Internasional
PM Inggris Bawa Persetujuan Kesepakatan Brexit ke Kabinet
Bernhart Farras, CNBC Indonesia
14 November 2018 16:47
London, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May akan meminta persetujuan kabinetnya, Rabu (14/11/2018), atas rancangan kesepakatan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) atau Brexit. Tetapi anggota parlemen pendukung Brexit garis keras memperingatkan mereka akan berusaha untuk memblokirnya di parlemen.
Setelah berbulan-bulan pembicaraan, pada Selasa malam, kantor May mengumumkan para perunding akhirnya mencapai rancangan perjanjian tentang syarat keluarnya Inggris dari UE Maret mendatang.
Mata uang poundsterling melonjak ketika Brussels meningkatkan persiapan untuk kemungkinan "tidak adanya kesepakatan" yang berpotensi bencana.
Namun, para diplomat dan pejabat memperingatkan perjanjian teknis, yang berjumlah hingga ratusan halaman, masih membutuhkan persetujuan politik, dilansir dari AFP.
Para perwakilan dari 27 negara anggota UE lainnya akan bertemu kemudian di Brussels, PM Irlandia Leo Varadkar akan mengadakan pertemuan kabinet dan menteri May bersidang pukul 2 siang waktu setempat.
Jika kabinet Inggris menyetujui teks tersebut, London berharap agar diadakan pertemuan puncak khusus para pemimpin UE akhir bulan ini untuk menyelesaikan kesepakatan.
Tapi May telah menghadapi kritik terus-menerus dari anggota parlemen Konservatif atas pendekatannya. Kesepakatan itu juga baru saja diumumkan ketika mereka mengkritik dan banyak pejabat penting yang ingin mengundurkan diri.
Mantan menteri luar negeri Ingris, Boris Johnson, yang mundur dari kabinet karena Brexit pada Juli, mengatakan kesepakatan itu akan membuat Inggris menjadi "negara bawahan" dan mendesak mantan rekannya untuk "membuangnya".
Mantan PM Brexit David Davis, yang keluar pada saat bersamaan, mengatakan: "Kabinet dan semua anggota parlemen Konservatif harus berdiri, dihitung, dan katakan tidak pada kapitulasi ini."
Hal paling menakutkan bagi May, partai Irlandia Utara yang mendukung pemerintahannya mengancam untuk memutuskan aliansi mereka menyusul laporan tentang pengaturan khusus untuk provinsi Inggris itu.
"Ini bukan Brexit yang tepat," kata Jeffrey Donaldson dari Partai Unionis Demokrat (DUP) dilansir dari program BBC Radio's Today, Rabu.
"Pada dasarnya, ini merusak integritas konstitusional dan ekonomi Inggris. Inggris akan dihadapkan pada pilihan di masa depan, ia ingin keluar dari perjanjian yang mengikat ini, ia harus meninggalkan Irlandia Utara."
Semua orang sedang mengawasi apakah para menteri yang skeptis terhadap UE, termasuk Menteri Brexit Dominic Raab dapat bergabung dengan kumpulan orang yang tidak setuju dan mengundurkan diri.
(prm) Next Article Brexit di Depan Mata, Ini Jurus Inggris Kala Cerai dari Eropa
Setelah berbulan-bulan pembicaraan, pada Selasa malam, kantor May mengumumkan para perunding akhirnya mencapai rancangan perjanjian tentang syarat keluarnya Inggris dari UE Maret mendatang.
Mata uang poundsterling melonjak ketika Brussels meningkatkan persiapan untuk kemungkinan "tidak adanya kesepakatan" yang berpotensi bencana.
Para perwakilan dari 27 negara anggota UE lainnya akan bertemu kemudian di Brussels, PM Irlandia Leo Varadkar akan mengadakan pertemuan kabinet dan menteri May bersidang pukul 2 siang waktu setempat.
Jika kabinet Inggris menyetujui teks tersebut, London berharap agar diadakan pertemuan puncak khusus para pemimpin UE akhir bulan ini untuk menyelesaikan kesepakatan.
Tapi May telah menghadapi kritik terus-menerus dari anggota parlemen Konservatif atas pendekatannya. Kesepakatan itu juga baru saja diumumkan ketika mereka mengkritik dan banyak pejabat penting yang ingin mengundurkan diri.
 Perdana Menteri Inggris Theresa May (Foto: Charles McQuillan/Pool via Reuters) |
Mantan PM Brexit David Davis, yang keluar pada saat bersamaan, mengatakan: "Kabinet dan semua anggota parlemen Konservatif harus berdiri, dihitung, dan katakan tidak pada kapitulasi ini."
Hal paling menakutkan bagi May, partai Irlandia Utara yang mendukung pemerintahannya mengancam untuk memutuskan aliansi mereka menyusul laporan tentang pengaturan khusus untuk provinsi Inggris itu.
"Ini bukan Brexit yang tepat," kata Jeffrey Donaldson dari Partai Unionis Demokrat (DUP) dilansir dari program BBC Radio's Today, Rabu.
"Pada dasarnya, ini merusak integritas konstitusional dan ekonomi Inggris. Inggris akan dihadapkan pada pilihan di masa depan, ia ingin keluar dari perjanjian yang mengikat ini, ia harus meninggalkan Irlandia Utara."
Semua orang sedang mengawasi apakah para menteri yang skeptis terhadap UE, termasuk Menteri Brexit Dominic Raab dapat bergabung dengan kumpulan orang yang tidak setuju dan mengundurkan diri.
(prm) Next Article Brexit di Depan Mata, Ini Jurus Inggris Kala Cerai dari Eropa
Most Popular