Sektor Migas Wajib Pakai L/C, Wamen ESDM: Saya Belum Tahu

News - Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
21 September 2018 08:46
Sektor Migas Wajib Pakai L/C, Wamen ESDM: Saya Belum Tahu
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengaku belum mengetahui adanya peraturan yang kini mewajibkan sektor migas menggunakan L/C untuk aktivitas ekspor.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 94/2018 tentang Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu.

"Waduh, yang mana itu (peraturannya)? Saya belum tahu, saya catat dulu peraturannya ya," ujar Arcandra kepada media ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Kamis (20/9/2018).


Ia pun mengatakan, pihaknya akan mempelajari menggali informasi lebih dalam terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait soal peraturan Menteri Perdagangan tersebut.


"Kami akan pelajari dulu, dan tanyakan detilnya dengan pihak-pihak terkait," pungkas Arcandra.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 94/2018 tentang Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu, pada 7 September 2018 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan otoritas perdagangan hanya mengatur secara teknis kewajiban penggunaan surat kredit berdokumen dalam negeri atau Letter of Credit (L/C). Sementara teknis dan besaran DHE, berada di wewenangan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Namun, dalam peraturan tersebut mengatakan, ekspor minyak dan gas bumi (migas) kini harus menggunakan L/C. Padahal sebelumnya, sektor ini dikecualikan.

Hal itu tertuang dalam pasal 2 ayat 1 aturan tersebut menyatakan pembayaran barang untuk ekspor barang tertentu wajib menggunakan cara pembayaran L/C. Komoditas yang diwajibkan di antaranya minyak petroleum mentah, kondensat, gas alam, propana, butana, campuran propana dan butana, gas alam, jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor, serta yang lain-lain.

Adapun, untuk sektor hulu migas, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi pernah menjelaskan, tidak mesti mengikuti aturan L/C ini, karena sudah memiliki mekanismenya sendiri bersama BI, Ditjen Bea dan Cukai, dan SKK Migas, yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 16/10/2014, dan PBI 17/10/2014.


(roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading