Bos Inalum: Freeport Bukan Milik AS Lagi!
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
21 December 2018 19:34

Jakarta, CNBC Indonesia- Tambang emas dan tembaga terbesar di bumi Papua kini resmi dikuasai oleh Indonesia. Melalui holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero), RI kini memiliki 51,2% saham di PT Freeport Indonesia.
Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, sebagai sosok yang bertanggung jawab atas transaksi ini pun menjelaskan soal arti divestasi ini bagi Indonesia. Menurutnya ini bukan sekadar saham pemerintah naik 51%.
[Gambas:Video CNBC]
"Yang terjadi di sini bukti ke dunia bahwa Indonesia membuka diri pengelolaan SDA-nya (sumber daya alam) dan tetap mengikuti prinsip konstitusi kami. Tapi kami melakukannya dengan friendly, profesional, dan partnership yang menguntungkan," kata dia, Jumat (22/12/2018).
Ia yakin upaya divestasi ini tidak membuat asing mundur untuk investasi di Indonesia, namun malah semakin terpancing untuk bekerja sama. Karena, kata dia, ini artinya perusahaan Indonesia kini telah mampu untuk berdiri sama tinggi dengan perusahaan tambang lainnya.
Arti kedua adalah sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo, di mana divestasi ini harus merefleksikan keadilan sosial dengan mengalokasikan 10% ke pemerintah daerah. "Ini akan diulang di seluruh kontrak lainnya dan akan melibatkan masyarakat lokal. Jadi tidak ada lagi ini Freeport milik orang AS, ini aset bangsa Indonesia milik orang sini."
CEO Freeport McMoRan pun mengatakan bahwa kini kontrak Freeport telah berakhir dan berpindah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya kesepakatan ini adalah kesepakatan win-win dan semua pihak gembira dengan hasilnya.
(gus/roy) Next Article Sabar, RI Baru Balik Modal Akuisisi Freeport di 2025
Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, sebagai sosok yang bertanggung jawab atas transaksi ini pun menjelaskan soal arti divestasi ini bagi Indonesia. Menurutnya ini bukan sekadar saham pemerintah naik 51%.
[Gambas:Video CNBC]
Ia yakin upaya divestasi ini tidak membuat asing mundur untuk investasi di Indonesia, namun malah semakin terpancing untuk bekerja sama. Karena, kata dia, ini artinya perusahaan Indonesia kini telah mampu untuk berdiri sama tinggi dengan perusahaan tambang lainnya.
![]() |
Arti kedua adalah sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo, di mana divestasi ini harus merefleksikan keadilan sosial dengan mengalokasikan 10% ke pemerintah daerah. "Ini akan diulang di seluruh kontrak lainnya dan akan melibatkan masyarakat lokal. Jadi tidak ada lagi ini Freeport milik orang AS, ini aset bangsa Indonesia milik orang sini."
CEO Freeport McMoRan pun mengatakan bahwa kini kontrak Freeport telah berakhir dan berpindah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya kesepakatan ini adalah kesepakatan win-win dan semua pihak gembira dengan hasilnya.
(gus/roy) Next Article Sabar, RI Baru Balik Modal Akuisisi Freeport di 2025
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular