Ternyata, Kemenperin yang Belum Rela Plastik Kena Cukai
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
18 December 2018 12:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menerapkan tarif cukai plastik pada tahun ini masih belum jelas. Ada satu pihak, yang masih belum setuju cukai plastik diterapkan tahun ini.
Hal tersebut terungkap dalam sebuah bahan paparan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC), yang disampaikan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nirwala Dwi Hariyanto.
Bahan tersebut disampaikan otoritas kepabeanan saat berbicara dalam sebuah diskusi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (18/12/2018).
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa seluruh panitia-panitia antar kementerian (PAK) sudah menyetujui penerapan cukai plastik pada tahun ini, terkecuali Kementerian Perindustrian.
Padahal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) cukai plastik sudah memitigasi sejumlah kekhawatiran terkait dengan penolakan Kementerian Perindustrian perihal kebijakan tersebut.
Misalnya, tarif yang lebih ringan untuk kantong plastik yang dibuat dengan menggunakan bahan baku dari hasil daur ulang sampah plastik dalam negeri.
Selain itu, tarif yang lebih ringan untuk kantong plastik ramah lingkungan, yang memungkinkan tarif yang akan dikenakan menjadi nol persen alias tidak dikenakan tarif.
Mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selama ini membuat single use plastic bags agar beralih ke barang bukan kena cukai atau barang tidak dipungut dan dibebaskan dari cukai.
Selain itu, produce bag tidak membayar cukai melalui mekanisme tidak dapat dipungut cukai atau pembebasan cukai, dan tidak menimbulkan kontraksi yang signifikan pada seluruh indikator makro ekonomi.
(dru) Next Article Apa Alasan Kemenperin Ngotot Tak Mau Terapkan Cukai Plastik?
Hal tersebut terungkap dalam sebuah bahan paparan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC), yang disampaikan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nirwala Dwi Hariyanto.
Bahan tersebut disampaikan otoritas kepabeanan saat berbicara dalam sebuah diskusi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (18/12/2018).
 Foto: Pembahasan RPP Cukai Kantong (CNBC Indonesia) |
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa seluruh panitia-panitia antar kementerian (PAK) sudah menyetujui penerapan cukai plastik pada tahun ini, terkecuali Kementerian Perindustrian.
Padahal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) cukai plastik sudah memitigasi sejumlah kekhawatiran terkait dengan penolakan Kementerian Perindustrian perihal kebijakan tersebut.
Misalnya, tarif yang lebih ringan untuk kantong plastik yang dibuat dengan menggunakan bahan baku dari hasil daur ulang sampah plastik dalam negeri.
Selain itu, tarif yang lebih ringan untuk kantong plastik ramah lingkungan, yang memungkinkan tarif yang akan dikenakan menjadi nol persen alias tidak dikenakan tarif.
Mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selama ini membuat single use plastic bags agar beralih ke barang bukan kena cukai atau barang tidak dipungut dan dibebaskan dari cukai.
Selain itu, produce bag tidak membayar cukai melalui mekanisme tidak dapat dipungut cukai atau pembebasan cukai, dan tidak menimbulkan kontraksi yang signifikan pada seluruh indikator makro ekonomi.
(dru) Next Article Apa Alasan Kemenperin Ngotot Tak Mau Terapkan Cukai Plastik?
Most Popular