Jokowi Minta Presiden Vietnam Hapus Hambatan Ekspor Mobil RI
Arys Aditya, CNBC Indonesia
12 September 2018 08:09
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keluhan industri otomotif nasional kepada Presiden Vietnam Trần Đại Quang dalam kunjungan kenegaraan ke Hanoi.
Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Vietnam juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat akan terus dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama usai bertemu dengan Presiden Trần Đại Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi.
"Dalam tiga tahun belakangan ini tren perdagangan kita cukup baik dan mencapai nilai US$6,8 miliar. Kita ingin nantinya pada tahun 2020 perdagangan kita bisa mencapai US$10 miliar," ujarnya, melalui siaran pers, Selasa (11/9/2018).
Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi, termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.
"Saya tadi telah meminta perhatian Presiden Trần Đại Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan, termasuk produk-produk otomotif Indonesia," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.
"Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Trần Đại Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik," kata Jokowi.
Lebih jauh, Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan ilegal di perairan masing-masing.
"Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported, and unregulated) Fishing pada kunjungan ini. Ini sangat penting artinya," kata Presiden.
Kemudian, kedua pemimpin juga sepakat untuk mengintensifkan penyelesaian pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara.
Selain itu, di bidang perdamaian, Presiden Joko Widodo juga menyinggung masalah Laut China Selatan. Berkaitan dengan itu, Indonesia menyambut baik kemajuan dari proses negosiasi code of conduct di wilayah laut itu.
"Saya menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan code of conduct. Hal ini tentu akan berkontribusi besar dalam memastikan Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan yang aman, adil, dan damai," kata Presiden.
Untuk diketahui, sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara.
Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani dua nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang.
Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam serta Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.
Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.
(prm) Next Article Tiba di Vietnam, Jokowi Bidik ZEE dan Revolusi Industri 4.0
Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Vietnam juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat akan terus dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama usai bertemu dengan Presiden Trần Đại Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi.
Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi, termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.
"Saya tadi telah meminta perhatian Presiden Trần Đại Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan, termasuk produk-produk otomotif Indonesia," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.
"Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Trần Đại Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik," kata Jokowi.
 Foto: Presiden RI saat disambut warga Vietnam (Ist Biro Pers RI)Jokowi tiba di Vietnam |
"Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported, and unregulated) Fishing pada kunjungan ini. Ini sangat penting artinya," kata Presiden.
Kemudian, kedua pemimpin juga sepakat untuk mengintensifkan penyelesaian pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara.
Selain itu, di bidang perdamaian, Presiden Joko Widodo juga menyinggung masalah Laut China Selatan. Berkaitan dengan itu, Indonesia menyambut baik kemajuan dari proses negosiasi code of conduct di wilayah laut itu.
"Saya menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan code of conduct. Hal ini tentu akan berkontribusi besar dalam memastikan Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan yang aman, adil, dan damai," kata Presiden.
Untuk diketahui, sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara.
Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani dua nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang.
Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam serta Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.
Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.
(prm) Next Article Tiba di Vietnam, Jokowi Bidik ZEE dan Revolusi Industri 4.0
Most Popular