terus menolaknya, dikutip dari Atlanta Journal-Constitution (AJC).
Penutupan berakhir setelah perubahan kecil dibuat untuk Obamacare, termasuk persyaratan verifikasi pendapatan, sebelum Obama menandatangani RUU belanja negara. Kongres memilih untuk menaikkan batas utang juga.
Marc Goldwein, direktur kebijakan senior di Committee for a Responsible Federal Budget - organisasi bipartisan, nirlaba yang mendidik publik tentang masalah kebijakan fiskal - mengatakan penutupan pemerintahan kali ini lebih kepada "membuang-buang uang" daripada membelanjakannya.
"Kita tidak akan membelanjakan lebih banyak uang. Kita hanya akan menghabiskannya untuk hal-hal yang lebih buruk," jelasnya. "Daripada membayar pegawai untuk bekerja, kita membayar mereka untuk tidak bekerja," Fox News melaporkan dan dilansir Senin (31/12/2018).
Penutupan pemerintahan ini terjadi setelah Trump menolak menandatangani rancangan belanja federal yang tidak mencantumkan anggaran pembangunan tembok batas dengan Meksiko senilai US$5 miliar.
Pembangunan tembok tersebut adalah janji kampanye Trump dan ia berulang kali mengatakan Meksiko akan membayar dinding itu. Namun, setelah Meksiko menolaknya, ia pun berencana menggunakan uang pajak warga Amerika untuk mewujudkan janjinya itu.
Langkah itu ditentang kubu oposisi, Partai Demokrat, yang menyebut pembangunan tembok tidak efektif untuk mencegah masuknya imigran gelap.
(prm/prm) Next Article Demi Loloskan Dana Tembok Batas, Trump Sebut AS Alami Krisis
Selama shutdown berlangsung, beberapa lembaga federal AS akan mengalami penundaan pembayaran gaji dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Melansir New York Times, 420.000 pegawai negeri AS tidak akan digaji hingga anggaran turun dan 380.000 pegawai negeri diliburkan hingga pembahasan anggaran disetujui.
Para pegawai federal pun mulai kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, mulai dari membayar uang sewa tempat tinggal hingga membeli kado Natal karena shutdown terjadi saat musim liburan Natal dan tahun baru.
"Biaya penggajian dari gaji karyawan saja yaitu produktivitas pekerja yang hilang adalah US$2 miliar," Kantor Manajemen dan Anggaran AS melaporkan pada 2013.
 Foto: Presiden AS Donald Trump berbicara dengan wartawan setelah berbincang video call dengan anggota layanan militer AS di Oval Office pada pagi Natal di Washington, 25 Desember 2018. REUTERS / James Lawler Duggan / File Foto |
Penutupan pemerintahan saat itu terjadi di masa kepemimpinan Presiden Barack Obama ketika anggota Partai Republik Ted Cruz dan kubu konservatif DPR berkeras menunda pelaksanaan Obamacare, sebuah upaya yang ditolak Obama ketika itu. DPR mengeluarkan banyak versi aturan, Senat terus menolaknya, dikutip dari Atlanta Journal-Constitution (AJC).
Penutupan berakhir setelah perubahan kecil dibuat untuk Obamacare, termasuk persyaratan verifikasi pendapatan, sebelum Obama menandatangani RUU belanja negara. Kongres memilih untuk menaikkan batas utang juga.
Marc Goldwein, direktur kebijakan senior di Committee for a Responsible Federal Budget - organisasi bipartisan, nirlaba yang mendidik publik tentang masalah kebijakan fiskal - mengatakan penutupan pemerintahan kali ini lebih kepada "membuang-buang uang" daripada membelanjakannya.
"Kita tidak akan membelanjakan lebih banyak uang. Kita hanya akan menghabiskannya untuk hal-hal yang lebih buruk," jelasnya. "Daripada membayar pegawai untuk bekerja, kita membayar mereka untuk tidak bekerja," Fox News melaporkan dan dilansir Senin (31/12/2018).
Penutupan pemerintahan ini terjadi setelah Trump menolak menandatangani rancangan belanja federal yang tidak mencantumkan anggaran pembangunan tembok batas dengan Meksiko senilai US$5 miliar.
Pembangunan tembok tersebut adalah janji kampanye Trump dan ia berulang kali mengatakan Meksiko akan membayar dinding itu. Namun, setelah Meksiko menolaknya, ia pun berencana menggunakan uang pajak warga Amerika untuk mewujudkan janjinya itu.
Langkah itu ditentang kubu oposisi, Partai Demokrat, yang menyebut pembangunan tembok tidak efektif untuk mencegah masuknya imigran gelap.
(prm/prm) Next Article Demi Loloskan Dana Tembok Batas, Trump Sebut AS Alami Krisis
Most Popular