Mohon Maaf Theresa May, PR Anda terkait Brexit Masih Banyak
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
13 December 2018 08:15
London, CNBC Indonesia - PM Inggris Theresa May telah memenangkan pemungutan suara di parlemen, Kamis (13/12/2018) dini hari WIB. Kendati demikian, kemenangan itu dinilai tidak dapat dirayakan secara berlebihan.
Sebab, May memiliki tugas berat untuk tidak hanya meyakinkan anggota partainya, yaitu Partai Konservatif, melainkan juga oposisi dalam mendukung kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa (UE). Demikian dilansir CNBC International.
Mulanya Parlemen Inggris bermaksud mengadakan pemungutan suara dengan topik sepakat atau menolak kesepakatan itu. Akan tetapi, May menunda pemungutan suara lantaran sebagian besar anggota parlemen menentang kesepakatan Brexit.
Fokus utama ada pada poin "backstop" yang melibatkan Irlandia Utara. "Backstop" merupakan komitmen Inggris dan UE bahwa tidak akan ada penjagaan militer di perbatasan Irlandia Utara. Komitmen itu terlepas dari tercapai atau tidaknya Brexit.
Ketika Inggris meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019, periode transisi 21 bulan dimulai di mana diharapkan Inggris dan UE dapat mencapai kesepakatan dagang. Jika itu tidak terjadi (meskipun masa transisi bisa diperpanjang), masalah "backstop" akan menyeruak.
"Backstop" penuh kontroversi karena akan berdampak kepada posisi Irlandia Utara yang tetap selaras dengan UE. Prospek itu jelas tidak menyenangkan bagi banyak politisi di Negeri Ratu Elizabeth.
Pada Selasa (11/12/2018), May bergerilya untuk membujuk sekutu di UE agar mengubah "backstop". Sejauh ini, UE menolak untuk merundingkan kembali kesepakatan itu. Pertemuan Dewan Eropa akan digelar Kamis (13/12/2018) dengan salah satu topik utama adalah kesepakatan Brexit.
Sementara, Parlemen Inggris harus melakukan pemungutan suara terkait hal tersebut sebelum 21 Januari 2019. Hasilnya lantas diratifikasi oleh Parlemen Eropa.
Dengan demikian, penundaan pemungutan suara di Parlemen Inggris, membuat waktu yang tersisa semakin sedikit. Risiko Brexit pun terancam tidak menemui kesepakatan jika parlemen masih menentang kesepakatan tersebut.
(miq/miq) Next Article Sudah Injury Time, PM Inggris Akan Minta UE Tunda Brexit
Sebab, May memiliki tugas berat untuk tidak hanya meyakinkan anggota partainya, yaitu Partai Konservatif, melainkan juga oposisi dalam mendukung kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa (UE). Demikian dilansir CNBC International.
Fokus utama ada pada poin "backstop" yang melibatkan Irlandia Utara. "Backstop" merupakan komitmen Inggris dan UE bahwa tidak akan ada penjagaan militer di perbatasan Irlandia Utara. Komitmen itu terlepas dari tercapai atau tidaknya Brexit.
Ketika Inggris meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019, periode transisi 21 bulan dimulai di mana diharapkan Inggris dan UE dapat mencapai kesepakatan dagang. Jika itu tidak terjadi (meskipun masa transisi bisa diperpanjang), masalah "backstop" akan menyeruak.
"Backstop" penuh kontroversi karena akan berdampak kepada posisi Irlandia Utara yang tetap selaras dengan UE. Prospek itu jelas tidak menyenangkan bagi banyak politisi di Negeri Ratu Elizabeth.
 Foto: Infografis/Poin-poin Perjanjian Brexit/Arie Pratama |
Pada Selasa (11/12/2018), May bergerilya untuk membujuk sekutu di UE agar mengubah "backstop". Sejauh ini, UE menolak untuk merundingkan kembali kesepakatan itu. Pertemuan Dewan Eropa akan digelar Kamis (13/12/2018) dengan salah satu topik utama adalah kesepakatan Brexit.
Sementara, Parlemen Inggris harus melakukan pemungutan suara terkait hal tersebut sebelum 21 Januari 2019. Hasilnya lantas diratifikasi oleh Parlemen Eropa.
Dengan demikian, penundaan pemungutan suara di Parlemen Inggris, membuat waktu yang tersisa semakin sedikit. Risiko Brexit pun terancam tidak menemui kesepakatan jika parlemen masih menentang kesepakatan tersebut.
(miq/miq) Next Article Sudah Injury Time, PM Inggris Akan Minta UE Tunda Brexit
Most Popular