Sri Mulyani Ingin Lebih Banyak Crazy Rich Tukar Dolar
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
03 October 2018 14:05
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus memaksa agar eksportir Indonesia tetap menggunakan mata uang Rupiah dalam transaksi yang dinilai tidak perlu menggunakan Dolar AS. Hal ini untuk menjaga agar Rupiah tidak semakin terdepresiasi.
"Kalau ada transaksi yang memang tidak perlu pakai Dolar AS, ya tidak perlu pakai Dolar. Tapi kalau perlu Dolar AS misalnya untuk membayar utang kembali, untuk impor bahan baku, impor barang modal, saya rasa itu masih bisa pakai Dolar tetapi tetap perlu dijaga," ujar Sri Mulyani kepada media ketika dijumpai di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/10/2018).
(gus) Next Article Sri Mulyani Minta PLN Tahan Impor demi CAD
"Kalau ada transaksi yang memang tidak perlu pakai Dolar AS, ya tidak perlu pakai Dolar. Tapi kalau perlu Dolar AS misalnya untuk membayar utang kembali, untuk impor bahan baku, impor barang modal, saya rasa itu masih bisa pakai Dolar tetapi tetap perlu dijaga," ujar Sri Mulyani kepada media ketika dijumpai di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/10/2018).
 Foto: Deklarasi bersama Peningkatan Transaksi Rupiah (CNBC Indonesia) |
Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini memang Indonesia tengah menghadapi dinamika global yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Ia menilai, penyesuaian dan fleksibilitas adalah inti dari keseluruhan cara pemerintah dan masyarakata mengelola ekonomi menghadapi dinamika yang meningkat.
"Kalau kita lihat dari sisi harga minyak dan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat, baik itu di bidang moneter, perdagangan, fiskal, kemudian apa yang terjadi di Eropa dan Italia, diinamika itu akan terus terjadi. Di dalam regional dan global kita," terangnya.
"Kita semua menjaga perekonomian bersama-sama, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk menjaga ekonomi secara bersama-sama yaitu kita tetap mau menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Inflasi dijaga sekitar 3%," ujarnya.
Adapun, dari sisi APBN, bendahara negara ini memastikan akan tetap terjaga kredibel. Sehingga, secara bersama-sama diperlukan upaya untuk menjaga dampak dinamika global ini terhadap perekonomian dalam negeri.
"Shock atau perubahan memang terjadi secara cepat, itu kemudian harus kita sikapi tanpa kita merasa panik, tapi melalui penyesuaian yang sifatnya fleksible," katanya.
Insentif DHE
Pemerintah, kata dia, akan terus memperbaiki kebijakan untuk memberikan insentif bagi para eksportir dalam mengonversi dana hasil ekspor (DHE) mereka ke dalam Rupiah.
"Kami, bersama BI dan Menko Perekonomian juga terus memperbaiki kebijakan untuk memberikan insentif bagi para eksportir di dalam mengonversi DHE," ujarnya. Lebih lanjut, ia memaparkan, dari sisi perpajakan, eksportir akan mendapatkan insentif dalam bentuk pengurangan PPh dari bunga yang diperolehnya. Hal itu, lanjut Sri Mulyani, kini bisa dibuat lebih fleksibel, misalnya dengan tidak harus mendapatkan klaim dari insentif ini.
"Kami sedang finalkan, dan akan kami umumkan sehingga masyarakat makin percaya bahwa Pemerintah dan BI akan terus menjaga suasana stabilitas. Guncangan ini harus kita kelola namun fleksibilitas juga perlu terus kita perbaiki," tambahnya.
Ia pun mengatakan, kepercayaan terhadap keseluruhan pengelolaan menggunakan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan sektor perbankan harus dilakukan lakukan bersama-sama sehingga tekanan yang terjadi bisa diserap secara baik.
"Kalau kita lihat dari sisi harga minyak dan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat, baik itu di bidang moneter, perdagangan, fiskal, kemudian apa yang terjadi di Eropa dan Italia, diinamika itu akan terus terjadi. Di dalam regional dan global kita," terangnya.
"Kita semua menjaga perekonomian bersama-sama, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk menjaga ekonomi secara bersama-sama yaitu kita tetap mau menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Inflasi dijaga sekitar 3%," ujarnya.
Adapun, dari sisi APBN, bendahara negara ini memastikan akan tetap terjaga kredibel. Sehingga, secara bersama-sama diperlukan upaya untuk menjaga dampak dinamika global ini terhadap perekonomian dalam negeri.
"Shock atau perubahan memang terjadi secara cepat, itu kemudian harus kita sikapi tanpa kita merasa panik, tapi melalui penyesuaian yang sifatnya fleksible," katanya.
Insentif DHE
Pemerintah, kata dia, akan terus memperbaiki kebijakan untuk memberikan insentif bagi para eksportir dalam mengonversi dana hasil ekspor (DHE) mereka ke dalam Rupiah.
"Kami, bersama BI dan Menko Perekonomian juga terus memperbaiki kebijakan untuk memberikan insentif bagi para eksportir di dalam mengonversi DHE," ujarnya. Lebih lanjut, ia memaparkan, dari sisi perpajakan, eksportir akan mendapatkan insentif dalam bentuk pengurangan PPh dari bunga yang diperolehnya. Hal itu, lanjut Sri Mulyani, kini bisa dibuat lebih fleksibel, misalnya dengan tidak harus mendapatkan klaim dari insentif ini.
"Kami sedang finalkan, dan akan kami umumkan sehingga masyarakat makin percaya bahwa Pemerintah dan BI akan terus menjaga suasana stabilitas. Guncangan ini harus kita kelola namun fleksibilitas juga perlu terus kita perbaiki," tambahnya.
Ia pun mengatakan, kepercayaan terhadap keseluruhan pengelolaan menggunakan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan sektor perbankan harus dilakukan lakukan bersama-sama sehingga tekanan yang terjadi bisa diserap secara baik.
(gus) Next Article Sri Mulyani Minta PLN Tahan Impor demi CAD
Most Popular