Sri Mulyani: 111 Kepala Daerah Terciduk, Sudah Mati Nuraninya
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
10 December 2018 13:55
!['Kami kerjasama dengan KPK agar mampu membersihkan kita [pemerintah]. 111 kepala daerah sudah ditangkap KPK tapi rasanya tidak cukup.'](https://awsimages.detik.net.id/visual/2018/11/07/4d1bd653-431a-440a-a643-7d83c73de2a3_169.jpeg?w=900&q=80)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku terus bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani mengingat sudah banyak anggota pemerintahan yang diringkus KPK tapi tak juga menimbulkan efek jera.
"Kami kerjasama dengan KPK agar mampu membersihkan kita [pemerintah]. 111 kepala daerah sudah ditangkap KPK tapi rasanya tidak cukup. Kalau 10 ya mereka sial saja. 111? Tetep mereka sial juga? Itu sudah mati nuraninya," tegasnya sewaktu memberikan sosialisasi terkait "Transfer ke Daerah dan Daana Desa 2019" di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Senin (10/12/2018).
Dalam paparan tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan telah menemukan banyak bukti di lapangan, terutama di daerah, kalau alokasi DAU untuk pembangunan infrastruktur di daerah, yang ditargetkan mencapai 25% tidak tercapai.
"Boro-boro [sesuai target], sebagian besar habis untuk gaji. Belanja [daerah] saat ini berupa belanja pegawai sebesar 36%. Itu sudah bagus, dulu sampai 60%. Barang dan jasa 23%, modal hanya 19%. Jadi pembangunan infrastruktur yang seharusnya 25% tidak tercapai di daerah."
Begitu juga DAK. DAK yang seharusnya didesain agar pembangunan merata, justru menjadi lahan korupsi, bahkan banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan yang kurang penting.
"Kami juga harapkan alokasi DAK fisik tepat tujuan, DAK didesain agar pembangunan merata. Yang saya tahu korupsi di pemerintah daerah, pusat, maupun Kemenkeu hubungannya dengan DAK fisik," ungkap Sri Mulyani.
"Ini saya ingin sampaikan pada Pemda agar Pemda tidak perlu datang ke pusat untuk mencari informasi, mengurus, bahkan melobi. Saya punya data statistik Pemda yang rajin ke pusat tapi ternyata untuk dapat SPJ. Belanja barang ternyata belanja jalan-jalan. 46 kali ada pejabat di salah satu daerah rajin ke sini. 46 kali dalam 1 tahun. Dan mungkin datangnya tak sendiri, rombongan. Pasti habiskan uang tiket," sambungnya.
Di akhir pemaparannya Sri Mulyani menjelaskan, untuk menghemat anggaran, kalau Pemda ingin berkomunikasi dengan Pempus, bisa melalui teleconference maupun via website, sehingga dana "belanja jalan-jalan" bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan hal lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Pemda tidak suka karena tidak ada SPJ. Jadi, ongkos 46 kali ke pusat bisa dipakai membangun jembatan, jalan, pasar, memperbaiki air bersih."
"Saya mohon Pemda kurangi ke Pemerintah Pusat. Itu baru [yang berkunjung] ke Kemenkeu, belum ke Kementerian lain," tandasnya.
(dru) Next Article Sri Mulyani Sebut Petugas Pajak yang Kena OTT KPK Pengkhianat
Hal ini disampaikan Sri Mulyani mengingat sudah banyak anggota pemerintahan yang diringkus KPK tapi tak juga menimbulkan efek jera.
"Kami kerjasama dengan KPK agar mampu membersihkan kita [pemerintah]. 111 kepala daerah sudah ditangkap KPK tapi rasanya tidak cukup. Kalau 10 ya mereka sial saja. 111? Tetep mereka sial juga? Itu sudah mati nuraninya," tegasnya sewaktu memberikan sosialisasi terkait "Transfer ke Daerah dan Daana Desa 2019" di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Senin (10/12/2018).
 Foto: Sri Mulyani di Dhanapala |
"Boro-boro [sesuai target], sebagian besar habis untuk gaji. Belanja [daerah] saat ini berupa belanja pegawai sebesar 36%. Itu sudah bagus, dulu sampai 60%. Barang dan jasa 23%, modal hanya 19%. Jadi pembangunan infrastruktur yang seharusnya 25% tidak tercapai di daerah."
Begitu juga DAK. DAK yang seharusnya didesain agar pembangunan merata, justru menjadi lahan korupsi, bahkan banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan yang kurang penting.
"Kami juga harapkan alokasi DAK fisik tepat tujuan, DAK didesain agar pembangunan merata. Yang saya tahu korupsi di pemerintah daerah, pusat, maupun Kemenkeu hubungannya dengan DAK fisik," ungkap Sri Mulyani.
Di akhir pemaparannya Sri Mulyani menjelaskan, untuk menghemat anggaran, kalau Pemda ingin berkomunikasi dengan Pempus, bisa melalui teleconference maupun via website, sehingga dana "belanja jalan-jalan" bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan hal lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Pemda tidak suka karena tidak ada SPJ. Jadi, ongkos 46 kali ke pusat bisa dipakai membangun jembatan, jalan, pasar, memperbaiki air bersih."
"Saya mohon Pemda kurangi ke Pemerintah Pusat. Itu baru [yang berkunjung] ke Kemenkeu, belum ke Kementerian lain," tandasnya.
(dru) Next Article Sri Mulyani Sebut Petugas Pajak yang Kena OTT KPK Pengkhianat
Most Popular