Cara Jitu Sri Mulyani Amankan Kas Negara Dari 'Tikus Berdasi'

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan langkah yang telah dilakukan Kementerian Keuangan sebagai aksi pencegahan korupsi dalam mengelola keuangan negara. Salah satunya dengan mengelola keuangan negara dengan baik, akuntabel, transparan, profesional dan penuh dengan integritas.

Menurutnya, langkah pencegahan korupsi tersebut diterapkan di seluruh aspek keuangan negara, baik dari sisi penerimaan, belanja, pembiayaan dan mengelola kekayaan negara.

Dari sisi penerimaan Kementerian Keuangan terus mengawal dan mengembangkan berbagai aksi untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan. Ia mencontohkan salah satunya yakni integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan importasi serta kepatuhannya.

"Kami juga terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tentu tata kelola secara baik di dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan daya saing perekonomian Indonesia," ujarnya dalam webinar KPK, Selasa (13/4/2021).

Baca: Ramai, Menteri-menteri ini Disebut Layak Reshuffle! Setuju?

Kemudian dari sisi penerimaan negara yang bersumber dari pajak, Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak.

Selain itu, Kemenkeu juga telah mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau korteks yang diharapkan terus memperkuat institusi pajak menjadi penuh integritas dan profesional dan yang paling penting memberikan pelayanan secara pasti dan mudah bagi para wajib pajak.

Selanjutnya dari sisi belanja, pencegahan korupsi dilakukan dengan mendorong agar perencanaan anggaran dan terutama pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan landasan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel dan berbasis elektronik.

Di mana semua kementerian dan lembaga melakukan proses perencanaan penganggaran dan memanfaatkan aplikasi Krisna serta SAKTI. Daerah juga menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah dengan teknologi digital.

"Kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan dan tidak koruptif," kata dia.

Kemenkeu juga terus mendorong sistem pembayaran secara elektronik di dalam rangka pengadaan barang dan jasa melalui IP. Ini dilakukan untuk terus menumbuhkan budaya transparansi, keadilan dan juga profesionalitas.

"Kami di Kementerian Keuangan akan terus menjaga komitmen dalam mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan aksi strategi nasional pencegahan korupsi. Seluruh Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah diharapkan untuk mengelola keuangan negara secara amanah, bertanggung jawab, transparan, efektif dan tidak koruptif," tegasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani: RI Dianggap Masih Berisiko Tinggi dari Korupsi